UIY: Faktanya Negara Terjerumus Korporatokrasi



TintaSiyasi.com-- Mendedah berbagai kebijakan pemerintah selama tahun 2020, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) memberikan catatan bahwa negara terjerumus dalam korporatokrasi (pemerintahan korporasi).

"Fakta negara kita ini makin terjerumus ke dalam apa yang disebut korporatokrasi," ujarnya di kanal YouTube Suargo, Ahad (3/12/2020) dalam acara Catatan Awal Tahun 2021 Antara Fakta dan Idealisme, Menyongsong Perubahan Masa Depan.

Menurutnya, korporatokrasi kalau ini dibiarkan terus berjalan, akan melahirkan corporate state yaitu negara yang dihela oleh persekutuan antara politikus dan pengusaha. Lanjutnya, fenomena negara korporatokrasi ini, bukan hanya fenomena lokal atau nasional, tapi ini sebenarnya sudah menjadi fenomena global.

"Bahkan, Indonesia itu negara yang kemudian terpengaruh oleh gejala-gejala global ini. Jadi, intinya negara korporasi itu adalah negara yang menjadi instrumen kepentingan bisnis. Negara ini telah dihela oleh simbiosis atau persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha," imbuhnya. 

Ia menegaskan, dalam lingkup korporatokrasi, para politikus bisa menjadi pengusaha, atau pengusaha yang menjadi politikus. Menurutnya, tanda utamanya adalah saat negara dijadikan sebagai instrumen kepentingan bisnis. 

"Bukti konkritnya adalah ketika tampak keputusan politik dibuat tidak sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat, tapi bagi kepentingan bisnis. Kalau di negeri kita bukti nyatanya adalah lahirnya undang-undang Minerba (mineral dan batu bara) misalnya," ungkapnya.

"Resminya negara kita ini masih menganut demokrasi. Demokrasi pada intinya itu adalah satu sistem politik yang meyakini kedaulatan itu ditangani rakyat. Kedaulatan itu kalau dalam bahasa kitabnya itu, yamlikul irodah (yang memiliki kehendak paling tinggi). Ke mana semua itu harus tunduk. Tercermin pada kewenangan membuat undang-undang," terangnya.

Ia bilang, diteorikan bahwa rakyat yang berdaulat itu diwakili oleh wakil rakyat di parlemen, menetapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat demi kepentingan rakyat. Tapi hari ini, ujarnya, teori tersebut, tidak menemukan fakta, karena hanya berhenti sampai teori dan faktanya adalah mereka bekerja bukan untuk rakyat yang diwakilinya. 

"Jadi, mereka hanya berhubungan dengan rakyat hanya pada satu momen ketika pencoblosan itu saja. Selebihnya dia bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk siapa yang menjadi bohir dari semua proses pemilu politik ini. Itulah para pemilik modal. Jadi kesimpulannya, akhirnya bahwa yang berdaulat itu bukan rakyat tapi pemilik modal itulah korporatokrasi," pungkasnya.[]
Amah Muna

Posting Komentar

0 Komentar