Mewujudkan Khilafah Sebagai Solusi Permasalahan Umat


Pada zaman sekarang istilah khilafah sudah tidak asing lagi didengar di kalangan umat Islam di dunia, karena sudah banyak yang memberitakan tentang istilah yang satu ini. Dalam Mu’jam Musthalahat al-‘Ulum as-Syar’iyyah, istilah khilafah ini didefinisikan dengan: “Menggantikan Nabi SAW dalam menjaga agama dan mengurus dunia, di antaranya seperti Abu Bakar dan para Khulafa’ Rasyidin sepeninggalnya, dan yang lain seperti mereka, semoga Allah meridhai mereka, merupakan pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengurus dunia.” [Majmu’ah Muallifin, Mu’jam Musthalahat al-‘Ulum as-Syar’iyyah, hal. 756]

Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Bahkan, Nabi SAW tidak hanya menggunakan istilah ini dengan konotasi syariahnya, tetapi juga menambahkan dengan predikat, Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah (Khilafah yang mengikuti metode kenabian), yang berarti khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. “Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226). 

Karena khilafah adalah ajaran Islam maka wajib bagi umat Islam di seluruh dunia menegakkan khilafah sebagai satu-satunya kepemimpinan umum dalam Islam. Yang akan mewujudkan persatuan dan keadilan atas seluruh kaum muslim di dunia dan mengatasi seluruh permasalahan yang ada pada saat ini. Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) itu berbeda dengan semua bentuk sistem pemerintahan yang ada dan dikenal di seluruh dunia.

Perbedaan itu ada pada semua segi: asas yang mendasarinya, pemikiran, pemahaman, maqāyīs (standar), serta hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai urusan, juga konstitusi dan undang-undang yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan, serta bentuk negara yang mencerminkan Daulah Islam. Inilah yang membedakan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) dari semua bentuk sistem pemerintahan yang ada di dunia ini.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Bahkan, Islam tidak mengakui sistem kerajaan, apalagi menyerupai sistem kerajaan, tentu tidak. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) otomatis menjadi raja karena pewarisan, di mana umat (rakyat) tidak memiliki andil dalam pengangkatannya. Sementara itu dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan, namun yang ada adalah baiat dari umat yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. 

Sementara itu, metode Islam dalam memerintah adalah memperlakukan sama di antara seluruh rakyatnya di seluruh wilayah negara. Islam menolak berbagai ‘ashbiyah al-jinsiyyah (sentiment primordialisme). Justru Islam memberikan berbagai hak pelayanan dan kewajiban-kewajiban kepada non-Muslim yang memiliki kewarganegaraan sesuai dengan hukum syariah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim secara adil. Bahkan lebih dari itu, Islam tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim. 

Prinsip kedaulatan dan kekuasaan dalam sistem khilafah itu bersifat baku (tidak ada perbedaan pendapat). Hal itu bisa dibedah menjadi empat penjelasan:

Pertama. Kedaulatan/al-siyadah (otoritas tertinggi dalam membuat hukum) di tangan syara’. Tidak boleh ada di dalamnya hukum yang dibuat oleh manusia. Semuanya harus didasarkan kepada syariat atau merujuk kepada nash syara’ melalui proses istinbath (penggalian hukum) dan ijtihad syar’i;

Kedua. Kekuasaan/al-sulthan (otoritas dalam memilih khalifah) di tangan umat (bukan rakyat). Karenanya orang kafir tidak punya hak pilih apalagi dipilih. Hanya saja mereka boleh hidup di bawah naungannya dengan akad dzimmah (membayar jizyah  dan tunduk terhadap syariat Islam);

Ketiga. Kesatuan khalifah. Wajib ada satu khalifah untuk seluruh kaum muslim di dunia. Tidak boleh lebih dari satu dan ini sudah merupakan ijmak. Ia digelari al-Imam al-A’zham (pemimpin teragung) karena tidak ada lagi pemimpin umat Islam di atasnya. Kewajiban satu khalifah ini dalilnya adalah hadits shahih;

Keempat. Khalifah memiliki hak mengadopsi hukum (bukan membuat hukum), yakni mengadopsi hukum syariat tertentu yang dibutuhkan demi pengurusan kemaslahatan umat Islam khususnya, dan seluruh warga khilafah umumnya. Khalifah bisa berijtihad sendiri atau mengadopsi ijtihad ulama.

Sistem Islam mampu menyelesaikan segala problematika umat mencakup segala aspek, baik dari aspek ekonomi maupun politik. Dari aspek ekonomi, negara Khilafah memiliki minimal empat sumber ekonomi, yaitu pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Dalam khilafah pertanian berbasis pada pengelolaan lahan pertanian, di mana tanah-tanah pertanian harus dikelola dengan baik dan dimaksimalkan untuk memenuhi kehidupan rakyat, dikenal dengan kebijakan intensifikasi. 

Jika kurang, negara dapat mendorong masyarakat menghidupkan tanah hak milik mereka, atau memberikan insentif sebagai modal, dan sebagainya. Ini yang dikenal dengan kebijakan ekstensifikasi. Ditopang dengan perdagangan yang sehat, tidak ada monopoli, kartel, mafia, persetujuan dan riba yang memang diharamkan dalam Islam, maka hasil pertanian akan diterima. Produktivitas tetap tinggi, pada saat yang sama, harga terjangkau, sehingga negara dapat swasembada makanan.

Islam juga mengharamkan barang dan jasa yang ditawarkan, dibeli dan diterbitkan di tengah masyarakat. Karena itu, hanya barang dan jasa yang halal yang dapat dikirimkan, dibayarkan, dan didistribusikan. Dengan begitu, industri sebagai bentuk aktivitas produksi hanya akan memproduksi barang yang halal. Islam juga mengambil hukum industri mengambil hukum barang yang diambil. Jika barang yang dikeluarkan haram, maka industri tersebut hukumnya haram. 

Begitu juga jasa. Karena Islam hanya mengizinkan layanan yang halal, maka tidak boleh ada layanan yang haram disetujui dan diterbitkan di tengah-tengah masyarakat. Upah sebagai kompensasi jasa pun halal dan haramnya akan dinilai. Jika jasanya haram, maka upahnya pun haram. Hukum Memproduksi, Mengkonsumsi dan Mengembangkannya pun haram. Dengan begitu, individu, masyarakat dan negara pun sehat. Inilah empat sumber utama ekonomi negara khilafah.

Selain itu sistem Islam akan mengelola SDA yang ada dengan baik. SDA yang ada dikelola oleh negara dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sitem Islam menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya baik itu kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya. Dengan pengelolaan berdasarkan syara maka kesehatan, pendidikan dan lainnya mampu diberikan negara secara gratis untuk rakyatnya.

Demikian sempurnanya Islam mengatur kehidupan, namun saat ini sangat disesalkan sistem shohih ini justru direspon negatif oleh rezim. Khilafah dianggap sebagai ancaman, sehingga saat ini pengusungnya dijegal dengan berbagai dalih. Padahal ketiadaan khilafah yang membuat derita semakin menjadi. 

Tanpa Khilafah umat Islam kehilangan pelindung. Sebagaimana yang terjadi saat ini. Ketiadaan Khilafah telah membuat nyawa umat Islam begitu murah dihadapan negara-negara Imperialis. Padahal dimata Allah, hancurnya bumi berserta isinya ini lebih ringan dibanding terbunuhnya seorang Muslim.

Tanpa khilafah umat Islam didera oleh berbagai penderitaan yang tiada berkesudahan. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad RA, “Adalah fitnah (bencana) jika sampai tidak ada seorang Imam (Khalifah) yang mengatur urusan rakyat”.

Dalam Islam fungsi penting Khalifah adalah melindungi umatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesunggunya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya” [HR Muslim]. Maka, satu-satunya solusi untuk problematika umat saat ini adalah menjadikan Islam sebagai idiologi (mabda) sehingga kaum muslim mampu untuk bangkit dan memperjuangkan tegaknya Khilafah di muka bumi ini. 

Hanya dengan Khilafah maka seluruh syariat Allah akan dapat dilaksanakan. Maka sebagai umat islam mari kita wujudkan sistem pemerintahan Islam ini dan menjadi salah satu bagian sebagai pejuang ddakwah dalam mewujudkan khilafah.[]

Oleh: Milawati
(Aktivis BMIC Malang Raya)

Posting Komentar

0 Komentar