Mantan Penasihat KPK: UU Nomor 2 Tahun 2020 Berpotensi Perampokan Uang Negara secara Legal



TintaSiyasi.com-- Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, S.H., M.M. mengatakan undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2020 tentang Covid-19 berpotensi perampokan uang negara secara legal konstitusional.

"KPK tidak bisa menggunakan pasal 2 ayat 2 karena undang-undang nomor 20 tahun 2020 tentang Covid-19 itu adalah satu perampokan uang negara secara legal konstitusional," ujarnya dalam acara ILF (Islamic Lawyer Forum): Hukuman Mati bagi Koruptor, Pantaskah? di saluran YouTube LBH Pelita Umat, Selasa (29/12/2020). 

Abdullah menilai KPK tidak bisa menggunakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus korupsi bansos yang dilakukan Menkes Juliari Batubara. Karena menurutnya, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Covid-19. "Karena, dalam undang-undang nomor 20 tahun 2020 itu disebutkan, penggunaan dana-dana itu tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa di-PTUN," ungkapnya. 

Menurutnya, frasa 'tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa di-PPTUN' menyebabkan KPK sulit untuk masuk pada pasal 2 ayat 2 UU tipikor. "Jadi sudah disiapkan itu. Sehingga apa? Sehingga kemudian, ketika masuk pada pasal 2 ayat 2, maka itu berat," ujarnya. 


Ia menjelaskan bahwa ada alasan yang menyebabkan pasal 2 ayat 2 tersebut tidak dapat disangkakan pada Juliari. Menurutnya, keadaan tertentu itu tidak bisa menjadi pemberat bagi Juliari hingga bisa dikenai hukuman mati. Ia menegaskan negara saat ini tidak dalam keadaan perang atau dalam keadaan bencana alam secara nasional, sekalipun dilanda pandemi. 

"Disinilah nanti kemudian saya selalu katakan bahwa undang-undang Indonesia itu selalu ada (kalau pesawat terbang itu) emergency exit. Jadi, tempat untuk pintu keluar, untuk lari," ujarnya. 

Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati bisa menyangkal bahwa pandemi bukanlah termasuk bencana alam. "Buktinya apa? Buktinya ada pilkada. Kalau bencana alam tidak bisa pilkada," imbuhnya. 

Abdullah menyebut hal ini sebagai political corruption (korupsi politik), yaitu korupsi yang dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya mempunyai tujuan tertentu terhadap orang, kelompok, atau golongan tertentu. 

Lebih lanjut ia sebut hal itu dengan istilah intelectual corruption (korupsi intelektual), yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan, data, informasi, tetapi disembunyikan, dimanipulasi, diputarbalikkan untuk kepentingan tertentu atau kepentingan golongan tertentu. 

Menurutnya, untuk kasus Juliari, KPK bisa menggunakan pasal 12 b tentang gratifikasi. Sebab menurutnya, jika menggunakan pasal 12 atau 11 sekalipun masih debatable karena akan berbenturan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2020. 

"Karena nanti dikontrakan, ditabrakkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2020 tentang Covid-19. Bahwa tidak bisa dipidana, diperdata, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan 12 b gratifikasi, indikasinya jelas," pungkasnya.[] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar