Mantan Penasihat KPK Sebut Korupsi Bentuk Kejahatan Luar Biasa



TintaSiyasi.com-- Mantan Penasihat (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK, Abdullah Hehamahua, S.H., M.M. menyebutkan korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

"Disebut extra ordinary crime karena korupsi itu merupakan peluang bisnis yang menjanjikan," ujarnya dalam acara Islamic Lawyer Forum (ILF): Hukuman Mati bagi Koruptor, Pantaskah?, Selasa (29/12/2020) di kanal YouTube LBH Pelita Umat.

Abdullah mengatakan, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga menurutnya, mustahil PNS hidup mewah, meski bekerja 30-40 tahun. Hal inilah yang menurutnya mengakibatkan PNS melakukan korupsi karena tuntutan kebutuhan (corruption by need).

"Tapi, ada yang disebut dengan coruption by greedy. Saya hitung bahwa pejabat yang dapat rumah dinas, mobil dinas dan fasilitas lain. Saya hitung itu cukup. Tapi karena greedy, karena serakah, maka kemudian mereka korupsi," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, korupsi di Indonesia marak terjadi karena ongkos politik yang tinggi. Ia menyebutkan, cost politic (ongkos politik) di Indonesia menempati urutan tertinggi di dunia. 

Ia mengungkapkan, survei KPK pada pemilu 2019 menemukan hasil bahwa untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memerlukan biaya minimal satu milyar per orang jika ia tokoh masyarakat. Namun menurutnya, bila yang mencalonkan diri bukan tokoh masyarakat, maka harus menyiapkan dana minimal 5-20 Milyar. Sehingga menurutnya, wajar bila ditemukan banyak dari anggota DPR sekarang berlatar belakang pebisnis.

Ia menambahkan, bagi para calon yang bukan pebisnis, demi memenuhi cost politic yang tinggi itu, maka akan bekerja sama dengan konglomerat dengan timbal balik proyek dan undang-undang. 
"Apa feedback-nya? Ada dua. Pertama, melalui proyek. Kedua, undang-undang. Jadi, kalau terpilih gubernur, bupati, wali kota, maka imbalan balasannya melalui proyek," pungkasnya.[] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar