Khilafah Menjaga Nyawa Nakes



Sistem demokrasi dengan segudang permasalahannya, telah merenggut ratusan nyawa para Nakes dalam peperangan melawan Covid-19. Pemerintah yang gagal menanggulangi pandemi menjadi pihak paling bertanggung jawab atas melayangnya ribuan nyawa umat manusia. Termasuk putra putri terbaik bangsa di bidang kesehatan lainya.

Kebijakan pemerintah dari awal mulai pandemi telah membuat prediksi para pakar benar benar terjadi, Yakni penyebaran wabah akan tak terkendali, sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian. Karena di awal mula pandemi, pemerintah malah menerapkan PSBB lalu memberlakukan new normal. Padahal para pakar telah menganjurkan untuk karantina wilayah/lockdown lokal.

Dan sungguh miris, karena keberadaan tenaga medis dalam menjalankan tugas di garda terdepan tak dibekali dengan perlengkapan dan fasilitas yang memadai, baik dari segi tenaga yang terlalu capek dan tekanan akan ke kawatiran tertularnya virus dari pasien karena minimnya jumlah APD. Membuat tingginya angka kematian nakes di negri ini tak bisa di hindari.

Tak didengarnya suara pakar dalam mengambil keputusan. Serta nyawa nakes yang seolah tak berharga. Semua itu tak lepas dari paradigma sistem pemerintahan kita yang sekuler. Karena negara sekuler tidak menjadikan agama sebagai solusi dalam pemecahan masalah. Sistem ini pun melahirkan penguasa yang berorientasi pada materi. 

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia.(KOMPAS.com 2/1/21).

"Sejak Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19," ujar Adib dikutip dari siaran pers PB IDI, Sabtu (2/1/2021)."Jumlah itu terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, 10 tenaga laboratorium medis," tuturnya.

Lihatlah pemberlakuan new normal yang sarat akan kepentingan ekonomi dan tetap dilaksanakannya Pilkada yang akhirnya memunculkan klaster baru covid 19. Bahkan rencana vaksinasi pun tak lepas dari hitung-hitungan ekonomi.

Inilah yang membuat munculnya klaster baru dan akhirnya wabah semakin tak terkendali. Sehingga beban kerja dan tanggung jawab para Nakes semakin berat apalagi di tambah dengan beban hidup para tenaga kesehatan yang juga semakin sulit di musim pandemi ini.

Berbeda dengan penguasa Islam dalam melindungi jiwa, dimana makna kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan syariat. Sehingga penguasa yang duduk di tampuk kekuasaan adalah mereka yang amanah dan paham agama, serta menjadikan agama sebagai problem solving dalam setiap keputusannya. 

Penguasa bertanggung jawab penuh terhadap seluruh urusan umat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Maka, sistem kesehatan berada di bawah kendali pemerintah secara penuh. Sehingga, pelayanannya tidak berorientasi pada materi, seperti apa yang terjadi pada sistem kesehatan pada sistem kapitalis saat ini. 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Penguasa adalah orang yang melindungi agama, akal, harta, kehormatan dan jiwa masyarakat. Sehingga tak akan terjadi dalam sistem islam, kepentingan ekonomi lebih diutamakan dari nyawa.

Karena keselamatan jiwa adalah prioritas utama yang harus dilindungi pemerintah. Penguasa senantiasa berupaya mewujudkan hifdzu an nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah.

Khilafah melindungi nyawa para nakes, Karena sistem kesehatan yang dikendalikan penuh oleh negara dan disertai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, akan menghantarkan pada sistem kesehatan yang melindungi nyawa Nakes. Persoalan pandemi pun tak akan dibiarkan berlarut-larut hingga nyawa nakes menjadi taruhan.

Kebijakan di awal pandemi, sistem pemerintahan Khilafah akan mengarantina wilayah yang terkena wabah dengan segera, agar tak menyebar ke mana-mana. Sehingga daerah yang tak terkena wabah bisa melakukan aktivitas dengan normal. Setelah itu, daulah memisahkan orang yang sehat dan yang sakit sesuai anjuran syariat. Agar yang sakit langsung diisolasi dan diberi pelayanan kesehatan hingga sembuh. 

Dalam suatu hadis :“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Maka, tes massal seperti swab test dan rapid test akan masif dilakukan secara cepat oleh pemerintah. Agar dengan cepat bisa mengisolasi pasien sehingga penyebaran mudah dikendalikan. 

Pelayanan yang prima pun didapatkan para pasien hingga sembuh. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang mumpuni akan disediakan Khilafah. 
Daulah pun memuliakan para nakes dengan melengkapi kebutuhannya, seperti APD, obat-obatan, dll. Sistem keuangan yang kuat, akan mampu memenuhi itu semua. Selain itu, jam kerjanya pun akan manusiawi, nakes tak akan dibebankan dengan jam kerja yang berat walaupun saat pandemi. Karena jumlah nakes akan banyak dan berkualitas.

Sistem pendidikan yang dikendalikan penuh oleh negara akan menghasilkan tenaga medis yang berlimpah dan berkualitas. Pendidikan akan sangat murah dan gratis karena dijamin negara. Beban biaya pendidikan tidak diberikan pada individu. Karena pendidikan adalah hak dari warga negara khilafah, Termasuk juga dana penelitian akan besar-besaran digelontorkan pemerintah, apalagi masa pandemi agar vaksin cepat ditemukan.

Inilah gambaran pengurusan negara terhadap pandemi dan pelayanan kesehatan negara khilafah yang telah terbukti mampu menyelesaikan pandemi dengan cepat dan tuntas, tanpa harus mengorbankan banyaknya Nakes yang meninggal akibat terpapar virus dari pasien yang di tanganinya. Wallahu'alam bisowwab.


Oleh : Isty Ummu Aiman

Posting Komentar

0 Komentar