Ketika Jilbab Menjadi Polemik di Tengah Masyarakat Sekuler


Baru-baru ini beredar video yang viral di media sosial terkait salah satu orangtua siswi nonmuslim di SMKN 2 Kota Padang yang menolak anaknya menggunakan kerudung sebagai aturan berseragam di sekolah. Peristiwa tersebut menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Padang, Rusmandi sendiri menuturkan bahwa tidak ada paksaan dari pihak sekolah pada anak-anak siswinya yang nonmuslim untuk menggunakan kerudung, melainkan hanya menghimbau siswa agar menggunakan kerudung. Kasus ini terus diangkat ke publik seolah menjabarkannya sebagai kasus intoleransi. Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, kericuhan polemik ini seolah di-framing. Dengan kata lain, diangkat seolah pemaksaan itu benar-benar terjadi.

Pada 23 Januari lalu, Kemendikbud bahkan menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang memaksa seorang siswi beragama Kristen mengenakan kerudung. Kecaman pun terus berdatangan, mulai dari Komnas HAM, Anggota DPR RI, KPAI, hingga LBH. Mereka semua menuntut agar aturan penggunaan jilbab di sekolah tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia. Komnas HAM juga mengatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Seragam muslim berhijab adalah salah satu pilihan berseragam sekolah yang diatur dalam Permendikbud No. 45 tahun 2014, selain seragam reguler lengan pendek/rok pendek, dan seragam reguler lengan panjang/rok panjang. Artinya, setiap siswa dibebaskan memilih seragam yang ingin digunakan terlepas siswa tersebut muslim atau nonmuslim. Padahal hijab bagi muslimah yang telah baligh menurut pandangan Islam adalah kewajiban. Namun saat ini atas nama HAM dan libelarisme, memakai pakaian muslimah bagi perempuan muslim hukumnya justru menjadi mubah (boleh).

HAM dan nilai kebebasan dijadikan alasan dalam persoalan ini. Masyarakat yang ingin menjalankan aturan agama di sekolah pun akan kesulitan. Pasalnya, sistem pendidikan yang ada telah disusupi pemikiran sekulerisme yang bertentangan dengan Islam. Menolak syariat menjadi aturan dalam kehidupan, sehingga melaksanakan berbagai aktivitas berdasarkan pemikiran manusia sendiri yang sudah jelas-jelas lemah.

Padahal dalam Islam, berpakaian sesuai syariat adalah bentuk ketaatan, kehormatan dan kewibawaan untuk perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, “... Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Pakaian tersebut adalah pakaian kewibawaan untuk menjaga kehormatan perempuan. Sewaktu ayat ini turun, tujuannya untuk menjaga perempuan merdeka dari gangguan orang munafik.

Dalam sejarah peradaban Islam di mana umat Islam dan nonmuslim hidup berdampingan, perempuan nonmuslim juga menggunakan pakaian yang sama dengan muslimah, yaitu kerudung dan jilbab. Hal ini tidak dibedakan, mengingat sebagai warga negara punya hak yang sama. Aturan berpakaian dalam kehidupan menyangkut kewenangan negara Islam untuk mengaturnya. Sebagai kafir dzimmi yang mau patuh dan sukarela menjadi warga negara daulah, tidak ada paksaan. Nonmuslim dalam urusan makanan dan pakaian mereka diperlakukan sesuai agama mereka dan dalam ruang lingkup aturan syara’ yang diperbolehkan.

Itulah aturan syariat Islam yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia dengan adil dan bijaksana. Hingga aturan berpakaian yang memperhatikan kehormatan perempuan, tidak hanya bagi muslimah tetapi juga bagi perempuan nonmuslim. Wallahu’alam bish-shawwab.[]

Oleh: Aulia Nur Insanni
(Mahasiswi)

Posting Komentar

0 Komentar