Keserakahan yang Berujung Kesengsaraan


Awal tahun 2021, beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam salah satunya di Kalimantan Selatan yakni terjadi bencana banjir. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/kota terdampak banjir di provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini berdasarkan data terakhir yang dihimpun pada 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB. Hujan dengan intesitas sedang menyebabkan banjir yang terjadi pada Selasa (12/1) lalu di Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat sebanyak 24.375 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi (17/01/2021, BNPB).

Banyak yang berspekulasi bahwa penyebab terjadinya bencana banjir di Kalimantan Selatan adalah kurangnya resapan air dan terjadi pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.
Dikutip Bisnis.com (18/01/2021), menurut Lapan telah terjadi perubahan lahan dalam 10 tahun yang menyebabkan terjadinya banjir di Daerah Aliran Sungai atau DAS Barito. 

Hasil analisis Lapan mengungkapkan perubahan penutupan lahan DAS Barito sebagai respon bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Luas hutan primer menurun sebesar 13 ribu hektar, hutan sekunder 116 ribu hektar, sawah sebesar 146 ribu hektar dan semak belukar turun sebesar 47 riu hektar. Sehingga jumlah semua lahan yang menyusut di kawasan tersebut mencapai 322 ribu hektar. Disisi lain, perluasan wilayah perkebunan cukup signifikan seluas 219 ribu hektar.

Selain itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesai (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cohyono menyebutkan darurat ruang dan darurat bencana ekologis. “selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG,” kata Kisworo saat dilansir dari CNNIndonesia,com, Sabtu (16/1), Kisnoro mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Walhi, di Provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hamper 50 persen diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit (16/01/2021, CNBCIndonesia).

Tak bisa dipungkiri bahwa penyebab utama terjadinya bencana banjir adalah kurangnya resapan air. Sehingga air yang seharusnya tertampung di dalam tanah tidak bisa tertahan karena tidak adanya tanaman untuk membantu dalam penerimaan dan penyimpanan air dari air hujan ke dalam profil tanah. Selain itu, tutupan lahan pada hulu DAS Barito semakin berkurang setiap tahunnya.

Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya korporasi mengabaikan lingkungan. Dan berdampak negatif kepada masyarakat setempat. Inilah wajah Sistem Kapitalisme, Kekayaan alam dikuasai oleh swasta. Terlebih lagi perubahan UU amdal yang memudahkan investor membuka usaha dan mengabaikan lingkungan.

Sekulerisme (pemisahan agama dalam kehidupan) sumber dari permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam menjalankan kehidupan agama tidak dilibatkan. Pembuatan hukum diberikan kepada manusia sehingga setiap aturan yang lahir akan menguntungkan sebagian orang dan merugikan yang lainnya. Sehingga terjadi kebebasan kepemilikan salah satunya SDA dikuasai individu bukan oleh negara.

Berbeda dengan sistem Islam, kepemilikan terbagi atas tiga macam yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sumber daya alam termasuk kedalam kepemilikan umum dan negara berkewajiban mengelola SDA alam tersebut.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang pengelolaam harta milik umum oleh individu. Dalam hadis rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Kaum muslimi berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput (hutan), air dan api.” (HR Abu Dawud).[]

Oleh: Nur Ana Sofirotun

Posting Komentar

0 Komentar