Kerusuhan Capitol Hill, Indikasi Rapuhnya Demokrasi


Aksi unjuk rasa pendukung Trump di gedung Kongres Capitol Hill, Washington DC, pada 6/1/2021 waktu setempat cukup mengagetkan dunia. Berbagai kecaman pun muncul sebagai reaksi atas aksi unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan tersebut. Dilansir dari detikcom, 7/1/2021, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukung Trump bertujuan untuk membatalkan kemenangan Joe Biden pada pilpres AS 2020 karena diklaim melakukan kecurangan.

Banyak pemimpin dunia yang menyayangkan aksi tersebut. Di antaranya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang mengatakan kerusuhan di Washington sebagai insiden yang "memalukan". Menurutnya, AS adalah simbol demokrasi di seluruh dunia, maka sangat penting bagi AS untuk melakukan transisi kekuasaan dengan damai dan tertib. Tak hanya itu, Menlu Irlandia, Simon Conveney, juga mengatakan bahwa insiden di Washington adalah "serangan" terhadap demokrasi (BeritaSatu, 7/1/2021).

Kerusuhan yang terjadi di gedung Capitol Hill semakin menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya demokrasi. Amerika yang merupakan negara kampiunnya demokrasi, dengan nyata telah mempertontonkan kepada dunia bagaimana wajah buruk demokrasi di negaranya. Kerusuhan tersebut sejatinya bukanlah serangan terhadap demokrasi, tapi merupakan hasil dari demokrasi itu sendiri.

Donald Trump adalah presiden yang dipilih sebagian besar rakyat AS pada pilpres tahun 2016 lalu. Sebagai orang nomor satu di AS, setidaknya Trump menjadi simbol bagi Amerika dalam penerapan demokrasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Presiden yang pernah terpilih melalui proses demokrasi tersebutlah yang merusak demokrasi dengan penolakannya terhadap hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan Joe Biden. 

Maka, kekhawatiran Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky, dua orang profesor dari Harvard University tentang kondisi demokrasi di AS benar adanya. Dalam buku mereka How Democracies Die disebutkan bagaimana para politisi di AS memperlakukan lawan politiknya sebagai musuh, mengintimidasi pers dan menolak hasil pemilu. 

Tidak hanya di AS, seperti itu pulalah kondisi demokrasi di berbagai negara. Prinsip kebebasan yang ada dalam demokrasi seringkali menimbulkan friksi-friksi tajam di tengah masyarakat. Masing-masing pihak selalu merasa benar dengan pendapatnya. Tidak segan melakukan berbagai cara untuk membungkam lawan politiknya atau siapa saja yang dianggap bertentangan. Manipulasi proses politik pun seakan menjadi hal yang wajar demi mempertahankan kekuasaan.

Selain itu, atas nama demokrasi pula kaum minoritas terutama muslim sering kali dideskriditkan. Penghinaan terhadap Nabi-nya pun dianggap legal atas nama kebebasan.

Oleh karenanya, saatnya kita membuka mata, bahwa sistem demokrasi yang dilandasi prinsip sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) sejatinya adalah sistem yang sangat rapuh. Demokrasi gagal membawa ketenteraman. Amerika yang dilihat dunia sebagai simbol negara demokrasi, nyatanya tak luput dari aksi kekerasan dalam proses demokrasi itu sendiri.

Maka, umat di dunia membutuhkan alternatif sistem yang berbeda. Sebuah sistem pemerintahan yang tidak mudah dikendalikan oleh sekelompok orang atau partai berkuasa. Sebuah sistem dimana penguasa tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi bertanggung jawab kepada pemilik otoritas yang sesungguhnya yaitu Allah SWT. Sistem alternatif tersebut adalah siatem Islam yang disebut Khilafah Islamiyyah.

Dalam Sistem Khilafah kedaulatan terletak pada hukum syara bukan di tangan rakyat. Seluruh warga negara dipandang sama kedudukannya baik muslim maupun non muslim, tidak ada diskriminasi minoritas. Mereka pun tidak dilihat sekadar sebagai basis suara potensial untuk memenangkan pemilihan semata. Sehingga seorang pemimpin di dalam Islam akan memperlakukan seluruh warganya dengan adil.  

Apa yang terjadi di Capitol Hill telah menunjukkan kepada dunia wajah demokrasi yang sesungguhnya. Hal itu juga sekaligus mempertegas kondisi sang negara adidaya global yang berada diambang kehancuran. Lalu, masihkah kita berharap pada sitem demokrasi?

Ketika demokrasi tak mampu lagi memberi solusi, saatnya kembali pada sistem Khilafah yang telah terbukti selama kurang lebih 13 abad memimpin dunia. Menyelesaikan berbagai persoalan dengan Islam, sebuah aturan yang berasal dari Allah SWT, Pencipta alam semesta. Wallahu'alam bish shawab.[]

Oleh: Ana Mujianah

Posting Komentar

0 Komentar