Kerusakan Ekologis Penyebab Bencana Alam, Buah Sistem Sekuler Kapitalistik


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. “Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” tegasnya (suara.com, 15/01/2021).

Sesuai data, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus menerus. Dari tahun ke tahun luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun. Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar. Jaringan  Advokasi Tambang (jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia. Perluasan lahan secara masif dan terus menerus, memperparah bencana terutama di kondisi cuaca ekstrem. Apalagi kondisi permukaan bumi yang kurang dapat meresap air hujan. Akar-akar pohon dari hutan heterogen dapat membantu tanah mengikat dan menyimpan air hujan (Kompas, 15/01/20210).

Banjir memang menjadi permasalahan klasik di negeri ini ketika musim penghujan tiba. Banjir yang merendam ribuan rumah ini pun agaknya belum juga menemui solusi yang tepat, sesungguhnya bencana banjir membutuhkan perhatian khusus dalam menanggulanginya. Apalagi bencana banjir yang melanda dikarenakan faktor ekologis.

Banjir yang dikarenakan faktor ekologi tanah seperti dampak buruk maraknya pertambangan dan meluasnya lahan perkebunan sawit dan berkurangnya resapan air sebagai  pemicu banjir di daerah Kalsel, memang menjadi konsekuensi fundamental dari sistem kapitalis yang diterapkan saat ini. 

Kapitalisme dengan liberisasinya yang mengutamakan kepentingan segelintir pemodal telah nyata menjadikan mereka bebas mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan tanpa mempedulikan syarat keseimbangan lingkungan, karena yang paling penting bagi mereka adalah sebanyak-banyaknya produksi tanpa mempedulikan apakah hal itu akan berdampak negatif bagi masa depan lingkungan dan alam.

Kapitalisme dengan sekulerismenya pun menawarkan solusi yang tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Sehingga banjir selalu menjadi momok di negeri ini setiap musim penghujan menghampiri, tanpa adanya penyikapan dari pemangku kebijakan yang berdampak signifikan.

Banjir memang merupakan bencana alam kehendak dari sang Kuasa, namun tidak dapat dipungkiri hal itu tidak luput dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia akibat penerapan sistem kapitalis yang kufur dan tidak mau diatur dengan aturan-Nya. Bencana alam akibat kerusakan ekologis adalah buah busuk yang mengiringi pembangunan eksploitatif akibat sistem sekuler kapitalistik yang diterapkan saat ini.

Hal itu seperti yang di firmankan Allah Swt dalam surat ar-rum ayat 41 yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalis dan beralih kepada sistem Islam. Yaitu sistem yang aturannya berasal dari sang Pencipta, yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan, secara lengkap dan rinci mengatur seluruh aspek kehidupan.

Islam dengan syariatnya memiliki aturan yang rinci dalam pengelolaan hutan. Hutan masuk dalam kepemilikan umum bukan kepemilikan individu atau negara. Dalam pengelolaannya hanya boleh dilakukan negara tidak boleh ada pihak lain baik swasta maupun korporasi asing yang berkecimpung. Dan hasilnya akan didistribusikan untuk kemaslahatan umat sesuai ketentuan syara’.

Sistem Islam yaitu khilafah memiliki kebijakan yang efisien meliputi sebelum, ketika, dan pasca banjir. Upaya tersebut meliputi pembangunan bendungan yang difungsikan untuk mencegah banjir sekaligus sarana irigasi. Kemudian untuk pemukiman atau kawasan baru, wajib menyertakan variable dan drainase, tersedianya resapan air serta penggunaan tanah berdasarkan karakteristik maupun topografinya. Bagi yang melanggar maka akan dikenai sanksi.

Islam dengan mekanismenya yang sempurna akan mampu menjaga keseimbangan alam. Mampu menyelaraskan pembangunan sesuai dengan karakter alam, sehingga mampu melindungi umat dari bencana yang mengancam. Karena kepemimpinan di dalam Islam adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir nanti. Allahu a’lam bisshowab.[]

Oleh: Murni Ummu Nafeeza

Posting Komentar

0 Komentar