Kemiskinan di Depan Mata, Kita Harus Apa?


Telah berbulan-bulan pandemi Covid-19 menjadi wabah yang menyerang dunia hari ini. Berbagai negara masih bertempur untuk melawan virus tersebut. Berbagai kebijakan disiapkan untuk menangulangi dampak yang disebabkan oleh wabah tersebut.

Salah satu dampak yang paling krusial adalah kemiskinan semakin meningkat oleh virus ini. Kelumpuhan ekonomi oleh berbagai negara, menjadikan sebagian penduduk kehilangan pendapatan mereka. Hingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka kebingungan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mencoba untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam halaman kontan.co.id, 20/12/2020, menurut Bank Dunia, stimulus program perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis covid-19. “Simulasi kami, kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial, maka sebanyak 8.5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis ini,” ujar Bank Dunia.

Bank Dunia melihat, sebenarnya jumlah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah untuk program ini sudah bisa membantu untuk memitigasi dampak ini. Namun, dengan catatan harus diimplementasikan segera dan tepat sasaran.

Sayangnya dalam eksekusinya, perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemerintah masih lambat dan bahkan tidak menyentuh kelompok yang seharusnya mendapatkan, terutama mereka yang terdampak dari sektor informal. “Padahal, kelompok ini yang harusnya mendapat perlindungan sosial. Banyak orang yang tidak mendapat bantuan sosial dan akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan, padahal mereka juga kehilangan pekerjaan,” tambah Bank Dunia.

Kemiskinan bukanlah masalah baru, jauh sebelum Covid-19 menyerang dunia hari ini, kemiskinan terus menjadi masalah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Namun hingga hari ini, kemiskinan semakin parah walaupun berbagai kebijakan dilakukan. 

Pada negara dengan asas sekulerisme-kapitalismenya hari ini adalah suatu hal mustahil jika kemiskinan dapat dituntaskan. Berbagai mekanisme kebijakan yang dilakukan justru menjadi celah bagi oknum penguasa curang untuk memperkaya dirinya sendiri. Lihat saja bagaimana seorang mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara tertangkap oleh KPK akibat korupsi dana bansos untuk penanganan Covid-19. 

Melihat hal tersebut, tentu kita mengecam apa yang dilakukan oleh mantan Menteri tersebut. Bahkan hukuman mati pun pantas untuknya. Beginilah mekanisme penanganan kemiskinan pada sekulerisme-kapitalisme hari ini. Bukan menjadi solusi, tapi malah menambah masalah baru, yang ujungnya tak akan pernah mampu menuntaskan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Berbeda ketika islam diterapkan, kita bisa melihat bagaimana cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengurus rakyat yang dipimpinnya. Semua rakyatnya pada masa itu bukan lagi seorang yang hak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa rakyat pada masa itu sudah terkategori mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menanggulangi kemiskinan rakyatnya, tak lepas dari penerapan Islam kaffah. Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Bahkan kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan menjadi jaminan Negara. Pemimpin dalam Islam adalah pelayan bagi rakyat yang dipimpinnya. Hingga menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya. 

Tidak seperti hari ini, ketika bukan Islam yang diterapkan. Kursi kepemimpinan yang diperebutkan justru menjadi alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Hingga menjadi keharusan bagi kita untuk menyadari bahwa islam lah solusi terhadap permasalahan kita hari ini, terutama untuk menuntaskan kemiskinan yang di depan mata. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Sarinah A, Pegiat Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar