Kematian Nakes Tertinggi Se-Asia, Islam Punya Solusi


Virus Covid-19 yang terus mengalami penyebaran di Indonesia, telah menyebabkan satu persatu tenaga kesehatan meninggal dunia. Hal ini tentu saja menambah duka bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri telah tercatat sebagai negara dengan kematian tenaga kesehatan tertinggi se-Asia serta menempati posisi lima besar di seluruh dunia. 
 
Melansir dari Kompas.com (29/12/2020), Ketua Umum Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, angka kematian tenaga kesehatan naik hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu seminggu pertama pada Desember 2020. Menurut catatan LaporCOVID-19 hingga 28 Desember 2020, total ada 507 nakes dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugur karena Covid-19.

Inisiator Pandemic Talks, Firdza Radiany, mengatakan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal karena Covid-19 lebih besar dari jumlah kematian warga di 6 negara Asia Tenggara. (Tempo.co,3/12/2020).
 
Rezim dalam Demokrasi Tidak Serius Atasi Pademi 

Setelah melihat berbagai fakta yang ada, yaitu berjuta-juta nyawa manusia termasuk tenaga kesehatan telah berguguran akibat virus Covid-19. Ditambah dengan munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sarat kepentingan di masa pandemi ini, juga turut menjadi sebab bertambahnya korban yang berjatuhan. 

Paradigma demokrasi-sekuler yang hanya berorientasi pada materi, menjadikan negara berlepas tangan sebagai pengurus rakyat. Para penguasa secara sadar memilih untuk menerapkan new normal, agar perekonomian yang stagnan dapat kembali dijalankan. Padahal, hinggga saat ini kondisi ruang publik masih berbahaya. Sehingga, klaster-klaster penularan menjadi semakin banyak bermunculan.

Penerapan sistem demokrasi-sekuler saat ini telah melahirkan para penguasa serta kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Semua kebijakan yang dilahirkan hanya untuk kepentingan penguasa semata. 

Penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi, menjadi salah satu contohnya. Untuk menyelamatkan kekuasaan mereka, akhirnya rakyat harus rela menjadi korbannya. Tidak tanggung-tanggung, bahkan dana bantuan sosial Covid-19 juga tega mereka korupsi. Semua itu dilakukan hanya untuk memperkaya diri.

Hal ini tentu saja memberi bukti dan keyakinan kepada kita bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi sudah semakin terlihat nyata. Seharusnya fakta dan kondisi ini sudah sangat cukup memberikan kesadaran pada umat manusia, bahwa saat ini dunia sangat membutuhkan sistem alternatif sebagai solusi untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mengatasi pandemi.
 
Keselamatan Nyawa Manusia Aman dalam Islam

Sepanjang sejarah kegemilangan Islam, telah terbukti bahwa satu-satunya sistem yang mampu mengatasi pandemi adalah sistem Islam. Keberhasilan ini tidak terlepas dari paradigma fungsi penguasa dalam sebuah negara. Karena syariat Islam telah menetapkan negara sebagai penanggung jawab urusan umat.

Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam akan hadir sebagai institusi periayah atau pengatur urusan umat. Rasulullah SAW bersabda: “Seorang imam (pemimpin) adalah ra’in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).” (HR. Al-Bukhari)

Paradigma ini yang membentuk kesadaran ruhiyah yang akan mendorong para penguasa untuk menyediakan hak-hak rakyat dengan hati-hati dan dengan pelayanan terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Penguasa pula yang akan memberikan kehormatan, harta dan jiwa rakyatnya. 

Maka dari itu, ada atau tidaknya pandemi, keselamatan rakyat akan tetap menjadi prioritas dan tanggung jawab negara. Penguasa dalam Islam akan selalu mewujudkan hifdzu an-nafs (penjagaan nyawa manusia) sebagai bagian dari maqashidu asysyariah.

Sikap ini merupakan wujud penerapan syariat Islam dalam hadist berikut: “Sungguh hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 398, Turmudzi 145 dan disahihkan Al-Albani)

Dalam Islam, sistem kesehatan tersusun dari 3 (tiga) unsur sistem.

Pertama: peraturan, baik peraturan berupa syariat Islam, kebijakan maupun peraturan teknis administratif. Kedua: sarana dan peralatan fisik seperti rumah sakit, alat-alat medis, dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga: SDM (sumber daya manusia) sebagai pelaksana sistem kesehatan yang meliputi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.

Karenanya, Khilafah yang menerapkan sistem Islam wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan, dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.

Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan, dan lainnya. 
                                                                        Selain itu, khilafah juga akan melindungi dan menjamin keselamatan tanaga kesehatan. Tenaga medis akan diberikan beban kerja yang manusiawi. Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompeten tidak akan habis. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan dokter yang mumpuni juga mendukung hal ini. 
                                                                                                                                              Begitulah Khilafah yang apabila diterapkan akan sangat memberikan manfaat kepada setiap warga negaranya. Jika terjadi pandemi, gambaran kepengurusan negara dalam mengatasi pandemi itu sendiri juga tidak bisa kita ragukan lagi. Sehingga, bukan hanya keselamatan nyawa para tenaga medis saja yang diperhatikan. Akan tetapi, keamanan seluruh umat manusia juga tidak luput dari perhatian.Wallahu a’lam bi ash-shawab.[]

Oleh: Eka Yustika, SP 
Muslimah Peduli Umat

Posting Komentar

0 Komentar