Kedelai Melangit, Demokrasi Kembali Khianati Wong Cilik


Bu Siti, sebut saja demikian. Dia harus memutar otak untuk mempertahankan usahanya sebagai pengrajin tahu. Di tengah lonjakan harga kedelai belakangan ini, dia harus mengambil pilihan sulit. Memperkecil potongan tahu dan merelakan laba yang menipis. Berat baginya menaikkan harga saat daya beli masyarakat belum membaik. Pahit memang. Jika situasinya terus seperti ini, entah  berapa lama lagi usahanya bisa bertahan dari kebangkrutan. 

Sudah banyak diberitakan, melangitnya harga kedelai hingga melebihi Rp 9000/kg diakibatkan situasi penawaran dan permintaan kedelai di pasar dunia. Produksi kedelai dari Amerika Serikat banyak tersedot ke Cina karena melonjaknya permintaan. Ketergantungan yang besar pada kedelai impor, otomatis  berdampak di dalam negeri. Namun sebagai negeri agraris yang terkenal subur alamnya, dan menjadi sentra produk olahan tradisional kedelai, janggal rasanya Indonesia amat tergantung kedelai impor. Bukankah tempe sudah dikenal oleh anak negeri jauh sebelum lahirnya republik ini? 

Kondisi ini tidak terjadi tiba-tiba. Semenjak pemerintah membuka keran impor kedelai di tahun 2000, kondisinya berbalik seratus delapan puluh derajat. Bila pada 1992 Indonesia berhasil mencapai swasembada kedelai, maka berangsur-angsur kedelai impor menggeser pasokan kedelai lokal. Kebijakan ini dinilai salah oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santoso. Akibatnya, masih menurut beliau, 80-90% kebutuhan kedelai dalam negeri dipasok dari impor (tirto.id, 26/10/2020).

Ketergantungan ini makin menjadi, ketika pertanian dalam negeri makin sulit diharapkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Berkurangnya lahan pertanian karena kebijakan alih fungsi lahan merupakan salah satu penyebabnya. Belum lagi rendahnya produktifitas kedelai dalam negeri, akibat petani kedelai kurang mendapat dukungan negara, dalam mendapatkan pupuk dan varietas unggul. Di sisi lain, berbagai fasilitas bagi importir kedelai justru banyak diberikan oleh negara produsen kedelai, Amerika Serikat. 

Yang terkini, dengan disahkannya UU Omnibus Law Ciptaker, kemudahan impor komoditas pangan nyaris tanpa hambatan. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkap dihapusnya sejumlah pembatasan impor komoditas pertanian dalam UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pelintan) melalui UU kontroversial ini. Jelas pelonggaran impor ini akan merugikan petani lokal (tirto.id, 26/10/2020).

Bila sudah demikian, siapa yang terpukul jika bukan wong cilik? Para petani lokal, pengrajin tahu tempe, tukang sayur hingga masyarakat menengah ke bawah yang menjadi konsumen setia sumber protein yang merakyat ini. Mereka lah yang paling terdampak oleh keadaan ini. 

Ironisnya, semua ini terjadi akibat lahirnya kebijakan yang demokratis. Keran impor kedelai dibuka oleh pemerintah di tahun 2000, bukankah itu dalam Orde Reformasi yang dinilai jauh lebih demokratis dibanding rezim Orba? Belum lagi pelonggaran impor komoditas pertanian dalam UU Omnibus Law Ciptaker yang disahkan 5 Oktober lalu oleh DPR, yang merepresentasikan rakyat. Lebih-lebih ketika tiap anggota DPR saat ini dipilih langsung oleh rakyat. Lantas, atas amanat siapa berbagai kebijakan itu lahir? 

Dewasa ini, demokrasi makin terbukti sebagai sistem politik pemerintahan yang padat modal. Di titik inilah, kehadiran para pemodal yang membiayai kontestasi politik dalam demokrasi, menjadi alasan mengapa rezim yang terbentuk, akan lebih mengabdi kepada mereka. Ya, mengabdi kepada pemodal, bukan rakyat yang memilihnya. Pengabdian itu akan tampak dalam berbagai aturan dan kebijakan yang berpihak kepada pemodal meski harus mengkhianati dan mengorbankan wong cilik. Termasuk berbagai kebijakan yang bersangkut paut dengan problem kedelai hari ini.

Di sinilah selayaknya kita menyikapi demokrasi, sesuai apa adanya demokrasi itu. Bukan sesuai apa yang kita harapkan darinya. Telah lama kita menaruh harap pada sistem ini di atas semangat menolak kesewenang-wenangan yang lahir dari sistem kerajaan yang usang. Tapi apa mau dikata? Intelektual Barat yang bukunya viral belakangan ini, Levitsky-Ziblatt, justru mengungkap mekanisme demokrasi lah yang menjadikan kepala negara berubah jadi otoriter. Ketergelinciran ini menjadi konsekuensi atas sikap demokrasi yang menolak wahyu sebagai sumber petunjuk. 

Gonjang ganjing harga kedelai hendaknya menjadi cubitan yang menyadarkan kita dari lamunan kosong hidup adil makmur dalam sistem demokrasi. Lebih dari seabad wong cilik hidup nestapa, sudah selayaknya menjadi bukti betapa buruknya sistem buatan manusia. Saatnya merujuk kepada Alloh dan RasulNya. Alloh telah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar Ruum:41). Tidakkah kita termasuk orang-orang yang beriman? []

Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Posting Komentar

0 Komentar