Kasus Covid-19 Melangit, Berharap Solusi Kepada Demokrasi adalah Ilusi


Angka kasus Corona di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya secara signifikan berdasarkan laporan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.
Per data pada Kamis (31/12/2020), ada penambahan 8.074 orang terkonfirmasi positif Corona Covid-19. Sehingga, kasus covid-19 di Indonesia berjumlah total 743.198 orang. 

Sementara untuk kasus sembuh pada hari ini bertambah 7.356. Dengan demikian hingga kini di Indonesia sebanyak 611.097 orang sudah berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Corona Covid-19. Untuk kasus meninggal dunia pada hari ini ada penambahan 194 orang. Total akumulatifnya di Indonesia ada 22.138 pasien Covid-19 meninggal dunia sampai saat ini. Data update pasien Covid-19 ini tercatat sejak Rabu, 30 Desember 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00 WIB. (www.Liputan6.com)

Data korban Covid-19 semakin hari terus bertambah naik seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, misal dibukanya pusat-pusat keramaian seperti mall dan tempat- tempat pariwisata, diprediksikan akan menghasilkan kluster baru penyebaran Covid-19. Rakyat dibuat bingung dengan sikap pemerintah, yang plin-plan dalam mengeluarkan kebijakan. Bahkan sejak awal, ketidakseriusan dalam penanganan Covid-19. 

Protokol kesehatan yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penyebaran Covid-19, nyatanya belum mampu dilakukan secara optimal. Ironinya, kembali pernyataan pejabat justru keluar menyalahkan rakyat yang dinilai tidak bisa diatur. Nampaknya nyawa rakyat tak ada artinya bahkan mereka dengan mudahnya mengubah kebijakan yang faktanya sangat merugikan bagi rakyat dan menguntungkan bagi para pengusaha dan penguasa. 

Dalam sistem kapitalis, prioritas penanganan kesehatan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Sektor-sektor yang menguntungkan secara ekonomi akan tetap menjadi fokus, meskipun nyawa rakyat taruhannya. Terbaru, pilkada tetap berjalan di tengah pandemi. 

Meskipun banyak ahli yang sudah mengingatkan. Bagi mereka rakyat hanya alat untuk mencapai kekuasaan saja. Inilah watak demokrasi yang bersandar pada asas sekularisme. Berharap solusi dalam demokrasi, adalah mustahil akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan ketika dipaksakan untuk diterapkan, yang terjadi adalah kerusakan. 

Berbeda ketika Islam, diterapkan maka pemerintah akan menjamin kebutuhan rakyatnya baik itu bersifat umum atau individu seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Karena seorang pemimpin akan dimintai pertangguhjawabannya atas apa yang dipimpinnya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

"Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentinganya (pada Hari Kiamat)." (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Sejak awal, penanganan kesehatan akan menjadi prioritas dengan memberlakukan karantina total bagi warga yang terkena. Upaya kuratif pun akan dilakukan dengan optimal. Sehingga nampak peran negara (Khilafah) dalam menghadapi wabah. Wallahu 'alam.[]

Oleh: Lutfiatul Khasanah

Posting Komentar

0 Komentar