Kapitalis Menilai Kesejahteraan dari Sebuah Angka


Kehidupan sosial dan kebutuhan hajat hidup semakin merana, naiknya harga kebutuhan ditengah keterbatasan, inilah tantangan berat rakyat dalam perjalananya berhadapan dengan pandemi. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Harapan baru dan perubahan kondisi terkait solusi menjadi harapan rakyat tanpa terkecuali.

Nyawa perekonomian negeri tengah menjadi bulan-bulanan untuk ditangani. Efek domino yag terjalin sangat mempengaruhi terutama keberadaannnya bagi negara berkembang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai acuan tolak ukur kesejahteraan negeri menjadikan menempuh segala cara untuk mencapai target yang diinginkan, meski harus mengorbankan hajat hidup rakyat. 

Roda penggerak ekonomi kini kian gembos, resesi kian membayangi. Sektor usaha mikro, kecil, menengah selama ini menjadi tulang pungung penyelamat ekonomi mandiri rakyat syok luar biasa. Pandemi yang tidak menunjukan titik akhir semakin menguras habis harapan rakyat akan kesejahteraan dan pemulihan.

Sepanjang pandemi menghantam negeri, selama ini pula rakyat terus berpacu pada kesejahteraan. Menurunnya tingkat konsumsi menjadikan produksi turut merosot dan tentu ini menjadikan terhambatnya atau melemahnya pertumbuhan ekonomi. Sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga harus cepat melakukan mitigasi pandemi Covid-19 (kompas.com, 21/12/2020).


Laju Angka Pertumbuhan Kesejahteraan Ala Kapitalis

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) merevisi proyeksi, bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih lama pada angka sebesar 2,2 persen. Bahkan diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkisar minus 1,7 persen hingga minus 2,2 persen. Bank dunia serta Organisasi Pembangunan Ekonomi OECD juga memproyeksikan taksiran pertumbuhan ekonomi Indonesia kisaran rendah yaitu minus 2,2 hingga 2,4 persen ( tempo.co, 4/1/2021).

Namun Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi 2021 mulai menunjukan angka positif alasan ini diperkuat dengan adanya distribusi proses vaksinasi sebagai langkah jitu solusi yang digaungkan menekan laju penambahan kasus pandemi. Hal ini diperkuat oleh Thomas Helbing pimpinan Tim International Monetary Fund (IMF) Dalam diskusi virtual mengenai perekonomian Indonesia Produk Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022, selama ada dukungan kuat termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19 serta peningkatan ekonomi global dan kondisi keuangan (cnbcIndonesia, 8/01/2021).

Inilah gambaran kesejahteraan dalam sistem kapitalis yang lahir melalui aturan demokrasinya. Sistem yang berpegang teguh pada manfaat untung ruginya, semakin besar manfaat semakin lebar pula akses yang diberikannya.

Termasuk langkah mutakhir ketika angka kasus hingga hari ini tidak bisa dihentikan, vaksinasi digadang menjadi penyelamat ekonomi terkait distribusi yang akan dijalankan. Padahal sepanjang pengadaannya vaksin belum terbukti mampu menekan, namun karena pertumbuhan nyawa ekonomi lebih utama maka nyawa rakyat menjadi pertimbangan murah, itu lumrah.

Kapitalis global akan terus berpacu pada ekonomi dunia, patokan deret angka menjadi acuan nilai kesejahteraan. Meski tidak bisa menutup kenyataan harapan rakyat bukan ekonomi semata namun penanganan yang nyata bukan patokan angka. Kedaualtan ditangan rakyat telah membebaskan manusia membuat aturan mengatur manusia mengikuti kepentingannya. 

Dalam buku ekonomi penyangga jihad karya Husain Matla dikatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis menjadikan manusia merasa kekurangan dan terjebak hutang, ini semua karena solusi yang ditampilkan menyelesaikan segala urursan adalah dengan uang. Alhasil semua pihak tanpa terkecuali telah masuk jebakan ini dengan mengandalkan hutang kaum kapitalis. 
Akankah dunia mampu bertahan? Kesejahteraan apa yang sebenarnya kapitalisme suguhkan? Kemana rakyat harus berharap? Adakah sistem yang mampu menyelamatkan kekejaman ditengah wabah ini?


Sistem Ekonomi Islam dalam Naungan Khilafah 

Permaslahan ini tidak bisa mengandalkan proyeksi organisasi atau kementrian yang canggih serta ahli menangani, namun butuh sousi tuntas penyelesaian atas satu komando. Bukan penyelesaian dengan menopang meningkatkan hutang.
Islam tidak hanya berlaku sebagai ritual kepercayaan atau ibadah semata, keberadaannya bahkan tidka bisa ditandingi. Pernah berjaya dan kegemilangannya tidak ada yang mengalahkan sebelum keruntuhan benar-benar mengakhiriya. Islam diturunkan beserta syariat aturan bagi umat manusia didunia, karena pemerintahan sudah jelas menjadi bagian yang tidak lepas dari aturan islam. Buktinya adalah Madinah sebagai Negara islam pertama kali dengan penerapan syariat- aturan dari pencipta.

Dari buku Nidzham al Iqtihadi fil al-Islam, dijelaskan bahwa sistem Islam telah menjadikan negara sebagai penaggung jawab atas pemnuhan kekayaan rakyat. Islam membolehkan kepemilikan pribadi, membolehkan negara memiliki kepemilikan khusus terhadap kekayaan. Sistem Islam menjamin kemaslahatan individu dan melayani urusan rakyat serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup.

Di buku yang sama pada halaman yang berbeda (hal.338-341) Islam mengupas tata penyelamatan hidup rakyat dengan menjadikan negara sebagau pelaku utama, jika melihat ancaman terhadap keseimbangan ekonomi negara akan menyuplai kebutuhan rakyat tanpa syarat secara cuma-cuma dengan harta dari Baitul Mal. 

Karena problem manusia memang bukan kelangkaan kebutuhan namun ketidakmerataan, itulah kesenjangan konsep kesejahteraan hari ini. Islam memandang problem ekonomi sebagai distribusi bukan produksi maka solusinya adalah pemerataan. Islam dalam pola muamalah menekan bagi hasil bukan bunga.sistem bagi hasil lebih transparan bagian yang diperoleh dari pemodal, perantara ataupun pengelola. Jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam Islam bukan yang kuat dananya, karena negara tidak memasrahkan nasib hidup rakyat terhadap pemodal atau pengusaha.

Solusi Islam yang khas meletakkan pengaturan tanggung jawab atas dasar takwa, membutuhkan peran negara, sebelum negara bertindak sebagai wasit dalam implementasi ekonomi dan hakim jika ada masalah kesenjangan ekonomi, Islam lebih dulu menempatkan negara untuk mengelola hajat hidup orang banyak sehingga semua bidang juga mampu tertangani dari pendidikan, kesehatan serta mempunyai “power” terhadap pihak swasta.

Dalam Islam tidak ada privatisasi dan nasionalisasi karena pengelolaanya bergantung pada asal barang, barang publik diatur atau dikelola negara. Demikianlah prinsip dalam sistem pemerintahan Islam, negara berperan penuh secara nyata mengelola secara mandiri perputaran ekonomi dan hasil perekonomian untuk kesejahteraan rakyatnya. “Manusia berserikat dalam tiga perkara : air, padang rumput dan api. Pemberian harga ketiganya adalah haram. (HR. Baihaqi).[]

Oleh: Nadia Fransiska Lutfiani
(Aktivis Dakwah, Pegiat Literasi dan Media)

Posting Komentar

0 Komentar