Jika Timbulkan Kesulitan hingga Kematian, Direktur Pamong Institute: Koruptor Layak Dihukum Mati



TintaSiyasi.com-- Mengomentari adanya kasus korupsi di situasi pandemi, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si., berpendapat jika korupsi berefek menimbulkan kesulitan hingga meninggal dunia, pelakunya layak untuk dihukum mati.

“Koruptor ini harusnya diukur dan diuji. Apakah tindakannya itu bisa berefek menimbulkan kesulitan bahkan sampai orang ada yang meninggal. Menurut saya, sangat layak untuk dilakukan hukuman mati,” tuturnya dalam acara Islamic Lawyer Forum; Hukuman Mati Bagi Koruptor, Pantaskah?, Selasa (29/12/2020) di kanal YouTube LBH Pelita Umat.

Menurutnya, situasi pandemi adalah situasinya situasi perjuangan, jadi orang melakukan kejahatan itu bisa dikategorikan kejahatan yang luar biasa. “Berjuang menahan diri, berjuang menahan lapar, berjuang menahan perasaan, dan seterusnya. Dalam situasi ini sebenarnya kalau orang melakukan kejahatan itu bisa dikategorikan kejahatan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan alasannya mengapa pelakunya layak diberikan hukuman mati. “Tentu kita kembali ke fungsi negara. Negara salah satunya itu berfungsi untuk menjaga, menjamin kehidupan nyawa orang itu aman. Salah satu tugas negara hifdzu nafs, menjaga jiwa. Melindungi rakyatnya, termasuk melindungi rakyatnya dari kematian atau dibunuh,” jelasnya.

“Lalu pantaskah orang dibunuh? Nah ini harus dikembalikan kepada fungsi negara untuk menjaga kehidupan tadi. Kalau orang itu memang melakukan pembunuhan, maka layak dia dibunuh juga untuk menyeimbangkan aktivitas dia terhadap tindakan dia,” lanjutnya.

“Nah kekeliruan kita persoalan paling besar adalah ketika hukum kita itu secara historical memang tidak mengambil pendapat, pandangan, dari Zat Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan. Nah itu kan perkara menghidupkan dan mematikan. Memberikan hukuman mati atau hukuman masih hidup ini. Nah ini perkara Undang-Undang dibentuk itu tidak me-refer dan mengambil panduan dari aturan Zat yang maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Tapi diambil dari berbagai pemikiran-pemikiran manusia yang tentu banyak perbedaan dan pandangan-pandangannya,” bebernya.

Ia pun menambahkan, luar biasa jahatnya pejabat yang harusnya melayani, mengurusi, dan menyalurkan bantuan tetapi malah bantuannya dikorup.

“Apalagi ini pejabat yang harusnya melayani , mengurusi, menyalurkan memberikan bantuan malah bantuannya dia korup. Nah ini luar biasa jahatnya,” ungkapnya.

Ia beranggapan untuk bisa korupsi juga tidak mudah. Menurutnya orang yang ditangkap KPK itu memang bukan orang sembarangan, memiliki kualifikasi tertentu diatas orang biasa. “Untuk menjadi Menteri Sosial itu nggak mudah. Dia harus menapaki berbagai tangga jenjang jabatan lainnya. Seandai dia tidak aktif di partai, mungkin juga tidak akan tembus jadi menteri. Mungkin kalau di partai dia orang biasa-biasa saja tidak punya jabatan, konon kan dia bendaharawan partai ya, itu kalau tidak sampai kesana mungkin juga tidak bisa menjadi Menteri,” tambahnya.

“Jadi, bisa menjadi Menteri itu bukan orang sembarangan. Artinya orang yang bisa melakukan korupsi itu bukan orang sembarangan. Artinya orang yang luar biasa dengan meniti karir yang begitu panjang dan perjuangan yang begitu berat sampai kepada berpeluang untuk bisa menjadi koruptor. Jadi kita itu untuk mencetak satu koruptor itu butuh energi yang besar. Kalau dia melakukan korupsi dengan situasi yang seperti ini berarti memang dia sudah sangat siap untuk menerima hukuman apapun,” bebernya.

“Oleh karenanya menurut saya kalau dia sudah sampai seperti itu, hukuman mati ya semestinya dihukum. Walaupun saya lebih cenderung coba kita tanya kepada basis aturan yang dari Zat yang Maha Menghidupkan dan Mematikan,” tambahnya.

Ia setuju seandainya kalau sudah ada orang yang disusahkan sampai setengah mati atau bahkan mati, berarti memang layak untuk segera dihukum mati. “Kalau bukan hanya satu orang, dan banyak orang yang merasakan, bahkan kalau kita dengarkan di Tangerang, di TV itu kan sudah ada orang yang mati gara-gara kelaparan. Dan mungkin yang tidak masuk TV juga sudah ada. Mungkin harus didetailkan lagi,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan dilema yang dihadapi dalam melakukan hukuman dengan proses hukum. “Tentu proses untuk melakukan hukuman dengan proses hukum itu memang agak sulit ya. Inilah dilema kita-kita itu. Jadi kadang-kadang orang lebih mudah melakukan extra judicial killing daripada yang sudah tersangka korupsi dan diproses hukum. Ini kan kontra produktif,” jelasnya.

“Ini kita menghukum koruptor mau dihukum mati saja masih begitu sulit. Kita berdebat dulu disini, diskusi dulu, belum tentu juga aparat penegak hukum kita mau menuntutnya sampai hukuman mati, itu belum tentu,” ujarnya.

“Kalau sudah tidak dituntut hukuman mati mungkin hakim juga tidak akan sampai memutuskan hukuman mati. Ini kendala yang luar biasa,” tambahnya

“Entah negeri ini masih mencintai para koruptor atau tidak, sehingga secara hukum tidak mudah untuk menjatuhi hukuman mati atau bahkan menuntut hukuman mati pun tidak mudah. Juga mungkin para ahli yang didatangkan juga mungkin jarang ahli yang berani mau menyampaikan itu,” ungkapnya.

“Ini kendala-kendala kita. Jadi kita untuk bisa menegakkan keadilan terhadap orang yang meninggal dalam arti efek yang disebabkan oleh kebijakan maupun korupsi misalnya. Itu masih menghadapi kendala banyak dan panjang berliku dalam proses hukumnya. Termasuk dalam konteks proses penuntutannya, pemilihan pasalnya dan seterusnya, itu rumit sekali. Oleh karenanya mungkin hukumnya yang perlu direformasi atau direvisi. Sistem hukumnya direvisi. Nanti orang-orang personilnya juga direvisi,” imbuhnya.

Ia pun mengapresiasi KPK kalau dia berani melakukan tuntutan hukuman mati. “Jadi tidak sekedar berani menangkap, tetapi juga harus sampai pada hukuman yang memberikan efek jera. Walaupun mungkin juga tidak bisa menghabiskan atau menghentikan tindakan korupsi itu,” ujarnya.

 Ia beranggapan korupsi ini sistemik. Bukan karena kenakalan individu, bukan kenakalan oknum. “Kalau korupsi ini kenakalan oknum, itu yang melakukan cuma satu atau dua orang. Tetapi ini yang melakukan bukan satu atau dua orang, banyak orang,” tegasnya.

“Jadi kalau satu tahun ini hanya ada satu koruptor yang ditangkap, nah ini orang, ini oknum nakal. Tapi kalau bahkan KPK menangkap, catatatannya itu sepuluh hari itu ada menciptakan hattrick, kader PDIP tiga orang ditangkap, dari Bupati Banggai Laut, kemudian Walikota Cimahi, plus Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara itu ditangkap dalam waktu sepuluh hari berturut-turut. Itu hattrick yang luar biasa,” bebernya.

Menurutnya, hal itu bukan hanya kenakalan oknum, karena kalau kenakalan oknum cuma satu orang. Lanjutnya, jika korupsi yang melakukan sudah sampai banyak begini berarti masalah sistemis dan tidak bisa diselesaikan dengan tindakan praktis. "Tapi harus dengan kebijakan yang sistemik juga. Ini kendala kita,” pungkasnya.[] Enggo Transinus

Posting Komentar

0 Komentar