Ironi Negeri Tahu Tempe Pengimpor Kedelai


Pengrajin tahu tempe menjerit disebabkan lonjakan harga kedelai. Mereka pun sempat mogok massal. Tahu dan tempe dikenal sebagai makanan khas Indonesia. Sekalipun merupakan makanan khas Indonesia, tetapi bahan bakunya yakni kedelai harus impor dari luar negeri. Kedelai memang bukan merupakan tanaman tropis melainkan subtropis. Sementara Indonesia adalah beriklim tropis, sehingga produksi kedelai Indonesia tidak setinggi daerah subtropis. Di samping itu minat tanam kedelai lebih rendah di banding padi dan jagung. Hal ini disebabkan kedelai bukan merupakan pakan pokok atau utama. 

Meskipun kedelai bukan merupakan pakan pokok, tetapi kedelai memiliki posisi strategis dalam kebijakan pangan nasional. Sebab memiliki peran penting dalam menu makanan Indonesia. Sangat mengherankan jika bahan baku tahu tempe harus impor. Ketergantungan impor kedelai ini sangat membahayakan terhadap ketahanan pangan nasional. 

Seperti yang dilansir dari cnbcindonesia.com (03/01/2021), Kemendag mengatakan bahwa adanya kenaikan harga kedelai saat ini membuat pengrajin tahu tempe mogok massal. 

Harga kedelai impor saat ini berkisar antara Rp 9200,- hingga Rp 10.000,- perkilogram. Dimana sebelumnya harga kedelai impor berkisar antara Rp 6.500,- hingga Rp 7.000,- perkilogram. 

Selain Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai bukan disebabkan stok yang menipis. Kenaikan tersebut lebih disebabkan karena kenaikkan harga kedelai di tingkat global yang juga mengalami kenaikkan. Sehingga sudah dapat dipastikan harga kedelai impor pun naik. Di tambah kenaikkan harga kedelai dunia disebabkan lonjakan permintaan kedelai dari China ke AS selaku eksportir kedelai dunia. 

Selain itu, jika kita lihat mekanisme pasar kedelai di Indonesia berjalan berdasarkan mekanisme pasar bebas. Dimana di era globalisasi ini arus barang sangat ditentukan oleh kekuatan dan permintaan masing-masing negara. Negara pengekspor akan mampu berasing dengan negara lain, ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang secara efisien. Sementara negara pengimpor akan mampu bersaing jika mampu membayar lebih dibandingkan negara lain atau minimal sama dengan harga internasional. Selain itu perolehan barang dari pasar internasional sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat negara tersebut. Daya beli masyarakat lemah maka kemampuan untuk memperoleh barang pun lemah. Hal ini berpengaruh terhadap rentannya ketahanan pangan.

Sangatlah beresiko jika komoditas pangan strategis ini diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sebab komoditas ini memegang peran pokok dalam kebijakan pangan nasional. Selain itu kedelai berperan sebagai sumber protein nabati yang penting dalam peningkatan gizi masyarakat. 

Berkurangnya pasokan barang atau lonjakan harga akan membuat sulit banyak orang. Tidak hanya pengrajin tahu tempe yang terkena imbas dan terancam gulung tikar. Akan tetapi semua pihak yang ada dalam mata rantai perdagangan ini pun akan terkena imbasnya. Bahkan berdampak lebih luas, yakni meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Lebih serius dari itu adalah penurunan gizi masyarakat. Adanya ketergantungan impor pangan ini akan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. 

Memang benar bahwa krisis pangan (kedelai) ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi krisis ini terjadi secara global. Namun, ketidaksiapan dan ketidaksungguhan negara dalam menanganinya sangatlah berpengaruh. Pasalnya krisis kedelai ini tidak hanya baru sekali ini saja, tetapi sudah sering dan berulang. 

Sebagai negara berkembang dan termasuk negara yang memiliki lahan pertanian luas tentunya swasembada pangan bisa dilakukan. Dengan swasembada pangan inilah ketahanan pangan mampu tercipta. Disamping itu sebuah negara seharusnya memiliki "peredam" ketika krisis pangan melanda. Dengan adanya peredam ini, krisis pangan yang terjadi tidak akan berlangsung lama. Peredam tersebut antara lain; produksi tanaman pangan yang memadai, stok pangan yang cukup sebagai pengaman, dan jaringan distribusi yang kuat. 

Praktik peredam seperti di atas ada dalam Politik Pertanian yang pernah diterapkan dalam Sistem Pemerintahan Islam (Daulah Khilafah Islamiyyah). Daulah Khilafah dalam menjalankan roda pemerintahannya senantiasa berpijak pada Politk Pertanian yang berasakan Islam. 

Pertama, kebijakan sektor hulu. Kebijakan sektor hulu ini merupakan kebijakan peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan penggunaan sarana pertanian yang berkualitas canggih dan unggul. Sementara para petani diberikan secara cuma-cuma atau negara memberikan subsidi kepada petani sehingga mereka membeli dengan harga yang murah. Ekstensifikasi pertanian bertujuan perluasan wilayah pertanian. Negara akan melakukan pelarangan alih fungsi terhadap tanah yang subur. Negara akan memberikan sebidang tanah kepada rakyatnya yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian di bidang pertanian. Negara pun melarang adanya tanah yang nganggur yang tidak dimanfaatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah:
Rasulullah bersabda, "Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil.” (HR. Bukhari)

Kedua, menjaga supply dan demand. Negara melalui lembaga pengendali akan segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Hal ini pernah dilakukan oleh Khilafah Umar ibn Khattab yang meminta bantuan ke Mesir dan Bashra ketika Madinah mengalami paceklik. 

Namun, apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka barulah mengambil kebijakan impor dengan cepat tanpa menunggu kuota. Impor adalah hal yang diperbolehkan sebab merupakan bagian dari perdagangan luar negeri. Allah SWT berfirman: “Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba." (TQS Al-Baqarah: 275).

Ketiga, pelaksanaan distribusi pendek, cepat, dan merata. Pendistribusian kekayaan pun tidak luput menjadi perhatian negara. Mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya. Semua itu dilaksanakan melalui mekanisme yang cepat, pendek, dan merata sehingga seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya. Terutama yang berkaitan dengan aspek vital kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok pangan.
 
Khalifah pun akan mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan bidang pertanian. Pencegahan yang dilakukan baik melalui industri-industri pertanian swasta maupun asing. Maupun melalui perjanjian multilateral, seperti WTO, FAO, dan lain-lain, karena ini akan sangat membahayakan kedaulatan pangan negara Khilafah sendiri. Dengan menerapkan Sistem Pertanian dalam Islam seperti yang pernah diterapkan pada masa daulah Islam maka ketahanan pangan akan tercipta. Sehingga ketika terjadi krisis tidak akan berlangsung lama dan berulang. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Ninik Suhardani (Aktivis Lereng Sindoro) 

Posting Komentar

0 Komentar