Intoleransi: Sihir Demokrasi Mengokohkan Sekulerisasi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berharap tahun 2021 sebagai tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Dia menegaskan dukungan partainya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia.

Saras mengatakan Gerindra mendukung kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di Tanah Air. Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia. Menurut Saras, menjaga keutuhan itu bangsa bukan soal siapa yang berkuasa. Justru, kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu  untuk bangkit dari permasalahan pada 2020. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, tidak dibutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, dan  harus saling menjaga persatuan bangsa.

Pungkasnya, dalam menyambut tahun baru 2021, Partai Gerindra menegaskan kita tetap berpegang teguh pada empat nilai kebangsaan kita: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus tetap dijaga selama hayat masih dikandung badan (idtodaynews, 02/01/2021).

Peristiwa pencabutan legalitas ormas Islam  masih terus menjadi polemik. Pro dan kontra tentunya menjadi warna di masyarakat terkait keputusan ini. Apalagi, pembubaran ormas Islam telah kali kedua dilakukan oleh rezim Jokowi. Seolah-olah memberikan pesan kepada khalayak bahwa ormas Islam yang vokal mengoreksi kebijakan penguasa alias tidak moderat harus digebuk dengan keras. Dan cara menggebuknya dengan mencabut legalitasnya. Setelah itu, sebagaimana disebutkan oleh pihak aparat, bagi kelompok yang resmi dibubarkan, tidak boleh beraktifitas dengan nama kelompoknya. Jika masyarakat mendapatinya, wajib melapor kepada aparat. 

Alasan pencabutan badan hukum ormas Islam yang telah digebuk kelihatannya sama. Intoleran, pemecah belah dan membahayakan NKRI. Hal tersebut sama saja mengatakan bahwa ormas-ormas Islam yang telah dibekukan izinnya bagi rezim bersifat semua itu. Seperti yang dituturkan oleh Saras, mendukung ketegasan terhadap kelompok intoleran. Artinya mendukung pencabutan izin ormas Islam meskipun sepihak.

Meskipun penuturan Saras dibantah oleh Fadli zone dan Ahamd Dhani, sebagai bagian dari partai Gerindra yang mengatakan bahwa secara partai, Gerindera tidak mendukung pembubaran ormas apapun tanpa proses hukum yaitu melalui pengadilan. Terlepas dari pro-kontra sesama kader Gerindera, intinya ada yang setuju dan menolak. 

Senada dengan Saras, Kyai Marsudi Suud juga menegaskan dukungannya terhadap pembubaran ormas Islam yang menurutnya menganggu ketertiban dan keamanan nasional. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang menjabat saat ini mendukung penuh kebijakan pembubaran ormas Islam yang dicap intoleran. 

Kenapa intoleran jadi lebel yang digunakan untuk menggebuk ormas Islam? Kata yang terkesan ilmiah dan halus, namun berkonotasi negatif. Intoleran berasal dari kata tolerare (toleran), ditambah kata in (tidak). Intoleran bermakna tidak toleran. Lalu, seperti apa toleran dan intoleran itu? Defenisi keduanya tentu saja bergantung pada sudut pandang orang yang mengucapkan. Tetapi pada dasarnya, kata toleransi muncul dari pemahaman demokrasi sekuler yang menyerahkan seluruh defenisi kehidupan kepada manusia. 

Bagi paham demokrasi, toleransi itu adalah sesuatu yang membawa pada kedamaian dan kebersamaan. Bahkan bila perlu disamakan. Sebagai contoh, dalam kasus pengangkatan seorang pemimpin Negara. Bagi paham demokrasi, agama tidak menjadi acuan dasar pengangkatan seorang pemimpin negara. Sebab yang menentukan adalah rakyat (manusia) dengan keputusan mayoritas (suara terbanyak). Jika calon yang disodorkan ada yang muslim dan nonmuslim, maka tidak boleh dinaikkan isu agama. Bagi pemeluk muslim jangan mengeluarkan aturan Islam yang melarang untuk memilih nonmuslim. Jika ajaran itu dipakai dan dikampanyekan kepada masyarakat, maka akan dianggap bahkan dicap intoleran. Dan golongan yang meninggalkan ajaran agamanya, dikatakan toleran dan  kebersamaan. 

Sehingga saat peristiwa beberapa tahun lalu terkait pemilihan Gubernur Jakarta yang fenomenal dengan BTP, dan ummat Islam di DKI menggunakan ajaran Islam menolaknya, dicap intoleran. Intoleran adalah kata yang menjadi teror bagi yang teguh memegang prinsip Islam. 

Sejatinya, mereka yang terus mengkampanyekan intoleransi telah menambah sumber malapetaka perpecahan dan ancaman bagi negeri ini. Bagaimana mungkin ketaatan terhadap Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat dianggap ancaman dan biang keributan? Sungguh logika yang menyesatkan! 

Ormas-ormas Islam yang mengkritik kebijakan, koreksi keputusan, mencegah kerusakan, divonis bersikap intoleransi dan layak untuk digebuk. Adakah membiarkan kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat disebut toleransi? Apakah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran dikatakan intoleransi? Jika memang demikian, berarti mendukung kezaliman adalah toleransi. Dan menolak kezaliman adalah intoleransi. 

Ormas-ormas Islam yang dibubarkan rezim adalah kelompok yang mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan penguasa akan bahaya kapitalisme global yang menjajah negeri ini. Mengingatkan bahaya hutang luar negeri yang semakin mencekik, menolak kebijakan kran investasi yang mengeruk SDA pertiwi dan diserahkan kepada asing. Mereka juga mengajak seluruh penguasa dan jajarannya kembali kepada hukum Islam demi keselamatan di masa depan. Adakah  itu dianggap intoleransi?

Itulah kenyataannya, bahwa intoleransi hanyalah sihir demokrasi untuk mengukuhkan agenda sekulerisasi. Mensekulerkan dan memoderisasi ajaran Islam tuntutan nafsu manusia di zaman sekarang. Para punggawa demokrasi berharap, agar ormas-ormas Islam intoleran setelah dipukul akan berubah jadi moderat dan sekuler. Serta ridho atas segala kebijakan pemimpin, baik itu zalim dan jahil. 

Mereka juga berharapan, agar ormas-ormas Islam intoleran tersebut bisa bergandengan tangan, membenarkan kebijakan mereka dengan mengeluarkan fatwa-fatwa menyesatkan dan mendiamkan kemungkaran serta kezaliman yang ada. Sehingga tidak ada lagi ormas Islam yang mengganggu eksistensi mereka serta agenda sekulerisasi tersebut dapat berjalan sesuai yang mereka harapkan.

Dengan demikian, bagaimanapun cara penguasa mengelola negeri ini, benar atau salah harap maklum dan bersikaplah toleran. Jika kritik, intoleransi jadinya. Karena demokrasi mengajarkan hak setiap individu harus dihormati. Kalau seorang kepala negara zalim dan anti Islam, cukup diam saja dan hargai sebagai haknya memimpin. Sangat konyol bukan? 

Oleh karena itu, jalan satu-satunya membungkam sihir-sihir itu adalah dengan dakwah Islam kaffah. Mengembalikan Islam sebagai ideologi di tengah-tengah umat dan memperjuangkannya agar tegak secara totalitas. Agenda-agenda lainnya seperti sekulerisasi dan kapitalisasi tidak akan mulus berjalan bahkan angkat kaki dari bumi negeri ini. 

Saatnya umat jangan lagi tertipu dengan jargon dan sihir demokrasi yang hanya menekan Islam dan mengukuhkan sekulerisme. Sudah waktunya, sekulerisme, liberalisne, demokrasi dan kapitalisme angkat kaki dari Indonesia. Lalu menggantinya dengan sistem Islam yang berhukum pada hukum Allah. Insyaallah Indonesia berkah dengan syari’ah. Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
(Dosen dan Pengamat Politik)

Posting Komentar

0 Komentar