Indonesia dalam Jeratan Utang


Sepanjang 2020, Indonesia mengalami resesi dan menghadapi persoalan kenaikan utang luar negeri sejak krisis ekonomi 1998 dan era reformasi bergulir. Pertumbuhan ekonomi tercatat negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Meski Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan "Statistik Utang Internasional (IDS)" pada Senin (12/10) itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.

Negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah Brasil, India, Meksiko, Rusia dan Turki. 
Secara keseluruhan, Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan. Terdapat faktor alami yang menjadi penyebab resesi, yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian global. Namun, hal ini bukan faktor tunggal. Respons pemerintah terhadap pandemi turut menentukan terjadinya resesi ini. Salah satu kebijakan yang dinilai memperberat resesi adalah utang. 

Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN 2020 akan melebar dari target yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.039, 2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan adanya defisit yang besar, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan APBN lainnya, termasuk melalui utang. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, utang yang dibuat di tengah masa krisis untuk selamatkan rakyat. 

Menkeu mengatakan pinjaman dari Pemerintah Australia merupakan dukungan yang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan manuver kebijakan dalam penanganan pandemi. Ia juga menambahkan bahwa dengan pinjaman utang tidak hanya membantu rakyat dalam selama pandemi, tetapi juga membantu pelaku usaha, UMKM, serta terpenting menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal. (kompas.tv, 21/11/2020)
Josh Frydenberg, Menkeu Australia memuji Indonesia dengan mengatakan Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19. 

Pemerintah Indonesia harus melunasi pinjaman utangnya pada Australia dalam jangka waktu 15 tahun. Sementara pinjaman utang baru dari Jerman digunakan pemerintah untuk pembangunan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang. Bisa dipastikan hampir seluruh pembangunan infrastruktur di negeri ini tidak ada satu pun yang terbebas dari utang. Berikut VIVA rangkumkan dalam Kaleidoskop 2020:

Pertama, Pemerintah butuh pembiayaan Rp1.039,2 triliun untuk APBN 2020.

Defisit APBN pada dasarnya melonjak drastis dari UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, naik sekitar 70%. Pembiayaan yang melonjak tersebut berasal dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, dan pemberian pinjaman. Kemudian, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya, termasuk berbagi beban atau burden sharing BI.

Kedua, BI dan Kementerian Keuangan berbagi beban.

Akibat lonjakan defisit yang terjadi dalam APBN 2020 karena penanganan COVID-19, Bank Indonesia melibatkan diri untuk membiayai APBN. Hal itu dilakukan melalui skema berbagi beban atau disebut kebijakan burden sharing. Kebijakan itu dimulai setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan. SKB terbagi menjadi dua, yakni SKB I dan SKB II yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri.

Ketiga, utang meroket.

Bank Indonesia mengumumkan ULN Indonesia kembali naik pada Oktober 2020. Rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Oktober 2020 sebesar 38,8 persen. meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,1 persen.

Keempat, Indonesia masuk daftar 10 Negara dengan utang terbesar di dunia.

Bank Dunia merilis IDS 2021 pada Oktober 2020. Data statistik setebal 194 halaman tersebut merinci utang banyak negara-negara di dunia hingga akhir 2019. Mulai dari besaran total, sumber utang hingga rasio utang. Berdasarkan data tersebut, 10 besar negara dengan utang terbesar adalah China berada pada posisi pertama dengan total ULN mencapai US$2,1 triliun. Diikuti Brasil US$569,39 miliar, India US$560,03 miliar dan Rusia US$490,72 milar.

Jika kita menengok krisis 1997/1998, salah satu kondisi yang memicu terjadinya krisis saat itu adalah gagal bayar utang korporasi. Jika penguasa terus saja meneruskan ambisi pembangunan infrastruktur dengan menambah utang BUMN, dikhawatirkan krisis akan berulang. Menurut pemahaman kapitalisme, utang itu mutlak dibutuhkan untuk pembangunan. Seolah membangun tanpa utang adalah mustahil. Sehingga tindakan penguasa menambah utang terus dimaklumi, dengan dalih asal masih dalam batas aman. 

Berdasarkan data Bank Indonesia, dalam lima tahun terakhir total utang luar negeri (ULN) BUMN terus naik. Lebih dari 60% aset BUMN dibiayai dengan utang (cnbcindonesia, 17/12/2020). Di era penguasa saat ini, pembangunan infrastruktur digeber habis-habisan. Sering kali pembangunan infrastruktur dilakukan bukan berdasarkan kajian yang cukup, tapi karena logika proyek. Misalnya, proyek listrik 35 ribu Megawatt yang belakangan dihentikan karena konsumsi listrik tidak sebesar prediksi sehingga terjadi over supply.

Akhirnya tanggung jawab pembiayaan tersebut telah dialihkan kepada BUMN dalam bentuk penugasan. Karena tak memiliki uang sebanyak itu, mustahil bagi BUMN untuk membiayainya sendiri, akhirnya dilakukanlah utang. Walhasil, penugasan tersebut sebenarnya hanyalah pengalihan penciptaan utang dari negara kepada BUMN. Penguasa selalu mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN. Namun kenyataannya, proyek infrastruktur itu dibiayai utang BUMN dengan risiko yang akhirnya menjadi tanggungan negara. 

Serangkaian kemelut utang BUMN ini terjadi karena salah kelola penguasa terhadapnya. Paradigma bisnis yang mendasari kerja BUMN menjadikannya keluar dari rel pelayanan publik. Perubahan yang dilakukan haruslah dimulai dari perubahan cara pandang penguasa terhadap pembangunan. Seharusnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menanggung keuntungan dari rakyat. Pembangunan yang dilakukan penguasa juga harus dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai hukum syariat, yang terkategori kebutuhan primer maka harus diprioritaskan.

Potensi SDA yang begitu besar belum berhasil mengentaskan kemiskinan seluruh rakyat negeri ini. Masyarakat kesulitan membiayai pendidikan, kesehatan dan perumahan. Kemiskinan adalah akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak berhasil. Ekonomi riil tak cukup berkembang dan merata, sehingga tidak cukup menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan semua orang. Ini semua berasal dari cara pengelolaan SDA yang berbasis kapitalisme liberal. 

Para korporasi dunia melobi para politisi negeri agar membuat iklim investasi yang makin kondusif, berupa aturan atau Undang-undang yang membuat mereka makin legal dan bebas mengeruk kekayaan SDA. Walhasil makin hari makin banyak korporasi asing di negeri ini, dari sektor hulu seperti pertambangan emas atau migas hingga hilir seperti pasar retail. Pada saat yang sama, lingkungan menjadi rusak, teknologi tidak makin dikuasai dan utang luar negeri makin menumpuk. 

Rezim kapitalis sebenarnya telah gagal mengelola SDA, utang dijadikan sebagai solusi untuk menutupi kegagalan mereka. Utang demi utang terus ditumpuk hingga sumber daya alam harus diobral murah kepada asing untuk melunasinya. Mirisnya, dana utang yang dialokasikan untuk penanganan pandemi justru dijadikan rebutan bagi para pejabat. Penanganan pandemi menjadi tidak optimal. Akibatnya, memperlambat proses pemulihan ekonomi yang telah terpukul pandemi. Rakyat kecil harus memikul beban pembayaran utang selama beberapa generasi.

Dalam sistem negara demokrasi sekuler yang diberlakukan di negeri ini, postur APBN di sisi penerimaan hanya bergantung pada dua pos, yaitu pajak dan utang. Padahal ULN ribawi adalah salah satu jalan bagi asing untuk melakukan penguasaan di suatu negara. Tentu mereka merencanakan jebakan itu dengan matang. Di antaranya, jika negara pengutang tidak mampu membayar utangnya, maka mereka harus menjual aset-aset strategisnya. Sehingga harapannya aset strategis (infrastruktur dan SDA) akan dilelang pada swasta, hingga beralihlah kepemilikannya.

Strategi jebakan asing ini telah tertuang dalam buku fenomenal karya John Perkins, seorang agen CIA yang pernah ditugaskan di berbagai negara, untuk melakukan jebakan utang. Utang Luar Negeri pun akan memastikan anak-anak hari ini dan cucu mereka di masa depan menjadi sandera (dengan utang). Mereka harus membiarkan korporasi kami menjarah sumber daya alam mereka, dan harus mengorbankan pendidikan, jaminan sosial hanya untuk membayar kami kembali.

Pakar ekonomi Islam, Nida Saadah, S.E.Akt., M.E.I. menyatakan, ada yang luput dari perhatian para pejabat keuangan negeri ini. Ketika sistem keuangan negara makin terjerat utang, wajar ada konsekuensi politik yang harus ditanggung. Hal itu tentunya konsekuensi politik. Bargaining position negeri yang berutang tentu lebih lemah, tambahnya. Pertama adalah bagaimana mindset pemerintah negeri ini tentang mengelola sistem keuangan negara. Kedua, bagaimana postur kapasitas sistem keuangan negara demokrasi sekuler. 

Terkait pengelolaan sistem keuangan negara, lanjutnya, bisa jadi pemerintah menyampaikan postur APBN masih aman karena rasio keuangannya masih bisa menyelesaikan utang. Hal yang terjadi justru sebaliknya, negara yang berutang harus melepas satu persatu aset di negerinya kepada negara atau lembaga kreditur. Sistem keuangan negaranya makin lama makin kacau dan pada akhirnya menjadi negara yang bangkrut.

Sedangkan tentang kapasitas keuangan negara, ia mengungkapkan mestinya perjalanan negara demokrasi sekuler ini memberikan pengalaman berharga. Penerimaan negara tidak berhasil melejit karena aset strategis sumber daya alam yang melimpah makin dikuasai korporasi. Ia menjelaskan negara hanya mendapat remah-remah, bahkan kadang tidak mendapat pemasukan apa pun ketika melepas eksplorasi sumber daya alam ke privat.

Pembelanjaan negara juga sulit dicegah dari masuknya kepentingan kelompok tertentu. Pada akhirnya, belanja APBN terkesan jadi rebutan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Sudahlah pemasukannya tidak banyak, jadi rebutan pula. Ustazah Nida menggambarkan bagaimana solusi Islam mengatasi permasalahan ekonomi dan bisa melejitkan posisi negeri-negeri kaum muslimin.

Dalam konsep kapitalisme, utang berperan dalam penempatan modal awal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha sampai dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Padahal tanpa terasa di dalamnya mengandung riba karena adanya perhitungan time value of money. Kita bisa lihat hal ini dalam skala kecil industri menengah, multinasional, baik usaha maupun di perusahaan bursa hingga pemerintah.

Sementara dalam Islam utang tidak menjadi pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negara. Ketika negara mengalami defisit, maka terdapat tiga sumber pembiayaan yang dibenarkan, yaitu: 

Pertama, mengambil dana dari harta milik umum yang diproteksi untuk negara, pemasukan pemilikan umum (milkiyyah ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas ala, kehutanan dan lainnya.

Kedua, mengenakan pajak atas kaum Muslim dan ketiga, mencari pinjaman nonribawi dari rakyat yang kaya. Mengenai pinjaman dari negara asing atau lembaga keuangan global, maka hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena utang tersebut disertai bunga, padahal utang dengan bunga hukumnya haram, karena termasuk riba.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS al-Baqarah: 275)

Kondisi ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Pengelolaan pemasukan negara yang berasal dari kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah) memiliki dua belas sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan syariat yaitu: pertama, Anfal, Ghanimah, Fai, dan Khumus; kedua, al-Kharaj; ketiga, al-Jizyah; keempat, macam-macam harta milik umum; kelima, pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; keenam, al-Usyur; ketujuh, harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; kedelapan, Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; kesembilan, harta yang tidak ada pewarisnya; kesepupuh, harta orang yang murtad; kesebelas, Zakat; dan keduabelas, Pajak.

Di dalam Islam, sistem keuangan negara diatur oleh lembaga keuangan yang disebut Baitulmal. Pemasukan sistem keuangan negara yang ditata dengan sistem syariat terbukti menghasilkan pos pemasukan yang besar dan beragam. Dari sisi pengeluaran pun, kontrolnya berjalan efektif karena sudah dipandu dengan aturan syariat. Negeri-negeri kaum muslimin memang hanya bisa melejit menjadi negara besar, adidaya dan terdepan jika menerapkan sistem Islam yaitu sistem Khilafah.

Pos pengeluaran anggaran juga telah ditetapkan syariat. Sedangkan besar nilainya diserahkan kepada ijtihad Khalifah. Khilafah memungkinkan untuk mengalami defisit, meski dalam konteks Indonesia kemungkinannya kecil karena dengan penerapan syariat Islam potensi pendapatan negara akan sangat besar. Terutama dari pos harta milik umum, seperti sumber daya alam yang dikelola oleh negara.

Padahal, Islam sudah mengingatkan sejak lama tentang bahaya utang luar negeri ini. Sebab faktanya, tak satu pun negara di dunia yang melejit menjadi negara besar dengan cara mengandalkan pembiayaan negara melalui jalan utang. Inilah bahaya utang luar negeri. Negeri ini akan semakin tergadai dan hilang kedaulatannya. Orang-orang kafir tidak pernah diam untuk selalu berusaha menguasai kaum muslimin. Mereka akan melakukan berbagai cara agar kaum muslim terjebak dalam jeratannya hingga dapat tunduk pada mereka.

Dapat dipastikan ledakan utang tak kan mungkin terjadi dalam kepemimpinan Islam. Karena negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi, yaitu liberalisasi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Dan juga diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). 

Khilafah juga pernah mengalami wabah yang mematikan, baik di masa Khulafaur Rasyidin maupun Bani Utsmaniyah. Namun dengan kombinasi antara kebijakan penanganan wabah yang efektif dan kebijakan ekonomi yang tepat, khilafah tidak sampai jatuh ke dalam jurang resesi. Rakyat pun hidup sejahtera dan penuh berkah dibawah khilafah.

Negara berkewajiban menyediakan dan membangun sarana infrastruktur bagi rakyat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Karena negara khilafah bertugas sebagai pengurus kebutuhan rakyat. Pemenuhan itu dapat berupa jalan, rumah sakit, sekolah, pasar, bendungan dan beragam fasilitas umum lain yang dibutuhkan rakyat. Demi membangun seluruh kebutuhan itu, diperlukan dana yang cukup besar. 

Bagi khilafah, negara yang kaya akan sumber pendapatan, tentu bukan menjadi masalah. Islam telah mengatur sumber-sumber pendapatan negara yang dapat menjadi tumpuan pembangunan infrastruktur. Yakni dari harta milik negara dan harta milik umum. Keduanya akan diolah di baitulmal. Harta itu akan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan negara. Baik kebutuhan administrasi maupun pembiayaan untuk umat.

Harta baitulmal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari. Tapi lebih dari itu, ketika utang ribawi telah meliputi suatu negeri, Allah akan memeranginya. Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat. Rasulullah Saw melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda, "mereka semua sama." (HR Muslim).[]

Oleh: Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
(Praktisi Pendidikan & Pemerhati Remaja)

Posting Komentar

0 Komentar