Ilusi Mewujudkan Lumbung Pangan Tanpa Islam


Presiden Jokowi meminta jajarannya merampungkan proyek lumbung pangan atau food estate di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun ini. Ia mengatakan, food estate sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pangan di dalam negeri, mengingat masih ada komoditas pangan yang sangat bergantung dengan impor, seperti kedelai, jagung, bawang putih, hingga gula.

"Saya mendorong food estate ini harus segera diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah itu diselesaikan," ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang ditayangkan secara virtual (Kompas.com11/1/2021).

Tidak bisa dipungkiri, fakta menunjukkan bahwa Indonesia dan dunia menghadapi krisis pangan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin memberikan imbas terhadap sektor pangan, sehingga perlu adanya kesiapan dalam mengantisipasi kelangkaan pangan tersebut dan yang dianggap sebagai solusi adalah dengan membuat lumbung pangan nasional atau ‘food estate’. Apakah benar Lumbung pangan ini akan menjadi solusi masalah krisis pangan saat ini? 

Food estate sejatinya bukanlah solusi untuk menjaga kestabilan pangan dan menjadi solusi masalah pangan dalam negeri. Masalahnya pada periode pemerintahan sebelumnya, rencana lumbung pangan yang telah dibuat tidak menunjukan hasil yang nyata. Apalagi untuk membangun lumbung pangan tersebut banyak menghabiskan anggaran dan waktu. Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, pemerintah seharusnya lebih mendorong program yang berkenaan dengan kesejahteraan petani dibandingkan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membuat lumbung pangan di Kalimantan Tengah termasuk di Humbahas Sumut (detikfinance, 5/7/2020). 

Jika kesejahteraan petani diperhatikan, terlebih harga hasil pertanian mendapatkan nilai yang sesuai, hal ini akan meningkatkan produktivitas petani sehingga akan menambah hasil panen berikutnya. Maka tidak diperlukan lagi program food estate yang akan menguras biaya, waktu dan tenaga, cukup dengan memberdayakan petani yang ada dengan memberikan kemudahan dalam hal bercocok tanam. Memberikan fasilitas pertanian yang memadai, harga pupuk, alat pertanian dan insektisida yang memiliki harga terjangkau misalnya. Kenyataannya petani di negeri ini sulit sekali mendapatkan kesejahteraan. Bahkan banyak petani-petani dinegeri ini hidup dalam kemiskinan. Sudahlah alat pertanian, pupuk dan segala bahan pertanian memiliki harga yang mahal. Ketika panen pun harga jual tidak sesuai. Sehingga hal ini membuat petani merasa enggan untuk melakukan aktivitas pertanian di musin tanam berikutnya. Karena hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Belum lagi food estate yang akan mengelolanya adalah para koorporasi pangan. sehingga menjadikan food estate  dalam lingkaran korporasi.Keadaan ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa sejatinya rencana food estate merupakan skenario kaum kapitalis dalam sistem kapitalisme. Menyerahkan food estate pada pihak korporasi membuat semua kebutuhan rakyat ibarat ladang bisnis. Pemerintah membuat kebijakan dan kaum kapitalis lah yang menjalankan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara dengan sistem kapitalis akan menempatkan rakyat hanya sebagai konsumen semata. Food estate yang digadang-gadang sebagai solusi krisis pangan pada akhirnya hanya sebagai sarana kaum kapitalis memperkuat cengkeramannya di negeri ini.

Hal ini akan berbeda jauh dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Karena dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam Islam, negara wajib mengerahkan seluruh perhatian untuk memastikan stok pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat. 

Negara Islam akan mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan pada asing. Dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat, negara akan menyiapkan proyek swasembada. Dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian akan digalakkan. Baik tentang benih unggul, metode penanaman, hingga pemupukan dan obat hama. Hasilnya akan dipraktikkan pada para petani. Tentunya dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Diantaranya yang akan dilakukan pemerintah: 

Pertama, negara melakukan berbagai cara dalam meningkatkan produktivitas lahan. Peningkatan produktivitas lahan dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin pertanian yang modern lagi canggih, serta pemanfaatan obat-obatan mutakhir, dan menyediakan benih dan bibit dengan kualitas tinggi. Negara memiliki keharusan untuk memberikan modal dalam bentuk hibah kepada para petani yang tidak memiliki kemampuan dalam membeli peralatan dan mesin pertanian, obat-obatan dan benih yang dibutuhkan. Negara juga memberikan motivasi kepada para petani agar mereka memiliki keinginan membeli perlengkapan dan alat-alat pertanian yang modern dan canggih.

Kedua, menambah luas lahan pertanian sebagai suatu metode ektensifikasi. Negara harus melakukan berbagai usaha untuk menghidupkan dan mengelola kembali lahan-lahan tinggal. Negara mengupayakan para petani yang mampu bekerja agar memanfaatkan tanah-tanah terlantar. Di dalam Islam, apabila seseorang menelantarkan tanahnya selama 3 tahun berturut-turut maka negara akan mengambil tanah tersebut dan menyerahkan kepada orang yang mampu memanfaatkannya terlebih untuk pertanian.

Dengan begitu petani dapat diharapkan konsentrasi penuh dalam pemeliharaan dan pengembangan lahan pertaniannya. Tak perlu berpikir biaya operasional yang tinggi karena semua dijamin negara. Memang kebijakan pertanian seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh ditopang oleh sistem yanh shohih. Butuh uang banyak untuk biaya. Artinya butuh ditopang dari sistem ekonominya juga. Tentunya kalau mengandalkan sistem ekonomi kapitalis, hasilnya seperti sekarang. Semua diserahkan kepada para koorporat, sementara petani kian melarat.  

Maka, sistem ekonomi yang dimaksud ada dalam Islam. Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam maka  swasembada pangan akan terealisasi. Mewujudkan lumbung pangan bukanlah sebuah ilusi. Negara mampu memperoleh hasil pertanian yang melimpah sehingga krisis pangan dapat teratasi dengan memberdayakan petani.

Negara mampu mewujudkan swasembada pangan tanpa melibatkan para kapitalis penjajah dan para koorporat yang hanya menyengsarakan rakyatnya. Dan itu secara sempurna terwujud ketika Islam secara kaffah diterapkan dalam bingkai Khilafah. Wallahua’lam bishawab.[]

Oleh: Fitriani, S.H.I 
(Member WCWH)

Posting Komentar

0 Komentar