Hukuman Kebiri, Keras Terhadap Pelaku, Lunak Terhadap Pemicu


Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia). Keputusan ini langsung menuai pro dan kontra.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berharap PP ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar, mengatakan kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara luar biasa. Salah satunya dengan kebiri kimia terhadap para pelaku yang dinilai telah merusak masa depan bangsa Indonesia (kompas.com, 4/1/2021).

Namun di pihak yang kontra, seperti Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus A.T. Napitupulu, menyebut PP ini memuat banyak masalah. Seperti tidak detail dalam mekanisme pengawasan, pelaksanaan, dan pendanaannya.

Menurutnya, bagaimana kalau ternyata setelah kebiri, terpidana dinyatakan tidak bersalah atau terdapat peninjauan kembali? Kemudian, pelaksanaan kebiri membutuhkan sumber daya dan mahal (bbc.com, 4/1/2021).

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum bersikap dan mengaku bakal mencari jalan tengah merespons terbitnya PP ini. Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI, Nazar, mengaku heran ada aturan yang mengatur dokter menjadi pelaksana tindakan kebiri kimia. Sebab, terang dia, perlakuan itu bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter (cnnindonesia.com, 5/1/2021).

Kabar kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak memang memprihatinkan. Ini adalah produk gagal peradaban sekuler dalam menciptakan masyarakat yang sehat jiwanya. Alih-alih melindungi, pengadopsian konsep kebebasan (liberalisme) justru merobohkan pagar perlindungan bagi anak dan perempuan. 

Kebebasan berperilaku telah menciptakan budaya lumrah mengumbar aurat, mengumbar pornografi-pornoaksi, bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan, berdua-duaan dan bermesraan di tempat umum. Alasannya satu, "kebebasan individu". Aktivitas ini pun mendapat payung HAM, sehingga pelakunya lolos dari jerat hukuman karena suka sama suka menjadi landasan. Inilah tontonan sehari-hari masyarakat era peradaban sekuler liberal yang menjadi dalang pemicu tindak kekerasan seksual. Kerusakan ini kian mudah menyebar di era teknologi digital.

Langkah perbaikan telah diupayakan oleh banyak pihak termasuk pemerintah, baik edukasi maupun regulasi. Nyatanya, berbagai upaya itu belum mampu menyelesaikan problem kekerasan seksual. Karenanya, wacana hukuman kebiri menjadi jalan pungkas dalam mengatasi kebuntuan solusi.

Namun, hukuman keras seperti kebiri bukanlah solusi. Mengingat, persoalan mendasarnya bukan pada kerasnya sanksi, tetapi lemahnya upaya edukasi dan salahnya paradigma mengatur interaksi masyarakat. Keduanya membutuhkan sistem penyangga yang kuat, yakni sistem pendidikan yang berketuhanan, sistem ekonomi yang menyejahterakan, dan sistem sanksi yang menjerakan.

Ketiga sistem penopang inilah yang mengalami disfungsi ketika dijalankan tanpa melibatkan peran agama. Sebab sejatinya, kehidupan manusia merupakan rangkaian ibadah kepada Allah. Maka tidak mungkin memisahkan aktivitas manusia dari rule peribadahan, sejak bangun tidur hingga kembali tidur. Baik menyangkut aktivitas pribadi maupun kelompok masyarakat atau muamalah dalam masyarakat dan melibatkan negara. 

Di sini, agama memberi "batas" sebagai bentuk "pembebas" manusia dari penyembahan terhadap hawa nafsu menuju tuntunan wahyu. Islam tidak mengakui ide kebebasan. Sebab ajaran Islam mengedukasi manusia untuk terikat kepada hukum-hukum Allah terkait ibadah ritual, makanan, minuman, pakaian, perkataan dan perbuatan. Diantaranya, Islam mengharamkan perzinaan dan hal-hal yang mendekatinya, juga mengatur kewajiban menutup aurat, melarang pacaran dan khalwat (berdua-duaan) laki-laki dan perempuan, serta ada larangan bermesraan di tempat umum.

Islam juga melarang komunikasi yang tidak ada kebutuhan syar’i antara laki-laki dan perempuan, mewajibkan menundukkan pandangan, serta melarang campur baur laki-laki dan perempuan.

Landasannya adalah Firman Allah SWT,

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-Isra: 32)

Tidak adanya "batas" yang mewajibkan menutup aurat, "batas" pornografi dan pornoaksi, berdua-duaan laki-laki dan perempuan, "batas" interaksi laki-laki dan perempuan, maka pelecehan dan kekerasan seksual kian eksis tanpa "batas".

Di sinilah pentingnya edukasi sebelum terburu-buru memilih dan menetapkan sanksi. Kebutuhan seksual itu muncul akibat dorongan dari luar. Ini semua butuh manajemen pengelolaan dan aturan pemenuhan. Sementara hal-hal yang merangsang pemenuhan kebutuhan seksual justru mendapat "pengayoman" media dan dibiarkan oleh negara.

Perlu diketahui, iman (saja) bisa goyah akibat guncangan godaan yang mewabah. Karenanya, negara wajib melindungi masyarakat dari wabah seksualitas mematikan dengan perlindungan menyeluruh (komprehensif), yaitu menjaga iman (akidah) agar tetap kuat dan menerapkan aturan yang pro akidah. Pemberlakuan sekularisme telah nyata menggerogoti akidah umat dan memandulkan sanksi hukum pelaku maksiat. Hukum diberlakukan tetapi tidak menjerakan.


Islam Menawarkan Sanksi yang Pro Akidah

Syariat Islam tegas mengharamkan perilaku liberalisme, berzina ataupun mendekati zina, memperkosa/pelecehan seksual, sekalipun semua itu suka sama suka. Pelarangan ini disertai sejumlah sanksi dan mengandung efek jera. Sanksi dalam Islam didesain sedemikian rupa sehingga memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama fungsi jawabir (penebus), yaitu sanksi hukuman di dunia dapat menghapus (menggugurkan) sanksi hukuman di akhirat. Kedua fungsi zawajir (pencegah), yaitu mencegah manusia lain dari perilaku kemaksiatan.

Sanksi bagi pemerkosa atau pelaku pelecehan seksual yang sampai menzinai, dibedakan menjadi dua. Pertama, sanksi bagi pezina dan pemerkosa yang belum menikah. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam kitab Muwatha’ pelaku wajib dicambuk 100 kali cambuk dan boleh diasingkan selama satu tahun, serta memberikan “mahar” (denda) yang diberikan kepada korban.

Sesuai firman Allah,

الزّانِيَةُ وَالزّانى فَاجلِدوا كُلَّ وٰحِدٍ مِنهُما مِا۟ئَةَ جَلدَةٍ ۖ وَلا تَأخُذكُم بِهِما رَأفَةٌ فى دينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الءاخِرِ ۖ وَليَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنينَ.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS an-Nur: 2)

Tentang diasingkan selama satu tahun, berdasarkan hadis Rasulullah Saw., “Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. menetapkan bagi orang yang berzina tetapi belum menikah diasingkan selama satu tahun, dan dikenai hukuman kepadanya.”

Sedangkan bagi pezina dan pemerkosa yang belum menikah dan melakukannya disertai ancaman serta menakut-nakuti, maka wajib dicambuk 100 kali cambuk dan boleh diasingkan selama setahun serta dipenjara selama tiga tahun.

Jika disertai penganiayaan yang melukai tubuh korban, pelaku didenda sesuai jenis penganiayaan dan dendanya diberikan kepada korban. Adapun besarnya denda penganiayaan organ tubuh, yaitu satu organ tubuh yang terdiri dari 10 organ, misalnya jari-jari tangan, maka dendanya adalah per jari yang rusak didenda sepersepuluh diyat.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Nasa’i, satu diyat itu setara dengan 100 unta atau 1.000 dinar (1 dinar= 4,25 gram emas).

Sedangkan bagi korban, tidak ada had/hukuman baginya, karena dia dipaksa. Allah SWT berfirman,

ۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

“Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Baqarah: 173)

Sementara itu, bagi pezina atau pemerkosa yang sudah pernah menikah dan melakukannya disertai ancaman dan menakut-nakuti, maka pelaku wajib dihukum rajam sampai mati. Jika disertai penganiayaan yang melukai tubuh korban, pelaku sebelum dihukum mati, didenda sesuai dengan jenis penganiayaan dan dendanya diberikan kepada korban. 

Islam mengatur secara rinci sanksi pelaku kekerasan seksual. Jika dibandingkan produk hukum sekuler hari ini, hukum Islam jelas sangat humanis dan solutif.

Kembali pada persoalan kebiri, hendaknya kita menyadari esensi sebuah kebijakan dan urgennya aturan. Bangsa ini tengah belajar mendidik dirinya untuk bisa menjadi bangsa beradab. Karenanya, tidak berlebihan jika bangsa ini belajar dari peradaban Islam bagaimana mendidik masyarakat. 

Selama 13 abad peradaban Islam diliputi ketinggian dan kemuliaan akhlak. Tidak hanya karena sanksinya yang tegas, tetapi juga kuatnya akidah dan sistem penjagaan yang dijalankan oleh negara. Tak heran, Islam kala itu menjadi pemimpin dunia karena negara perpegang teguh pada ajaran agama.[]

Oleh: Pipit Agustin
(Koordinator JEJAK)

Posting Komentar

0 Komentar