Hukum Sekuler Biang Kerok Ketidakadilan, Islam Satu-Satunya Pilihan Terbaik sebagai Harapan



TintaSiyasi.com-- Sungguh miris melihat potret penegakan hukum di negeri ini, semakin ambyar (kacau), dengan warna dan fenomena yang tebang pilih. Seperti kasus kerumunan HaeRS vs kerumunan Pilkada dan para artis, begitu juga kriminalisasi terhadap ulama kritis namun adanya pembiaran bagi para buzzer pendukung rezim. Selain dari itu ada pula perbedaan penegakkan hukum terhadap artis wanita pelaku konten asusila, yang tidak ditahan karena alasan memiliki anak kecil yang masih berusia empat tahun. Dan masih banyak sederet fakta ketidakadilan dalam penegakkan hukum kasus lainnya.

Ironis, selama ini begitu tampak sebuah fakta yang mengesankan Aparat Penegak Hukum (APH) di negeri ini punya hak untuk to do or not to do, ada diskresi untuk menegakkan hukum ataukah ada policy of non enforcement of law. Sehingga aroma ketidakadilan begitu menyengat dan membelalakkan mata.

Padahal, hukum yang dikatakan adil adalah hukum yang memperlakukan sama untuk kasus yang sama (sejenis). Memperlakukan berbeda untuk kasus yang beda. Jadi mesti ada equality before the law. Jika tidak maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum yang ambyar alias kacau balau. 

Sejatinya kondisi buruknya penegakan hukum yang sungguh meleset dari prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sedang berlangsung di hadapan kita saat ini, merupakan wujud dari produk hukum yang berazaskan sekularisme, yang bersifat lemah, gampang berubah-ubah sesuai kepentingan sehingga sering kali kontradiksi dan memunculkan ketidakpuasan publik.

Sumber yang digunakan dalam sistem hukum sekuler yakni akal dan hawa nafsu manusia, akal manusia bersifat lemah dan penuh kepentingan ini tidak mampu menentukan apakah sesuatu perbuatan itu terpuji ataukah tercela, termasuk dalam kategori kejahatan atau bukan, berimplikasi pahala ataukah dosa. Maka adalah suatu kelaziman jika produk yang dihasilkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga seringkali terdapat penyimpangan di dalam penerapannya, yang pada akhirnya melahirkan banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat.

Pembuatan hukum-hukum dalam sistem demokrasi sekuler dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen, pihak-pihak yang diberikan kewenangan membuat hukum cenderung membuat aturan hukum yang sarat dengan berbagai kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, dalam penerapannya sering kali kita jumpai terjadinya revisi atau perubahan secara terwacana ataupun dadakan dalam tiap pasal atau isi dari UU yang telah ditetapkan.

Dalam prinsip hukum sekularisme, hukum agama haruslah dipisahkan dari kehidupan, terutama hukum agama akan dipisahkan dari kehidupan politik dan negara. Oleh karena itu selalu terjadi penentangan ketika ada gagasan untuk mengambil hukum agama sebagai dasar dalam aturan penegakan hukum yang hendak diterapkan pada suatu perkara. Karena bagi sistem sekuler, mencegah adanya hukum agama ke dalam penerapan hukum negara adalah suatu keharusan.

Dengan demikian penting sekali bagi negeri yang bermayoritaskan umat Islam ini untuk menengok bagaimana sistem penegakan hukum dalam pandangan Islam, sistem khilafah Islam yang pernah tegak dan berjaya selama tiga belas abad lebih lamanya. Sungguh berbeda dengan sistem hukum dalam sekuler demokrasi, legislasi dalam sistem Islam mampu menghasilkan produk hukum yang lengkap, kokoh, terpadu, harmonis, dan selalu relevan/tak tergerus oleh zaman. Sistem hukum Islam bersifat kokoh dan baku, bersumber dari wahyu yang menjamin kepastian hukum, serta membawa kebaikan serta kebahagiaan hakiki bagi masyarakat.

Sistem penegakan hukum dalam Islam berazaskan akidah, yaitu hukum yang bersumber dari Sang Khaliq, Allah SWT. Yang berasal dari kesadaran bahwa semua datang dari Allah Yang Mahasempurna dan Maha Adil dalam mengatur kehidupan, maka dipastikan hukum yang diturunkan pun akan mengandung kesempurnaan, kebaikan dan keadilan untuk seluruh kehidupan dan umat manusia. Serta merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat.

Sumber-sumber hukum dalam Islam pun sangat jelas, yang telah disepakati para ulama. Yaitu: al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas Syar’i. Dengan kejelasan sumber hukumnya seperti ini, maka akan menghindarkan kita dari perselisihan, ataupun segala macam bentuk penyimpangan karena rujukannya jelas, kokoh dan baku, yakni wahyu Allah SWT. 

Legislasi atau penerapan hukum Islam tersebut tentunya dengan melewati aktivitas penggalian hukum yang pada akhirnya melahirkan hukum dari sumber-sumber syar'i oleh para mujtahid dari kalangan kaum Muslim. Mereka berkewajiban memahami nash syariah, menggali serta melahirkan hukum-hukum dengan ijtihad dari sumber hukum utama, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Penerapan hukum di dalam Islam diterapan melalui sistem sanksi (‘uqubat), yang menjadi tanggung jawab seorang khalifah sebagai pemimpin yang ditunjuk dan diberi amanah dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Adapun bentuk-bentuk dari sistem sanksi tersebut bisa diklasifikasikan menjadi empat macam: Hudud, Jinayat, Ta'zir dan Mukhalafat. Keempat macam sanksi tersebut masing-masing mempunyai kriteria dan fungsinya sendiri tergantung jenis pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan.

Karakter sistem sanksi yang jelas dan tegas dalam Islam akan mampu menjadi solusi sekaligus penyelamat bagi kehidupan dunia dan akhirat, yaitu pertama sebagai zawajir (pencegah kejahatan/maksiat) yaitu mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan/maksiat yang serupa. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ
“Dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (TQS. al-Baqarah: 179).

Ibnu Abbas menafsirkan surat al-Baqarah ayat 179 bahwa “Dan dalam (hukum) qishash/hukuman mati bagi pembunuh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal (orang-orang yang menggunakan akalnya), supaya kalian bertakwa (supaya kalian takut melakukan pembunuhan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain).” (Ibn Abbas, Tanwir Miqbas I, hlm. 28)

Kedua sekaligus sebagai jawabir (penebus dosa) yang artinya karena pelaku kejahatan/maksiat sudah mendapatkan sanksi di dunia, maka Allah akan menghapus dosanya dan meniadakan baginya sanksi di akhirat (siksa neraka), bahkan mendapat pahala, sebagaimana sabda Rasulullah saat mengomentari seorang wanita yang dirajam hingga mati karena mengaku berzina :“Sungguh dia telah bertaubat, seandainya dibagi antara 70 penduduk Madinah, sungguh akan mencukupi mereka semuanya.” (HR. Muslim) (Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, Bogor, Pustaka Tariqul Izzah, 2002, hlm. 5)

Itulah keunggulan penegakan hukum Islam dalam sistem khilafah Islam, yang sangat berbeda dengan hukum dalam demokrasi sekuler. Dengan penerapan hukum yang bersifat kokoh dan jelas, penegakan hukum Islam tidak bisa dimanipulasi ataupun diintervensi oleh siapa pun dengan kepentingan apa pun di dalamnya. Apalagi oleh berbagai penyelewengan atau penyimpangan melalui kekuasaan mana pun. Sehingga keadilan akan tegak secara nyata tanpa membedakan status antar sesama warga negaranya.[]


Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum (Pakar Hukum dan Masyarakat) dan Liza Burhan (Analis Mutiara Umat)


Posting Komentar

0 Komentar