Hijab Bagi Non Muslim, Mengapa Tidak?


Sigap nian Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hanya dalam hitungan hari, sudah terpublikasi sikap resminya merespon dugaan kasus intoleransi, sehubungan aturan seragam siswi di SMKN 2 Padang. Dia meminta pemerintah daerah setempat untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat (news.detik.com, 24/1/2021). Padahal, sehari sebelumnya pihak sekolah telah mengklarifikasi tidak adanya pemaksaan penggunaan kerudung pada siswi non muslim. Bahkan 46 siswi non muslim yang mengenakan seragam berkerudung mengaku nyaman-nyaman saja. 

Ternyata Mas Menteri tidak sendiri. Sejumlah pejabat tinggi, politisi partai, anggota DPR dan yang lainnya riuh rendah ikut angkat suara menyalahkan pimpinan sekolah tersebut. Sebagian yang lain coba menyeret opini publik untuk mempersoalkan peraturan daerah yang dianggap mendorong kegaduhan ini. Bandingkan dengan respon kementerian terkait, tokoh partai dan wakil rakyat ketika menyikapi temuan adanya 40 sekolah (termasuk sekolah negeri) di Bali yang melarang siswi muslim menggunakan kerudung  di sekolah. Senyap. Temuan yang dipublikasikan di laman online Republika pada 26 Februari 2014, ibarat angin lalu. 

Kenyataan di atas kembali mengindikasikan standar ganda pada prinsip HAM yang menjadi acuan utama untuk menilai ada tidaknya intoleransi, dalam tatanan sekularisme. Bila ada keberatan oleh minoritas non muslim terhadap pemberlakuan syariat Islam di ranah publik, disebutlah itu intoleransi dan melanggar hak minoritas. Sementara saat muslim menjadi minoritas lalu dihalangi haknya dalam beragama, dianggap suatu kewajaran. 

Di sisi lain, menilai pemberlakuan syariat Islam di ranah publik sebagai praktek intoleransi merupakan sikap lancang kepada Dzat yang Menggenggam tiap- tiap makhluk, sekaligus gagal paham terhadap Islam itu sendiri. Sangat tidak patut bagi muslim untuk bersikap demikian. 

Konsep aurat dan hijab merupakan ajaran Islam yang tak ada keraguan lagi tentang kewajibannya. Hal ini berangkat dari pandangan Islam yang mendasar terhadap sosok wanita. Islam memandang wanita sebagai kehormatan yang wajib dijaga. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam syariat tentang aurat (QS An Nur:31), busana wanita (QS An Nur: 31, Al Ahzab: 59) dan disyariatkannya meminta izin bagi siapa pun ketika hendak memasuki rumah orang lain (QS An-Nisa Nur: 27). Ini semua dimaksudkan agar wanita terpelihara privasinya dan terjaga dari pandangan orang yang tak berhak melihat auratnya (Muqaddimah ad Dustur, Taqiyuddin an Nabhani).

Ketentuan ini sangat berkorelasi dengan kedudukan wanita dalam Islam sebagai "al umm wa robbatul bait", ibu dan pengatur rumah tangga. Wanita yang terpelihara kehormatannya, terjaga pergaulannya akan tumbuh menjadi calon ibu yang memiliki akhlak dan perilaku yang luhur. Dia akan mengasuh dan membesarkan keturunan dari pernikahan yang suci dengan penuh penjagaan dan pemuliaan. Berapa banyak calon ibu yang rusak perilakunya akhirnya menjadi ibu yang membawa bencana bagi generasi. Wanita yang terpelihara pekertinya akan menjadi istri-istri yang menjaga diri, harta dan kehormatan suaminya. Tak dimungkiri, ketenangan rumah tangga dewasa ini hancur di antaranya karena rusaknya perilaku istri. Pada titik inilah, umat mana yang tidak menginginkan rumah tangga yang tentram dan generasi yang berkualitas? 

Di samping itu ada penjelasan yang sangat mencerahkan dari KH Hafidz Abdurrahman, ulama yang memberikan respon sigap dan kritis ketika seragam berkerudung ini disoal. Dalam salah satu wawancara dengan kanal dakwah, 24 Januari lalu, beliau menjelaskan bahwa syariat tentang jilbab akan memberikan kemaslahatan bagi semua umat, tanpa membedakan lagi muslim-non muslim, pria-wanita. Islam yang diturunkan sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki keistimewaan dalam memberikan solusi bagi masalah hidup manusia.

Ketika lelaki dan wanita berinteraksi dalam kehidupan untuk memenuhi kepentingan tertentu, ada potensi masalah yang muncul. Hal ini dikarenakan adanya naluri ketertarikan pada lawan jenis yang merupakan tabiat manusia. Alloh yang Maha Tahu memerintahkan untuk menjaga pandangan dari syahwat dan aurat, menutup aurat, tidak berdua-duaan dan semua aktivitas yang berpotensi membangkitkan naluri tersebut secara liar. Dengan demikian, hajat umum semisal aktivitas pendidikan, pengobatan dan muamalah lainnya yang dibutuhkan pria dan wanita bisa terwujud sembari tetap terpelihara kesucian dan kehormatannya. 

Di sinilah pentingnya untuk menyadari bahwa mata (penglihatan) dan aurat muslim dan non muslim tidak berbeda. Fitrah tertarik pada lawan jenis dalam diri muslim dan non muslim pun sama belaka. Sehingga upaya menutup aurat pada non muslim sama pentingnya sebagaimana menutup aurat muslim. Sebaliknya, membiarkan aurat diumbar akan sama membahayakannya, baik bagi muslim juga non muslim. Demikianlah, tak ada umat beragama yang rela kehormatan anak-anak gadisnya ternoda oleh perzinahan. Maka sungguh ironis ketika negeri ini bertekad menghapus kejahatan asusila tapi mempersoalkan batasan-batasan dari Alloh yang Maha Bijak. 

Dengan demikian, sungguh hijab tak hanya pakaian identitas muslimah, namun solusi bagi publik yang menghormati kesucian semuanya tanpa membedakan lagi keyakinannya. Berhijab bahkan dulu pernah digandrungi oleh dunia Barat ketika kondisi moral mereka belum semerosot sekarang. Adalah Sigrid Hunke dalam bukunya "Allah's sonne uber dem Abendland" (Alloh's sun over the Occidental) yang menyatakan "Dulu anak-anak muda Eropa senang sekali berbusana seperti muslim". Jadi, hijab bagi non muslim, mengapa tidak?. []

Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Posting Komentar

0 Komentar