Harga Kebutuhan Pokok Melangit, Rakyat Semakin Menjerit



Belum selesai Covid-19 melanda Indonesia, diawal tahun 2021 masyarakat harus dihadapkan kenyataan pahit yakni melangitnya harga bahan baku kedelai impor. Naiknya harga bahan baku kedelai impor membuat para perajin tahu di Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak ada perhatian pada perajin tahu dan tempe mengenai kenaikan harga kedelai. Sekjen Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik, mengatakan, sekitar 25 pengrajin tahu di Bogor yang tergabung dalam SPTI juga turut libur produksi. Mereka tersebar di daerah Parung, Jasinga, Cibinong, dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. (republika.co.id 02/01/2021).

Sebagai mana yang kita ketahui Indonesia adalah negara agraris,namun untuk pemenuhan kebutuhan pokok masih harus bergantung pada impor. Sejatinya, ketergantungan pemenuhan kedelai dalam negeri terhadap impor menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kemandirian pangan. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan stok pangan dengan memberdayakan potensi pertanian dalam negeri?

Sebagaimana yang kita tau Indonesia telah meratifikasi seluruh perjanjian dalam WTO (World Trade Organization) yang mengharuskan penerapan liberalisasi perdangan. Alhasil, Indonesia terikat untuk mengimplementasikan Agreement on Agriculture yang berisi pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri  dan membuka akses pasar.

Sebagai bentuk implementasi, Indonesia melakukan penghapusan bea masuk impor yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk bahan pangan seperti kedelai, bawang, jagung.

Permasalahan mendasar adalah tidak adanya visi kemandirian negara dan berkuasanya rezim neoliberal di negeri ini, yang sangat jauh dari karakter penguasa yang seharusnya. Kehadiran pemerintah hanya sebatas regulator dan fasilitator untuk membuat aturan dan regulasi yang semakin memudahkan jalan swasta atau asing menguasai rantai pasok bahan pangan mulai dari produksi hingga konsumsi. 

Sudah terbukti sistem kapitalisme gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena sejatinya kapitalis hanya memikirkan keuntungan dan mengabaikan kemaslahatan umat.

Permasalahan pangan mampu diselesaikan dengan sistem Islam, karena didalam Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka, negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikan seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian yaitu melalui ekstensifikasi  pertanian hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati.

Negara akan memberikan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu sebagai hibah bukan sebagai utang supaya mereka dapat membeli yang mereka butuhkan seperti peralatan, benih, pupuk untuk meningkatkan produksi serta mendorong mereka untuk mampu membeli semua dengan dorongan yang efektif dan efisien. Semua aspek tersebut akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara. 

Negara juga akan menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Selain itu, negara akan menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di kalangan yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Bahkan negara juga akan menghilangkan dominasi penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam menetapkan mekanisme pasar yang sehat yakni dengan pelaksanaan syariat Islam oleh Khilafah. Negara akan melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi, monopoli, kartel, penipuan dan sebagainya yang memicu lonjakan harga secara tidak wajar. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply dan demand.

Dalam kebijakan ekspor impor, Islam melihat dan mempertahankan kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan surplus, adapun impor berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri dalam pandangan Islam tidak dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Bila negara tersebut adalah negara kafir harbi, maka boleh melakukan perdagangan dengan negara Islam dengan visa khusus baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Bila negara kafir harbi fi’lan tidak boleh melakukan hubungan perdagangan dengan mereka seperti Zionis Israel, Inggris, Rusia, AS.  
Oleh karenanya, sebagai umat muslim kita harus kembali ke aturan Allah, aturan yang tidak akan mungkin menyengsarakan rakyat, terlebih kebutuhan pokok makanan adalah kebutuhan dasar yang setiap individu wajib memenuhinya untuk kelangsungan hidup.[]

Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar