Ekonomi Lunglai Karena Mahalnya Kedelai dan Pedasnya Harga Cabai


Pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional awal tahun 2021, harga cabai di Kalbar termahal senasional, bersamaan dengan Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Harga cabai rawit di Pontianak mencapai Rp75.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tertinggi di Pasar Dahlia dan Puring mencapai Rp100.000 per kg. Sedangkan harga terendah untuk cabai rawit lokal di Pasar Flamboyan Rp91.000 per kg. Di Kabupaten Ketapang sampai seharga daging sapi yakni Rp.120.000 per kg (Kalbar.inews, 7/1/2021).
 
Menurut catatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Kalbar, resiko inflasi masih datang dari kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk soal ekonomi dan pangan di tengah masyarakat. Inflasi Kalbar pada Desember 2020 sebesar 0,41 persen. Komoditas cabai memiliki andil terbesar ketiga setelah angkutan udara dan telur. 

Pada tataran nasional, Indonesia pun memang belum lepas dari resiko bencana di sentra produksi bahan makanan dan tantangan anomali cuaca. Sebagaimana pesimistis Mendag RI bahwa karena orang Indonesia menyukai cabai merah dan segar sementara cabai hanya bisa bertahan sekitar 30 hari. Ketika paceklik harganya tinggi, ketika panen harga jatuh. 

Sementara itu, teknologi penyimpanan yang mutakhir pada saat panen raya belum banyak. Agar bisa terjaga untuk dijual kembali pada saat harga berpotensi melonjak. Hanya ada satu dan baru dikembangkan Control Atmosphere System di Brebes (bisa bertahan 7-12 bulan). Bukankah harusnya pemerintah bisa menstabilkan harganya? Ini dalam setahun setidaknya harga cabai mengalami lonjakan enam kali. Sementara harga jatuh saat panen enam kali pula. 

Demikian pula problem kedelai. Komoditi sumber kalsium, protein dan antioksidan isoflavon ini sudah menjadi bahan utama kuliner khas Kalbar seperti kembang tahu dan air tahu. Juga di Kota Singkawang yang menjadi produsen tahu lezat. Tentu saja jika ketersediaan kedelai berkurang, akan mengganggu proses produksi untuk memenuhi permintaan, akhirnya produsen mengurangi jumlah kedelai atau menaikkan harga jual. 

Harga kedelai saat ini mulai Rp7.500 per kilogram sampai Rp9.500 per kilogram. Pemilik merek Tempe Asli HB Pontianak menyebutkan bahwa saat norma bobot tempe 400 gram dan ketika kondisi bahan baku naik signifikan diturunkan menjadi hanya 360 gram per potong. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Kalbar, Dony Saiful Bahri mengatakan produksi kedelai di Kalbar hanya 43 ton Biji Kering (BK) dan hingga 31 Desember 2020 Kalbar masih kekurangan kedelai sebanyak 82.416 ton BK (kalbar.antaranews.com, 8/1/2021).

Disaat kekurangan kedelai seperti ini, dengan alasan demi penganggaran pandemi, pemerintah pusat malah memangkas anggaran pengembangan kedelai monokultur seluas 1.000 ha dari APBN TP. Yang harusnya bisa membiayai pula Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai (P3BK) seluas 10 hektare dari APBN TP Provinsi, dan pengembangan sentra kedelai seluas 15 hektare dari APBD Provinsi. 

Di Kalbar sendiri masih memerlukan daerah penumbuhan baru tanaman kedelai karena selama ini hanya mengandalkan sentra utama kedelai di Kalbar di Kabupaten Sambas yakni di Kecamatan Tangaran, Jawai, Jawai Selatan dan Teluk Keramat. Sedangkan daerah penumbuhan baru hanya Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk.

Akhirnya petani kedelai berjuang sendiri dan hanya sanggup menyediakan kedelai yang masih berbentuk kacang bulu dibanding Biji Kering (BK) karena harga penjualan tidak berbeda jauh dan belum ada regulasi harga kedelai BK yang mensejahterakan mereka.

Indonesia adalah negara konsumen kedelai terbesar di dunia setelah China. Menurut data, dari 3 jutaan ton konsumsi dalam negeri, hanya 300-400 ribu yang dapat dipenuhi produksi dalam negeri. Sisanya hampir 90% harus diimpor setiap tahunnya. Info dari Gabungan Asosiasi Koperasi Tahu- Tempe Indonesia (Gakoptindo) bahwa kedelai dari Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Uruguai. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I Tahun 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,52 triliun (kurs Rp 14.700). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS.

Jadi sebegitu ketergantungannya Indonesia dengan kedelai impor. Apalagi The Food and Agriculture Organization (FAO) menginformasikan kenaikan harga kedelai pada Desember 2020 sebesar US$ 461 per ton, naik 6% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat US$435 per ton. Karena rakyat sangat membutuhkan, semahal apapun tetap saja dibeli atau pengusaha kedelai harus bangkrut dan rakyat beralih menu makanan yang lain. Sungguh nasib. 


Mimpi Lumbung Pangan Jadi Ilusi

Mimpi Indonesia pun terlalu muluk-muluk dengan menargetkan diri sebagai lumbung pangan dunia alias World Food Storage pada Tahun 2045. Katanya, saat itu semua produk pangan strategis Indonesia diharapkan akan mampu swasembada hingga diekspor ke mancanegara.

Untuk meraih ambisi itu, Menteri Pertanian menetapkan beberapa tahapan. Pada 2019 harus mencukupi kebutuhan padi, bawang merah, dan cabai dari dalam negeri. Berikutnya secara bertahap Indonesia ingin  swasembada gula konsumsi (2020), kedelai (2021), bawang putih (2023), gula industri (2024), dan daging sapi (2026). Beranjak dari situ menjadi mandiri pangan dan Tahun 2045 menjadi lumbung pangan dunia.

Rasanya dengan melihat fakta-fakta diatas, tak berlebihan jika dikatakan mimpi itu akan menjadi ilusi. Tak terjangkau pencapaiannya dan menemui banyak kendala yang bukan hanya problem teknis tapi juga problem sistemik. 

Ilusi karena masih terkendala di aspek dukungan infrastruktur, belum berkembangnya atau tidak dihargainya riset, kurangnya dana membangun inovasi teknologi dan rendah optimasi sumber daya manusia. Hari ini kesemua itu berujung pada dimana political will penguasa berpijak. Jelas ilusi jika hendak menaklukkan pasar dunia, sekadar untuk subsisten saja masih tertatih-tatih. 

Jika hari ini ketahanan pangan Indonesia pada komoditi kedelai, cabai dan lainnya masih lemah, tentu perlu dianalisis. Umumnya pada dua dimensi yakni akses pangan untuk masyarakat dengan harga terjangkau (murah) dan ketersediaan lahan pertanian. Namun lebih mendalam lagi perlu difikirkan faktor penyebabnya agar tak terulang kembali problem yang sama. Penyebab yang sudah tampak adalah diadopsinya liberalisasi perdagangan dan berkuasanya kepemimpinan berparadigma neoliberal. 

Pertama, diadopsinya liberalisasi perdagangan. Indonesia telah tergabung dalam WTO maka konsekuensinya terikat untuk mengimplementasikan Agreement on Agriculture. Kebijakan yang ditelurkan berupa pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri dan membuka akses pasar. Akhirnya rakyat merasakan liberalisasi makin menguat apalagi setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF. Ini berarti harus melakukan penghapusan bea masuk impor yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk kedelai, jagung dan sebagainya. Sejak itulah produksi kedelai lokal terus menurun, sementara importir swasta bertambah leluasa mendatangkan kedelai dari luar negeri.

Kedua, berkuasanya kepemimpinan berparadigma neoliberal. Inilah yang menyebabkan mereka cenderung abai mengurusi rakyat. Mendapat tekanan global melalui rezim WTO dan IMF. Lambat laun tidak serius meningkatkan produktifitas kedelai dalam negeri. Lihatlah luas tanam kedelai tadi bahkan terus berkurang, melemahnya pengembangan bibit varietas unggul, tidak ada perlindungan harga di tingkat petani. Mafia impor pemburu rente dibiarkan melenggang mencari untung dari impor. Lalu apa yang dilakukan rezim? Malah membuat regulasi non solutif tadi. 

Diantaranya regulasi yang merugikan ekonomi rakyat yakni lahirnya Perpres No. 58 Tahun 2020. Perpres ini mengatur penyederhanaan impor untuk kebutuhan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku. Khususnya untuk pencegahan atau penanganan bencana (termasuk pandemi). Penyederhanaan izin impor guna pemenuhan kebutuhan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Sementara rakyat khususnya petani tak terurusi. 

Impor lagi Impor lagi. Tak jarang di saat petani kita sedang berjuang produksi dan berhasil panen, akhirnya masuk pasar harga rendah karena bersaing dengan yang impor. Jika memudahkan impor, ketahanan pangan nasional Indonesia terancam. Negeri yang kaya dengan kesuburan tanahnya malah mengimpor produk pangan dari negara lain. Sementara lahan pertanian justru diubah menjadi gedung-gedung perkantoran, perumahan, industri, dan pariwisata. Keseimbangan alam terganggu, komoditas pangan terancam, dan nasib petani pun mulai terpinggirkan.

Henry Kissinger pernah berujar, “Kontrol minyak, maka anda akan kendalikan negara. Kontrol pangan, maka anda akan mengendalikan rakyat”. Maka, baik soal kedelai maupun cabai, ada problem mendasar berupa kedaulatan pangan tanpa visi kemandirian negara dalam mengelola pangan rakyatnya. Buktinya mudah saja mengikuti arahan dan kepentingan kapitalis global, sekalipun merugikan jutaan rakyatnya.


Optimis dengan Visi yang Hakiki

Dari potensi geopolitik dan geostrategis, negeri kita yang didominasi muslim tentunya memiliki potensi kebangkitan dan peluang independensi yang sangat besar. Sumber daya alam dengan tanah yang subur manusia yang siap berkarya, bisa menjadi modal membangun kemandirian pangan. 

Faktor penentunya adalah sistem politik Islam. Penerapan sistem politik Islam yaitu khilafah, yang akan menjalankan sistem politik dan ekonomi Islam untuk mengelola pertanian dan bidang-bidang pendukungnya. Penguasa harus berani melepaskan diri dari sistem kapitalisme yang mengungkung dunia internasional. Tidak boleh tergantung dan terikat kepada perjanjian/pakta-pakta yang bertentangan dengan Islam. Apalagi ada tanda mengancam kedaulatan negara. 

Dalil yang harus kita cermati diantaranya bahwa Allah SWT berfirman, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS an-Nisaa: 141). Dan sabda Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR Muslim dan Ahmad).

Langkah berani Khalifah dari visi politik Islam, menjamin ketahanan pangan (termasuk kedelai dan cabai). Pertama, mengoptimalkan produksi dalam negeri. Khilafah melakukan pemberian kemudahan mendapatkan bibit unggul, mesin, atau teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi dan lainnya. Kedua, menyuburkan aktivitas penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi dan lain-lain. Ketiga, menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di kalangan yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Keempat, menghilangkan penyebab distorsi pasar, misalnya penimbunan barang, kartel, penipuan dan sebagainya yang memicu lonjakan harga secara tidak wajar. Kelima, menghapus para mafia pangan. Di antaranya dengan cara menghilangkan peran korporasi dan penegakan sanksi sesuai Islam.

Sebagai muslim, yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengajak umat untuk sadar bahwa penyebab problem kedelai dan cabai hari ini adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme dan neoliberalisme. Sehingga kita semua menjadi korban. Namun kita optimis karena Islam punya solusinya. Tetaplah sabar dan ikhtiar agar bisa menata keuangan keluarga sebaik-baiknya tanpa mengabaikan gizi dan kebutuhan energi keluarga untuk beraktivitas, belajar, beribadah dan bekerja.[]

Oleh: Zawanah Filzatun Nafisah
(Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Posting Komentar

0 Komentar