Duka dalam Bencana di Indonesia


Tahun 2021 belum sebulan, tetapi rangkaian berita duka silih berganti semenjak awal tahun hingga sekarang. Berita duka meliputi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182, longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) hingga erupsi gunung Merapi dan Simeru. Tidak hanya sampai disana, pandemi Covid-19 juga terus meningkat kasusnya di Indonesia yang mencapai 14 ribu penambahan kasus dalam seharinya yang tentu saja hampir semua Rumah Sakit rujukan penuh dan tenaga kesehatan pun mulai kewalahan dalam menanangani Covid-19.

Bencana yang terjadi tidak terlepas dari takdir yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Walaupun demikian, semua hal itu juga campur tangan manusia terhadap kerusakan alam yang selalu dilakukan untuk kepentingan komersial dan egoisme swasta. Alam meminta kompensasi atas apa yang telah dilakukan manusia. Kawasan hutan yang seharusnya dilindungi untuk keseimbangan lingkungan telah dibabat habis, baik itu untuk kawasan pemukiman maupun untuk perkebunan. Pengawasan yang tidak secara menyeluruh dan sangsi yang ringan terhadap pelanggar menyebabkan peningkatan pengurangan kawasan hutan di beberapa wilayah di Indonesia terutama Kalimantan.

Banjir bandang yang terjadi di Kalsel tidak hanya sebatas karena penebangan hutan yang menyebabkan tidak adanya kawasan penyerap air, tapi juga dipengaruhi oleh kawasan bekas tambang batubara yang tidak lagi dilakukan penghijauan kembali setelah pengerukan sumber. Negara yang seharusnya mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutan kalimantan tidak bekerja sebagaimana mestinya, perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan dan tambang dibiarkan dengan alasan peningkatan ekonomi dan industri. Padahal setelah dicermati lebih lanjut apakah hal tersebut semata mata memang untuk kepentingan masyarakat pada umumnya atau hanya untuk kepentingan swasta dan kapitalisme semata. 

Negara tidak mampu dalam menangani kawasan hutan sehingga dari hutan yang rusak menimbulkan berbagai musibah yang pada akhirnya masyarakatlah yang kesulitan. Bencana banjir dan longsor tentu saja akibat dari ketidak cakapan pemerintah dalam penanganan sumber daya alam. Sehingga diperlukan negara yang mampu mengatasi masalah seperti hal tersebut secara tegas, tanpa pandang buluh agar tidak terjadi kerusakan terhadap alam dan beruntun menjadi bencana besar-besaran terhadap terhadap negeri ini.

Masalah lain yang perlu diperhatikan selama bencana yang tidak kalah penting yaitu penyaluran bantuan oleh pemerintah terhadap daerah bencana. Hal yang miris terjadi ketika banyak daerah di Indonesia mengalami bencana, tapi pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyalurkan bantuan. Sehingga korban bencana kesulitan selama di pengungsian, bantuan barang perlengkapan seperti pakaian, obat, makanan dan lainnya cukup lama diterima oleh korban bencana. Tidak hanya itu seperti yang telah dilihat bahwa lembaga dan komunitas sosial lebih cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi. 

Pemerintah atau negara seharusnya lebih dulu dan cepat dalam menyalurkan dana ketika bencana, yang tentu saja hal itu merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Hal yang berbeda akan terjadi jika pengaturan yang dilakukan jika menggunakan cara negara islam, dimana negara akan memiliki dana bantuan khusus untuk korban bencana yang sewaktu waktu dapat diberikan ketika terjadi bencana alam di dalam negerinya. 

Korban yang mengalami bencana akan merasa lebih diperhatikan oleh negaranya tidak seperti yang terjadi saat ini dimana lebih cepat tanggap lembaga atau komunitas sosial dibandingkan pemerintahnya sendiri. Terlepas dari segala hal musibah yang datang merupakan cobaan dan ujian yang diberikan Sang Pencipta sebagai teguran agar selalu mengingat-Nya dan melakukan introspeksi diri sehingga melakukan segala perintahnya sesuai syariah serta aturan yang telah diberikan-Nya.[]

Oleh: Suhada

Posting Komentar

0 Komentar