Deteksi Covid-19, Tanggung Jawab Negara Atas Rakyatnya


Pandemi Corona nyata-nyata telah membuat kalang-kabut seluruh negara di dunia. Bahkan, penyebarannya semakin merajalela sehingga membatasi mobilitas manusia. Untuk menghambat penyebaran pandemi Corona, aktivitas antar kota atau antar negara disyaratkan wajib menunjukkan hasil rapid test antigen negatif. Sementara biaya untuk rapid test antigen tidaklah murah. Inilah fakta yang semakin membebani masyarakat.

Patut diapresiasi bahwa para ilmuwan dari Universitas Gajah Mada (UGM ) berhasil menemukan alat deteksi covid 19 yaitu Gajah Mada Elektrik Nose Covid-19 atau GeNose C19 yang diklaim memiliki akurasi mencapai 90%. Pemerintah akan memberlakukan tes covid dengan menggunakan alat GeNose ini. Seperti yang dilansir Merdeka.com (14/1/2021), saat rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (14/1), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan telah menyetujui GeNose, alat pendeteksi Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia berharap sudah bisa diproduksi pada bulan Januari ini.

Namun untuk produksi secara massal masih terkendala kapasitas. Budi mengatakan, telah menyampaikan kepada PT. Bio Farma untuk mencarikan jalan keluar.

Publik mengharapkan alat deteksi GeNose ini diberikan oleh pemerintah secara gratis. Sehingga, benar-benar menjadi solusi terhadap kebutuhan deteksi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat butuh kepastian diri mereka atau orang di sekitarnya terinfeksi Covid-19 ataukah tidak. Kepastian hasil deteksi akan memberikan rasa nyaman, terhindar dari rasa was-was atau penyikapan yang tepat.

Kondisi inilah yang dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi hajat hidup. GeNose murni karya anak negeri bukan barang impor yang mahal, diharapkan ini bisa dikelola secara optimal sehingga menjadi sumbangsih untuk masyarakat.

Pemerintah seharusnya memanfaatkan penemuan ini dengan melakukan berbagai cara untuk memproduksi sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian mendistribusikan ke semua tempat dan gratis, sebagai bentuk pelayanan akan jaminan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya.

Sayang sungguh disayang, harapan masyarakat itu tinggal harapan. Dalam penerapan sistem sekuler, kondisi ideal ini tidak akan pernah terwujud. Pemerintah hanya berperan menjanjikan harga tes yang lebih murah. Masyarakat tetap harus membayar untuk mendapat jaminan kesehatan tak terkecuali layanan deteksi Covid-19. "Tidak ada makan siang yang gratis", walaupun ekonomi rakyat semakin mencekik.

Tidak seharusnya pemerintah bersikap setengah hati, pemerintah harus bertindak cepat untuk bersegera dengan segala upaya memproduksi alat deteksi ini. Sehingga teratasi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Kendala produksi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatasi kekurangan supply akan alat ini. Tetapi pemerintah harus berupaya dengan segala cara memanfaatkan kekayaan alam yang Allah karuniakan pada negeri ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Di dalam sistem sekuler kapitalis setiap kebijakan yang diambil negara ada kepentingan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan. Saat negara bertransaksi dengan rakyat, negara memandang rakyat adalah konsumen yang harus mendatangkan keuntungan bagi negara, bukan perspektif riayah yang menjadi tujuan. Dari prinsip dasar inilah maka kesejahteraan rakyat di dalam sistem sekuler kapitalis tidak akan pernah terwujud.

Tentu hal ini berbeda dalam sistem Islam. Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Islam akan senantiasa menjamin setiap warganya, mensejahterakan warganya. Tak terkecuali dalam hal pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap warga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah jadi miliknya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Negara bertanggung jawab penuh atas terwujudnya jaminan kesehatan warganya, termasuk dalam penanganan pandemi seperti saat ini. Tentunya negara harus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, obat-obatan yang terjamin kehalalannya, dokter-dokter yang berkualitas, pembiayaan yang murah, penyelenggaraan yang sebaik mungkin atau bahkan bisa gratis.

Karena imam/khalifah yang menjadi pemimpin manusia adalah laksana penggembala. Dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya. Artinya seorang pemimpin bertanggung jawab atas seluruh kepemimpinannya.

Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika menjadi seorang khalifah beliau pernah mendapat hadiah seorang dokter, tetapi Rasulullah justru memberikan kepada rakyatnya.

Dalam khilafah tentunya akan ada ikhtiar yang maksimal sesuai yang digariskan syara, untuk memberikan perlindungan terbaik dalam menjamin keselamatan warganya dari segala ancaman, seperti pandemi corona saat ini misalnya. Di dalam sistem Islam ini akan ada kepastian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Ummu Aman
(Anggota Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar