Demokrasi: Suara Mayoritas Hanya Indah di Atas Kertas Jauh dari Realitas


Kita kenal dalam dunia biologi, khususnya ilmu pertanian, dikatakan bahwa apabial sebuah tanaman mengalami busuk akar, maka solusinya harus dicabut dan dibakar, agar sumber kebusukannya tidak menular dan menjalar.

Jika kita telusuri asal muasal demokrasi sedari akarnya, maka kita dapati bahwa demokrasi berasal dari sebuah ideologi kapitalis. Sistem demokrasi datang dengan pandangan bahwa manusialah yang membuat aturan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu rakyat adalah sumber kekuasaan, dan rakyatlah yang membuat sistem-sistemnya. Rakyatlah yang mempekerjakan penguasa untuk memerintah mereka. 

Dan juga rakyat akan menurunkan penguasa tersebut kapan saja, sesuai dengan kehendaknya. Rakyat yang membuat sistem pemerintahan yang diinginkan, karena pemerintahan adalah akod ijaroh (‘aqdun ijarah) antara rakyat dengan penguasa, agar penguasa memerintah dengan sistem/aturan yang dibuat oleh penguasa.

Demokrasi sendiri merupakan terminologi yang digunakan Barat, di dalam mayoritas kondisinya, dengan pengertian yang diberikan oleh revolusi Perancis. Dan istilah ini mencangkup perkara yang luas, hak absolut rakyat untuk menentukan aturan dalam seluruh persoalan secara umum, dengan suara mayoritas orang yang mewakilinya.

Atas dasar ini “kehendak rakyat” yang terpancar dari sistem demokrasi yakni -berupa pandangan hidup bagi minoritas-  bahwa kehendak rakyat ini memiliki kebebasan yang tidak dibatasi dengan alasan apapun yang berasal dari luar. Jadi rakyat adalah tuan bagi dirinya sendiri, dan tidak dimintai pertanggungjawaban di depan kekuasaan yang bukan kekuasaannya.

Dari pemahaman terhadap fakta demokrasi, jelas bahwa demokrasi yang lahir dari rahim paham sekuler yang memisahkan peranan agama di dalam kehidupan, maka demokrasi tegak berdasarkan asas “kedaulatan milik umat”, dan bahwa nilai yang diagungkan dalam pemerintahan demokrasi adalah agar rakyat sendirilah yang memerintah/menghukumi dirinya sendiri.

Dalam arti kata, rakyat yang berasal dari satu bapak/nenek moyang berkumpul di satu tempat, membuat undang-undang yang akan menghukuminya dan mengelola persoalan administrasi yang besar, dan memutuskan perkara yang dikehendaki adanya keputusan tentangnya. Karena sungguh tidak mungkin seluruh rakyat berkumpul di satu tempat, khususnya dalam satu negara yang jumlah rakyatnya jutaan. Dari sinilah kemudian muncul istilah suara terbanyak melalui perwakilan rakyat. Wakil-wakil ini berangkat dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan katanya bekerja untuk rakyat. 

Akan tetapi, dalam perjalanannya untuk meraih suara mayoritas ini dibutuhkan dana besar bahkan seringnya digelontorkan oleh segelintir rakyat yang memiliki nominal kekayaan besar. Ya, merekalah para pengusaha yang memiliki modal besar. Sehingga ketika perselingkuhan antara penguasa terpilih dengan dukungan para pengusaha yang syarat pamrih, maka jangan heran kalau kemudian aturan yang lahir juga tampak pilih kasih.

Padahal Allah Subhanahu wa ta’aalaa telah mengingatkan kita dalam sebuah ayat: 

وَاِ نْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَ رْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِ نْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." (QS. Al-An'am: 116)

Sehingga realitas yang kita temukan adalah adanya klaim bahwa undang-undang yang keluar dari kehendak umum wakil rakyat yang terpilih, dipandang  sebagai undang-undang yang adil dan mencapai harapan yang dicita-citakan umat, semua itu hanya berlaku sampai dengan hitungan perolehan suara di atas kertas. Karena setelah itu, umat tidak pernah tahu apa yang wakil mereka perbuat. Tahu-tahu nasib mayoritas umat tidak beranjak dari predikat tetap melarat dan selalu saja diperalat tatkala pemilihan suara dihelat.

Ketika wakil rakyat itu telah duduk di bangku parlemen berdasarkan perolehan suara yang telah dikantongi sebelumnya, mulailah akal mereka bekerja mewujudkan kemaslahatan yang dicita-citakannya. Namun perlu disadari bahwa ketika akal manusia atau akal mayoritas, sesungguhnya sama-sama mengikuti kemaslahatan yang bersifat temporal menurut pandangannya yaitu ketika mengeluarkan hukum atas sesuatu dan eprbuatan. Ia bebas dari setiap ikatan yang sebelumnya dalam mengeluarkan hukum atau tidak ada hal baginya. 

Jadilah penetapan berbagai hukum akan selalu berubah-ubah sesuai perubahan pendapat yang keluar dari akal dalam menghukumi segala menuruti kemaslahatan yang dicari. Selain itu, akal mayoritas ketika membuat aturan akan cenderung mewujudkan kemaslahan bagi dirinya atau kelompok pemodal besar yang telah memberi dukungan besar pula. Tentu dengan mengesampingkan kemaslahatan semua orang, tak terkecuali umat yang ikut andil mendukungnya. 

Secara tinjauan hawa nafsu manusia yang meraih kekuasaan melalui suara mayoritas juga akan cenderung mempertahankan kekuasaan pada periode-periode selanjutnya. Bahkan ambisinya akan terdorong menjegal lawan politiknya untuk tidak berkesempatan memperebutkan kursi kekuasaan. 

Seperti pernah muncul wacana Parliamentary Thresold (PT) agar naik dari 4% menjadi 7%, setelah adanya usulan dari 2 partai besar Golkar dan Gerindra. Sontak usulan ini menuai kritik dari partai yang notabene kalah dalam meraih suara mayoritas. 

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa misalnya. Dia mengatakan bahwa usulan parliamentary thresold sebesar 7% itu ibarat politik kartel. Pasalnya, kenaikan ini hanyabakan menguntungkan partai menengah ke atas. Desmond mengatakan bahwa parliamentary thresold dan presidential thresold adalah sama-sama kartel politik
(kumparanNews.com, 29/05/2020).

Wacana menaikkan PT 7% juga menjadi sorotan lembaga kepemiluan. Bahkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai  akibat dari ambang batas yang semakin tinggi bisa mengakibatkan pemilu di Indonesia semakin disproporsional. Artinya, perolehan suara yang diperoleh partai tidak seimbang dengan perolehan kursinya saat dilakukan konversi suara menjadi kursi. Terlebih, Indonesia masih menganut sistem proporsional (sindoNews.com, 01/06/2020)

Itulah contoh aturan dalam sistem demokrasi buatan akal manusia. Akan sangat berpotensi senantiasa berubah-ubah demi memuaskan hawa nafsunya dalam berkuasa. Aturan yang lahit akan sangat kental diwarnai keinginan sebagian besar peraih suara mayoritas. Tanpa pegiat demokrasi sadari, sistem yang mereka masih percayai sampai dengan hari ini, justru pada saatnya akan "membunuh" mereka sendiri. 

Sampai di sini kita hendaknya sepakat bahwa mencampakkan demokrasi dengan asas suara mayoritas, karena kebenaran (al haq) standarnya bukan seberapa banyak keridhoan manusia. Akan tetapi berdasar pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perbedaan yang haq dan yang bathil itu sangat jelas dan tegas. 

Jelaslah bahwa suara mayoritas hanya ide yang terbatas indah di atas kertas, namun dalam perjalanannya yang indah itu sangat jauh dari realitas. Karena realitas berupa kemaslahatan seluruh manusia hanya bisa terwujud dengan satu hukum yang lahir dari Dzat Pencipta manusia itu sendiri, yaitu hukum Allah. Bukan dengan hukum yang lain buatan makhluk-Nya.

Maka hendaknya kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. Al-Ma'idah: 50)

Oleh karena itu, kini saatnya kita sadar setelah menelisik demokrasi sedari akar. Kebusukan aqidah yang menjadi landasan berupa pemisahan agama dari kehidupan dan mengedepankan akal dan hawa nafsu dalam membuat hukum dan juga aturan. Saatnya kita beralih kepada penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan institusi khilafah. Wa Allahu ‘Alam bi ash-showab.[]

Oleh: Qawlan Sadiidaan

Posting Komentar

0 Komentar