Demokrasi, Mimpi Kosong Atasi Stunting


Stunting, tampaknya masih menjadi masalah besar serta kerap dianggap sebagai momok yang menakutkan. Bagaimana tidak, stunting memang merupakan permasalahan serius yang akan memberikan pengaruh buruk pada tumbuh kembang anak. Mengingat Indonesia sendiri juga telah menempati urutan ke empat dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting. 

Anak adalah generasi penerus peradaban yang harus senantiasa dilindungi. Hal ini dikarenakan perkembangan masa yang akan datang sangat bergantung pada potensi serta peran anak. Dalam kondisi ini, kesehatan pada anak juga memberikan pengaruh yang tidak kalah penting. Baik buruknya kualitas kesehatan anak, maka akan berpengaruh pada keefektifan penggunaan potensi serta peran mereka dalam mewujudkan peradaban terbaik.

Melalui Merdeka.com (21/12/2020), Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan pers pada Minggu (20/12) lalu, telah merinci riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 ada sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.

Masih terkait hal ini, Oktober 2020 lalu Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, menyampaikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, terutama dalam permasalahan stunting, sebagai salah satu program prioritas nasional. Menurutnya, permasalahan stunting menjadi penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan hasil riset yang mengungkapkan sebesar 54 persen angkatan kerja tidak maksimal karena pada 1000 kelahiran pertama pernah mengalami masalah stunting. Karena itu, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen (merdeka.com, 31/10/2020). 

Stunting merupakan masalah gizi akut yang diakibatkan oleh asupan gizi yang masuk dalam tubuh kurang memenuhi standar dalam kurun waktu lama. Dan ini akibatnya akan fatal terhadap tumbuh kembang anak, yang nanti menghambat dalam mencetak generasi yang berkualitas. Stunting merupakan permasalahan besar yang harus segera diatasi. Maka cara mengatasi permasalahan stunting tidak akan cukup apabila hanya dilakukan dengan evaluasi pembangunan keluarga. 

Seperti pernyataan anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher yang menyatakan, pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga. Karena di situlah hulu perkara yang harus diatasi, demi bisa mencetak SDM unggul agar stunting tak terus menerus menghantui calon generasi bangsa (merdeka.com, 21/12/2020).

Jika evaluasi pembangunan keluarga menjadi solusi pilihan untuk mengatasi masalah stunting, maka kesejahteraan dalam keluarga juga harus menjadi fokus perhatian. Karena kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Karena apabila diperhatikan, faktor utama penyebab tingginya stunting bukan disebabkan oleh kelalaian para orang tua dalam memenuhi kesejahteraan keluarga. Melainkan pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja memang tidak mencukupi. 

Pada faktanya, problem utama di negeri ini sejatinya tidak semata-mata pada minimnya penanganan stunting. Melainkan tegaknya sistem demokrasi sebagai sistem pengatur kehidupan. Sistem demokrasi yang diterapkan negeri ini yang telah meniscayakan beragam kepentingan, sehingga stunting tidak dapat dihindari.

Kesenjangan ekonomi memang menjadi masalah utama yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat. Kesalahan tata kelola ekonomi di negeri ini disinyalir sebagai pemicunya. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia tidak dikelola dan didistribusikan dengan tepat. Saat ini kita justru menyaksikan fakta bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia justru dikuasai oleh para kapital, baik lokal maupun asing. 

Akibat pengelolaan sumber daya alam yang salah ini, akhirnya rakyat harus menanggung beban yang begitu berat. Sehingga makna dari lirik lagu “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” memang benar adanya. Terjadinya kesenjangan yang sangat tajam ini pada dasarnya disebabkan oleh penerapan sistem demokrasi sebagai permasalahan akar.

Permasalahan stunting tidak akan pernah diselesaikan secara tuntas jika sistem demokrasi masih terus eksis. Karena realitas dari demokrasi memang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pengurusan hajat hidup seluruh rakyat. Selain itu, demokrasi ini lahir dari ideologi kapitalisme yang selalu berorientasi pada keuntungan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dari sistem demokrasi sering kali mengabaikan hajat hidup rakyat, bahkan mempertaruhkan kualitas generasi.

Maka dari itu, sudah sepatutnya umat sadar dan kembali pada Islam. Islam merupakan agama sekaligus ideologi yang melahirkan aturan hidup yang langsung berasal dari Pencipta yaitu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup orang-orang beriman.

Dalam Islam, pemimpin adalah penanggung jawab segala urusan umat. Seperti sabda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam “𝘚𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘮𝘢𝘮/𝘒𝘩𝘢𝘭𝘪𝘧𝘢𝘩 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘵𝘶𝘳 𝘶𝘳𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵𝘯𝘺𝘢, 𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘢 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵𝘯𝘺𝘢”. [HR. Bukhari dan Muslim].

Dalam hal ini negara Khilafah mempunyai mekanisme secara mendasar untuk mensejahterakan rakyatnya, yaitu:

Pertama, negara akan mendorong dan mewajibkan bagi kaum laki-laki yang mampu bekerja untuk bekerja mencukupi kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kedua, negara mewajibkan kerabat dekat untuk saling membantu jika ada keluarga yang terhalang dalam mencari nafkah. Ketiga, karena negara bukanlah regulator pihak swasta, maka jika tak ada pihak keluarga yang dapat membantu, maka negara lah yang akan mengambil alih periayahannya melalui Baitul Mal.

Negara Islam juga memiliki aturan tentang kepemilikan yang jelas. Kepemilikan itu terbagi atas tiga aspek; kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Seluruh hasil dari kepemilikan tersebut dikelola sedemikian rupa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  Baik pemenuhan kebutuhan pokok serta dasar seperti pangan, sandang dan papan, kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan berkualitas yang murah bahkan gratis.

Terkait sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum akan dikelola sepenuhnya oleh negara. Pengelolaan sumber daya alam tersebut juga tidak akan diserahkan kepada individu atau korporasi tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh para kapital hari ini. Sehingga, negara akan mampu menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan serta menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat. Seperti sabda Rasulullah SAW, ” 𝘒𝘢𝘶𝘮 𝘮𝘶𝘴𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘵𝘪𝘨𝘢 𝘩𝘢𝘭, 𝘢𝘪𝘳, 𝘱𝘢𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘪. 𝘔𝘦𝘯𝘫𝘶𝘢𝘭𝘯𝘺𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘩𝘢𝘳𝘢𝘮”. [HR. Ibnu Majah].

Maka, sudah saatnya kita kembali menerapkan aturan Islam yang memang langsung berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT dalam bingkai Khilafah. Sebuah sistem yang mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Khilafah juga tidak akan memberi mimpi kosong untuk mengatasi stunting serta permasalahan lain seperti halnya yang dilakukan demokrasi. Karena Khilafah merupakan solusi terbaik untuk mengatasi segala problematika yang terjadi pada saat ini. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Eka Yustika, SP
(Muslimah Peduli Umat)

Posting Komentar

0 Komentar