Chandra Ungkap Potensi Pemerintah Jadi Aktor Tunggal Definisi Ekstremisme



TintaSiyasi.com-- Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H. M.H., menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE), berpotensi jadikan pemerintah aktor tunggal dan memonopoli definisi ekstremisme. 

"Yang kemudian dikhawatirkan membuat pemerintah berpotensi menjadi aktor tunggal yang dapat memonopoli kebenaran suatu definisi," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Selasa (19/1/2020)

Ia menilai hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak adanya definisi yang jelas, terukur, dan objektif terkait ekstremisme sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres tersebut.

Sehingga, lanjut Chandra harus ada definisi secara jelas dan memiliki batasan yang jelas tentang paham apa yang dapat dikategorikan "ekstremisme". "Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet atau lentur, tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan 'ekstremisme'," imbuhnya.

Ia mengatakan hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya.

Menurutnya, bila tidak bersifat lex stricta, maka monopoli kebenaran bisa seperti yang terjadi di zaman abad kegelapan, ketika banyak ilmuwan, saintis, hingga filsuf yang dipenjarakan dan dibunuh karena pendapat dan pengetahuan yang berbeda.

"Tentu saya sangat yakin bahwa pemerintah tidak ada niat dan tidak berniat untuk melakukan hal demikian," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar