Cara Islam Mewujudkan Kemandirian Pangan


Tukang gorengan dan pedagang warteg menjerit, tahu dan tempe hilang di pasaran. (Merdeka.com 4/1/21). Konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas mogok produksi di kalangan pengrajin kedelai. 

Secara terpisah Sekretaris Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo mengatakan ketiadaan tahu dan tempe di pasaran merupakan imbas dari bentuk protes terhadap kenaikan harga kedelai dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram (kg).
"Terhitung mulai 1 hingga 3 Januari 2021, kita setop produksi. Ada sekitar 5.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi tahu dan tempe, sepakat untuk mogok produksi".katanya. (Merdeka.com, 4/1/2020)

Sungguh ironis memang, di negeri agraris yang subur makmur terjadi kelangkaan bahan pangan terutama kedelai dan ini terjadi setiap ada kenaikan harga kedelai dunia, Indonesia pasti ikut terdampak dan menimbulkan keguncangan di dalam negeri. Mulai dari para pengusaha, pedagang, hingga konsumen tahu tempe. Karena mayoritas kedelai yang digunakan sebagai bahan baku tahu tempe berasal dari impor. 

Indonesia memang sudah lama menjadi negara importir kedelai karena produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi konsumsi masyarakat. Faktor pemicu ketidak mampuan pemerintah untuk mandiri pangan khususnya kedelai, Yaitu Indonesia diserbu berbagai produk impor termasuk kedelai, jagung dan sebagainya sehingga produksi kedelai lokal terus menurun. Sementara importir swasta bertambah leluasa mendatangkan kedelai dari luar negeri. Sebenarnya naik turunnya harga pangan karena besarnya jumlah impor bisa diatasi dengan keseriusan menghentikan ketergantungan impor.

Problem mendasar yang menyebabkan kedaulatan pangan tidak pernah tercapai adalah tidak adanya kemandirian negara karena berkuasanya rezim neoliberal di negeri ini, yang sangat jauh dari karakter penguasa yang seharusnya. Pemerintah hanya sebatas regulator atau pembuat aturan dan UU. Padahal kenaikan harga bahan pangan jelas berdampak pada keluarga: kesehatan anak, tumbuh kembang fisik mentalnya. Dan akan berdampak pada tumbuh kembang generasi yang akan datang.

Cara Islam menghentikan ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian pangan yaitu hanya dengan menerapkan sistem Islam kaffah. Karena dengan sistem Islam kaffah yaitu khilafah, negara akan menjalankan sistem politik dan ekonomi Islam, termasuk dalam pengelolaan pertanian untuk ketahanan pangan.

Negara khilafah, akan serius mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan dengan cara menggenjot produksi dalam negeri. Khilafah wajib mendukung petani agar berproduksi maksimal, berupa pemberian kemudahan mendapatkan bibit unggul, pupuk, mesin atau teknologi pertanian terbaru; menyalurkan bantuan permodalan, membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi dan lainnya.

Termasuk menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan inovasi dalam bidang pertanian dan sebagainya. Serta menerapkan hukum pertanahan dalam Islam yang akan menjamin kepemilikan lahan pertanian berada di kalangan yang memang mampu mengelolanya, supaya tidak ada lahan yang menganggur. Bahkan juga akan menghilangkan dominasi penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Khilafah juga akan menghapus para mafia pangan, di antaranya dengan cara menghilangkan peran korporasi dan penegakan sanksi sesuai hukum Islam.
Yang tak kalah penting, kedaulatan pangan akan tercapai karena negara khilafah menjadi negara yang mandiri/independen.
Dalam khilafah, negara hadir sebagai penanggung jawab hajat rakyat, termasuk dalam pemenuhan pangan yang merupakan kebutuhan asasi. 

Sebab Rasulullah Saw telah menegaskan fungsi pemerintah dalam sebuah hadis,
“Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Wallahu'alam bishowab.[]

Oleh: Isty Ummu Aiman

Posting Komentar

0 Komentar