Bukan Hujan, Tapi Rusaknya Hutan Penyebab Banjir Kalimantan


Di tengah kondisi melonjaknya jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di negeri ini, lagi lagi duka dan bencana datang silih berganti. Salah satunya banjir besar di Kalimantan Selatan yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan air akan surut.

Melansir Suara.com (16/01/21), banjir 2021 kali ini adalah banjir terparah dalam sejarah Kalimantan Selatan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. 

Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah (Suara.com 16/01/21).

Karut marut tata kelola lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam terutama bahan tambang dan batubara di Kalimantan Selatan, serta pembukaan hutan untuk lahan sawit, telah berkontribusi besar pada rusaknya daya tampung air resapan dan daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan alam karena berkurangnya hutan termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai.

Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Rahaja  mengatakan, curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. Kendati demikian, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. 

"Bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan tersebut. Fakta ini dapat dilihat dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit," katanya lagi. Data yang dimilikinya, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus menerus. Dari tahun ke tahun luas perkebunan mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar. "Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun," paparnya. (Kompas.com, 15/01/21).

Bersumber dari keserakahan kapitalistik yang tumbuh subur dalam sistem demokrasi kapitalis, membuat para pemilik modal semakin rakus bekerja sama dengan politisi yang mengumbar konsensi demi materi karena demokrasi yang berbiaya tinggi.
Pembangunan kapitalistik yang hanya mementingkan materi untuk para pemodal semata, telah membuat lingkungan di sejumlah daerah di Kalimantan ini telah berdampak pada deforestasi dan alih fungsi hutan. 

Padahal, begitu banyak penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. 

Sayangnya, penguasa yang telah didikte para kapitalis dan korporasi telah mengorbankan prinsip tata kelola lingkungan termasuk menyia-nyiakan hasil kajian ilmiah dan diskusi para pakar dan intelektual untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. 

Inilah wajah asli sistem demokrasi kapitalis yang telah mengakar di negeri ini. Maka yang terjadi adalah bahaya banjir dan tanah longsor yang merenggut nyawa rakyat yang tidak berdosa. Harus disadari pula, pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan liberal adalah masalah utama bencana lingkungan di Kalimantan, yang mana Kalimantan pernah menjadi paru-paru dunia di masanya.

Berbeda dengan sistem Islam, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam pengelolaan hutan, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan para kapital.

Negara Islam dalam bingkai khilafah mencegah tata kelola lingkungan yang lahir dari kerakusan dan sifat konsumerisme manusia yang berprinsip pada materi duniawi saja. Hutan harus didudukkan sebagai harta milik umum. Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang di dunia. Sehingga, negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya kepada individu ataupun perusahaan, baik untuk pembukaan tambang batubara, perkebunan sawit, perumahan elit dan lain sebagainya yang bisa mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Negara khilafah bertanggung jawab atas kelestarian dan pemanfaatan hutan yang ada di wilayahnya. Karena Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang pengelolaan harta milik umum oleh individu. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api.” (HR Abu Dawud). Wallahu'alam bi showab.[]

Oleh: Isty Ummu Aiman

Posting Komentar

0 Komentar