Bencana Tak Berkesudahan, Mungkinkah Tuhan Mulai Bosan?



TintaSiyasi.com-- "Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana.
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita..." Penggalan tembang lawas Ebiet G. Ade di atas terasa pas mewakili tanya di diri, mengapa bencana bertubi-tubi menimpa negeri ini?

TEMPO.CO, Rabu (20/1/2021) mewartakan, bencana alam terjadi silih berganti di tahun 2021 yang baru berumur 20 hari. Mengutip laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 169 bencana alam plus satu bencana non-alam, yakni pandemi Covid-19 pada tahun ini. 

Bencana alam tersebut meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang/abrasi dan gempa bumi. Dari 169 bencana alam ini, sebanyak 160 orang meninggal, 965 orang terluka, 1 orang hilang, dan 802.415 orang mengungsi. Sementara kerusakannya adalah 133 bangunan rusak berat, 1.685 rusak ringan, 60 bangunan rusak sedang dan 126.672 rumah terendam.

Benarkah bencana ini hanya fenomena biasa? Atau alam mulai enggan bersahabat akibat ia dirusak oleh tangan-tangan jahat? 


Bencana Ekologis Akibat Eksploitasi Sadis

Bencana memang bagian dari fenomena alam. Terjadi atas kehendak Allah Swt. Namun patut ditelisik, sejauh mana peran manusia dalam memperparah peristiwanya. Ada bencana yang "murni" tersebab kekuasaan-Nya seperti gunung meletus, gempa bumi dan angin puting beliung. Namun, ada bencana di mana manusia "turut" menghadirkannya seperti banjir. 

Sebagaimana banjir yang menimpa Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai Kamis (14/1/2021) lalu. Hujan deras mengguyur selama sepuluh hari berturut-turut hingga sungai tidak lagi bisa menampung air laut. Sejumlah organisasi lingkungan pun angkat bicara terkait faktor penyebab banjir parah di Kalsel. 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalsel bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah (Suara.com, 15/1/2021)

Senada dengan analisis di atas, Kepala Kampanye Jaringan Anti Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar, menilai banjir Kalsel yang merendam ribuan rumah terjadi akibat tata guna lahan yang amburadul karena kawasan hutan berganti menjadi kawasan tambang dan sawit. Melky mengatakan, antara titik-titik banjir dari hulu ke hilir terdapat setidaknya 177 konsesi tambang perusahaan.

Wajar jika Melky menuntut pemerintah segera mengevaluasi rencana tata ruang wilayah atau pemanfaatan lahan dan hutan di Kalsel secara keseluruhan. Ia pun meminta pemerintah melakukan penegakan hukum, mencabut izin tambang dan sawit di kawasan esensial bagi lingkungan dan rakyat, serta memulihkan kerusakan yang terjadi untuk merespons banjir Kalsel (TEMPO.CO, 17/1/2021).

Ya, realitas tersebut tentu menyesakkan dada. Diakui atau tidak, bencana ini menjadi salah satu bukti buruknya pengelolaan alam ala kapitalisme sekuler. Terkait berbagai kebijakan yang mengatur sumber daya alam (SDA), diduga para kapitalis (pemilik modal) telah mendominasi bahkan menginvasi pembuatannya.

Sebut saja, UU Minerba yang beberapa waktu lalu memicu polemik karena pengesahannya terkesan tergesa-gesa, tidak melibatkan masyarakat sipil dan diduga kuat memanjakan kaum oligark, para korporat tambang. Sementara di sisi lain, UU ini tidak memerhatikan dampak buruk terhadap rakyat, khususnya yang tinggal di seputar wilayah pertambangan. 

Anda pernah menyaksikan film dokumenter Sexy Killer? Film yang pernah menghebohkan ini memperlihatkan asyiknya para korporat tambang mengeksploitasi kekayaan alam tanpa berhitung dampak negatifnya terhadap masyarakat sekitar. Jutaan hektar tanah gundul terlantar bekas galian, rumah penduduk yang miring bahkan hancur, jalanan pecah dan amblas, air minum keruh, hingga lubang bekas galian di dekat sekolah merenggut nyawa banyak anak. Kini, petaka bertambah dengan munculnya banjir bandang. 

Inilah buah pahit yang mesti ditanggung saat mantra demokrasi yang diagung-agungkan hanyalah retorika tanpa makna dan tak memiliki fakta. Bahkan kini penerapan demokrasi tengah bergeser menuju format oligarki. Tak ada kekuasaan apalagi kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan korporat. 

Praktiknya, oligarki pun berkelindan dengan korporatokrasi, yaitu sebuah istilah yang merujuk kepada perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi, bahkan mengendalikan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari indikator yakni proses tata kelola negara kian banyak ditentukan oleh private sector (kelompok/kekuatan bisnis) di mana ia memerlukan mitra dari kekuatan politik.

Lantas, dalam kemelut oligarki seperti ini, mampukah penguasa menyelesaikan bencana khususnya banjir di Kalsel secara tuntas? Tak hanya rakyat, malaikat pun akan melihat dan mencatat sejauh mana penguasa sebagai penanggung jawab urusan umat, berupaya optimal menyelesaikan salah satu amanah kekuasaannya tersebut. 


Muhasabah atas Musibah 

Bencana terjadi jelas bukan sekadar musibah yang tiba-tiba datang. Menjadi muhasabah, bahwa saat Allah Swt mendatangkan musibah tersebab campur tangan manusia yang banyak melakukan kemaksiatan, serta tidak menjaga harta (alam) yang telah Allah titipkan. Sehingga kerusakanlah yang terjadi di muka bumi. 

Semua ini baru sebagian akibat yang Allah Swt timpakan atas kemaksiatan. Dengan tujuan agar manusia kembali sadar untuk taat kepada syariat-Nya

Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan Allah Swt) (QS. Ar-Ruum: 41).

Jika ditelisik hingga akar penyebabnya, kemaksiatan dan kerusakan yang terjadi berpangkal pada penerapan sistem sekulerisme kapitalis. Sebuah sistem hidup yang menempatkan agama cukup di ranah ritual, saat manusia berinteraksi dengan Tuhannya. Dan melarang ia berada di wilayah hidup lainnya saat manusia berinteraksi dengan sesamanya. Pun lebih memberikan penghargaan pada sesuatu bersifat material: uang, modal, kekayaan, kekuasaan.  

Jika menghendaki negeri ini terbebas dari berbagai jenis bencana, dan atau mampu menyelesaikannya secara tuntas, alternatif terbaik adalah ucapkan selamat tinggal pada sistem ini. Jika tidak, semua kemaksiatan berpotensi akan terus berlangsung, bahkan bisa semakin parah.

Selain mencabut akar penyebabnya, umat Islam mesti menggantinya dengan sistem hidup yang telah Allah Swt turunkan bagi manusia dan sesuai fitrahnya, yaitu sistem Islam. In syaa Allah, dengan diterapkannya seluruh syariat Allah Swt dalam naungan sistem Islam (khilafah islamiyah ala minhajin nubuwah), maka pengelolaan lahan/tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan terlaksana dengan baik.[]

Oleh: Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media) dan Zarkasya Umniyah 'Ulya (Mahasiswi Ma'had Ali Bin Abi Thalib Yogyakarta)

Posting Komentar

0 Komentar