Banjir Kalsel; Kerusakan Ekologis Akibat Keserakahan Kapitalis


Banjir bandang  yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengakibatkan duka dan nestapa. Di wilayah Tanah Laut misalnya, sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir akibat air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap serta di wilayah Balangan, sebanyak 3.571 unit rumah terendam banjir. 

Sebenarnya, bencana banjir yang melanda Indonesia sudah sering terjadi. Namun, kali ini yang paling parah. Menurut Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir Tribunnews.com (23/01/2021), banjir kali ini terjadi karena curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut-turut, menyebabkan Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga menguap di 10 kabupaten dan kota. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, benarkah banjir bandang yang terjadi di Kalsel memang hanya karena intensitas atau curah hujan saja? Ataukah ada penyebab lainnya. Kalau murni masalah curah hujan saja tentu tak separah itu. 

Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan pun angkat bicara. Menurut Irwan, pernyataan Presiden Jokowi penyebab banjir Kalsel dan dibenarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat mengelitik akal sehat. Pasalnya, “Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? Lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land use-nya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Begitu juga menurut tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), ternyata, berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalsel.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat ada 50 persen dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batubara 33 persen dan perkebunan sawit 17 persen. Ia pun telah berulang kali memperingatkan Provinsi Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria akibat mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar. Ia pun tak kaget jika bencana ekologis itu terjadi saat ini dan yang ‘terparah dari tahun-tahun sebelumnya’.

Berdasarkan laporan 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif, bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Ditambah lagi, perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi daya serap tanah. 

Berdasarkan catatan Sajogyo Institute, secara keseluruhan, setengah wilayah Kalsel telah dikuasai perusahaan ekstraktif, atau dari 3,7 juta hektar luas Kalsel, 50 persen wilayahnya telah dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. 

Bahkan, menurut Ezra Sibarani, General Manager Legal and External Affairs  dari PT Arutmin Indonesia yang merupakan perusahaan tambang batu bara berskala besar di Kalsel ini tidak menapikan/menyangkal  pembukaan lahan dari berbagai macam kegiatan seperti perkebunan khususnya sawit, pertambangan dan pertanian menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

Begitu juga, di kanal YouTube Fokus Khilafah Channel. Ahad (24/01/2021), Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (MIY), mengatakan Kalimantan mengalamai deforestasi atau penurunan luas hutan yang sangat drastis bukan terjadi secara tiba-tiba, tidak mungkin hutan itu hilang begitu saja, pasti ada yang menghilangkan atau menebanginya. Yang menebangi itu pun pasti punya dasar dan dasar itu lahir dari keputusan politik.

Dari fakta di atas, ternyata, banjir  bandang yang melanda Kalsel dan sekitarnya tidak semata mata hanya karena curah hujan yang tinggi, tapi akibat kerusakan ekologis dan alih fungsi kawasan hutan akibat pertambangan batu bara yang dibuat oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah ar Ruum ayat 41 yang artinya,  “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

Semua kerusakan ekologis yang terjadi merupakan buah busuk yang mengiringi pembangunan eksploitatif yang sekuler kapitalistik. Maka, banjir Kalsel terjadi karena kerusakan ekologis akibat keserakahan kapitalis. 

Dari keserakahan kapitalis ini muncullah UU yang mengakibatkan kerusakan ekologis ini makin parah. Seperti UU Minerba yang telah disahkan. UU Minerba ini bisa memberikan bentuk jaminan untuk melindungi keselamatan elite korporasi, sehingga dengan seenaknya mereka mengeruk kekayaan alam, tanpa melihat lagi kerusakan yang ditimbulkan di kemudian hari.

Itulah sistem sekuler kapitalistik  yang diterapkan oleh penguasa negeri ini sebagai biang kerok dari musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya banjir bandang  yang terjadi di Kalsel.[]

Oleh: Siti Aisyah. S.Sos., Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis Depok

Posting Komentar

0 Komentar