Bahaya RAN-PE 2021 Jika Di-Running: Yang Ekstrem Siapa Sih?


Jika ada yang menanyakan tentang "Bisakah Pemerintah Berpaham Ekstremisme", maka kita perlu merujuk pada definisi ekstremisme, baik secara teoretik maupun secara perundang-undangan. 

1. Definisi teoretik: ekstremisme adalah paham yg berkarakter:  

a. Berpikiran tertutup;

b. Tidak bertoleransi;

c. Anti Demokrasi; dan

d. Menghalalkan segala cara utk tujuan 

2. Definisi Perundang-undangan (Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE), dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa ekstremisme adalah:

"Keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan m bentuk tulisan, lisan dan sikap serta tindakan yang dinilai ekstrem (berbeda dengan rerata arus utama cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme". Berdasar definsi ini maka ektremisme itu dapat berwujud keyakinan dalamasyarakat).  

Lalu, siapa yang berpotensi berpaham ekstremisme?

1. Bisa rakyat, dan juga

2. Bisa Pemerintah (Oknum Pejabat) 

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila itu ideologi terbuka, sehingga  harus ber-Bhinneka Tunggal Ika (mengakui keragaman), toleran, dialogis, tidak otoriter (anti demokrasi), tidak halalkan cara untuk capai tujuan. Persekusi, intimidasi, pemberangusan kebebasan, penyiksaan, permusuhan terhadap beda pendapat, tindakan represif, diktator itu termasuk tindakan ekstrem pejabat. Siapa yang akan menghukum? Karena hukum itu identik dengan perintah penguasa!  

Jika Rakyat yang menjadi pelaku ekstremisme, lalu apa indikator, kriteria, batasan, definisi operasional tentang ekstremisme itu? RAN PE tidak menjelaskan secara detailnya sehingga RAN PE ini berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahaya tersebut meliputi: 

Pertama, tindakan Persekusi oleh aparat atau kelompok yang dijadikan mitra dalam community policing terhadap para tokoh kritis, aktivis, ajaran dan simbol agama. Seseorang atau kelompok orang akan makin mudah dipersekusi meskipun dalam status "terduga".  

Kedua, tumpang tindih dengan pelaksanaan UU Ormas dan UU Anti Terorisme. Sebenarnya cukup dengan 2 UU tersebut sudah dapat ditekan ekstremisme yang ditakutkan itu. 

Ketiga, memicu tindakan reaktif BUMN, Kemenag, Menpan RB untuk ASN. Para pimpinan BUMN dan kementerian akan semakin masif "merepresi" bawahanya demi menjalankan RAN PE ini dengan segala "tetek mbengek" pedoman dan sekaligus ancamannya bagi pegawai yanh terpapar atau bahkan diduga terpapar radikalisme, ektremisme apalagi terorisme.  

Keempat, kontraproduktif: justru tekanan berlebih kepada rakyat dapat memicu munculnya pandangan, sikap, tindakan ekstrem. Pengalaman membuktikan bahwa semakin ditekan ancama, karakter orang justru tidak melunak (soft) melainkan semakin keras, radikal dan ekstrem. 

Kelima, memberangus kebebasan, bertentangan dengan HAM. Secara langsung atau pun tidak, running RAN PE ini akan menimbulkan suasana "haunted" para pegawai, ASN khususnya sehingga takut untuk menyuarakan aspirasinya sebagai manusia merdeka yang juga dijamin hak asasinya. 

Keenam, memicu konflik horisontal (polarisasi, adu domba, curigation). Bagaimana tidak jika rakyat justru disalinghadap-hadapkan antara yang dianggap pro, netral dan yang menolak atau sejalan dengan program penanggulangan ektremisme ini. Bahkan setiap orang bisa "menginteli" orang lainnya meskipun mereka berkawan, bertetangga atau bekerja dalam instansi yang sama. Like and dislike akan makin memicu konflik sesama anggota masyarakat sehingga konflik horisontal rawan terjadi.  

Atas analisis adanya bahaya  RAN PE ini, patut diduga bahwa jika RAN PE dikaji dari sisi teoretik, maka dapat dinyatakan bahwa argumentasi pembentukannya tidak memadai karena teori pendukung urgensi RAN PE tidak compatilble, dan memang tidak akan kompatibel mengingat definisi operasional tidak ada sehingga obscure dalam menentukan indikator atau kriteria yang memungkinkan menjadikan ekstremisme menjadi delik baru dlm hukum pidana kita seperti terorisme. 

Jika ditinjau dari sisi hasil penelitian yang seharusnya menjadi landasan kebutuhan masyarakat juga patut diduga tidak ada pelibatan Lembaga Litbang independen misal LiPI dan Perguruan Tinggi yang memadai.  Bahkan, ada hasil penelitian Libang Kemenag dan PPIM UIN Jakarta yang sebenarnya memberikan sinyal bahwa kita tidak dalam keadaan darurat ektremisme. Tidak ada kerawanan hubungan antar umat beragama, karena yang lebih tampak justru kerawanan hubungan internal agama. Sebaliknya Prof. Siti Zuhro LiPI menyatakan bahwa masalah utama negeri ini bukan radikalisme atau ektremisme melainkan ketimpangan sosial-ketidakadilan, diskriminasi, dll.  

Terkait dengan aspek link and match, dalam hal penyusunan RAN PE patut diduga DPR tidak dilibatkan mengingat hingga sekarang belum ditentukan kesepakatan tentang delik baru terkait dgn radikalisme dan ektremisme. Jadi, benarkan masyarakat atau rakyat butuh RAN PE yang dikemas dalam bentuk PERPRES ini. Atau dengan kata lain, untuk melindungi kepentingan siapakan RAN PE ini di-running? Melindungi kepentingan Rakyatkah? atau kepentingan pejabat negara agar leluasa untuk menekan orang atau kelompok tertentu yang berseberangan dengan pemerintah  dengan stempel "ekstremisme"? 

Dari sisi keberadaannya,  Perpres ini tampaknya tidak disertai Naskah Akademiknya (NA) karena memang tidak ada kewajiban untuk menyusun NA. Pada Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: 

"Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat." 

Saya tidak dapat akses naskah akademisnya karena tidak ada kewajiban Prepres disertai NA. Hanya jika ingin mengetahui politik hukumnya bisa dilihat pada konsiderans dan penjelasan umumnya, atau melalui lampiran Perpres RAN PE, khususnya Bab I. 

Jika RAN PE dikaitkan dengan kerangka perundang- undangan lainnya, dalam kerangka penanggulangan dan pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, perlu dibahas beberapa problem filosofisnya. Dalih Pemerintah menerbitkan Perpres  untuk menjalankan kewajiban untuk to respect, to fullfil dan to protect HAM  khususnya hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan rasa aman. Sementara sebenarnya ada fakta sebagai hasil penelitian Balitbang Kemenag dan PPIM UIN Jakarta yg menyatakan bahwa hubungan antar umat beragama kita lebih baik dibanding hubungan internal agama. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa RAN PE ini merupakan salah satu upaya penanggulangan terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 

 

Jadi, kalau kita jeli proyek ini tidak akan jauh dari misi dunia global war on terrorism (GWOT) yang dikendalikan oleh Barat (Amerika dan sekutu).  Terkesan seolah Indonesia dalam situasi darurat ekstremisme. Benarkah begitu?  Yang ada sebenarnya adalah islamophobia. Proyek ini juga sangat beraroma perang ideologi antara Liberal Kapitalisme dan Sosial Komunisme di satu sisi dan Islam di sisi yang lain. Mengapa, karena sejak awal patut diduga bahwa GWOT dengan turunan berupa War On Radicalisme (WOR) dan War On Extremism (WOE) terkesan menyasar umat Islam sehingga seolah Islam dengan ajaran dan simbol-nya layak dijadikan common enemy. 

Apakah dengan analisis terhadap prediksi potensi bahaya yang akan muncul dari RAN PE, Pemerintah tetap bersikukuh me-running secara "semesta"?  Kita tetap berharap, Pemerintah ini mampu menjalankan misi negara benevolen yang melindungi segala tumpah darah dan seluruh warga negara tanpa kecuali. Merangkul bukan memukul, memeluk bukan menggebuk. Bermitra bukan berkontra dengan rakyatnya. Jadi, buat apa RAN PE jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya? 

 

Tabik...!!! 

Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum

Pakar Hukum dan Masyarakat

Semarang, Minggu: 24 Januari 2021

 

Posting Komentar

0 Komentar