Bahaya Nasionalisme bagi Kemanusiaan



Suku Rohingya (Rooinga) telah menempati wilayah Arakan sejak abad ke-7 Masehi. Arakan adalah wilayah yang berada di Pantai Barat Myanmar. Saat ini Arakan bernama Rakhine dan didiami oleh sekitar satu juta penduduk Suku Rohingya. Berdasarkan sensus penduduk   pada 2014, Rakhine dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Buddha (96,2 persen), sementara yang beragama Kristen 1,8 persen.

Suku Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara resmi oleh otoritas Myanmar karena dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh, walaupun hal tersebut selalu disangkal oleh orang Rohingya sendiri.

Suku Rohingya yang Muslim telah tinggal di wilayah Kerajaan Mrauk U di Arakan sejak abad ke-7 Masehi.  Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Narameikhla yang beragama Buddha. Daerah kekuasaan raja ini meliputi wilayah Bangladesh, India bagian Timur dan Myanmar bagian Barat. 

Narameikhla sempat diasingkan ke Bangladesh (dulu Bengali). Beberapa waktu selanjutnya, berkat bantuan dari Sultan Bengal, Narameikhla menduduki tahta di Arakan. Narameikhla kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Suleiman Shah. Berikutnya, ia memobilisasi orang-orang Bengali untuk tinggal di Arakan. Itulah awal mula munculnya komunitas Muslim di Arakan.

Kemudian pada 1420, Arakan berubah menjadi kerajaan Islam yang tegak hingga 350 tahun kemudian. Ketika Inggris datang ke Arakan pada 1842, wilayah itu menjadi koloni Inggris. Perseteruan yang kemudian terjadi antara etnis Burma dengan Suku Rohingya, mengakibatkan banyak orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh (Bengali). Karena keterikatan yang erat antara Suku Rohingya dengan Bangladesh inilah yang kemudian menyebabkan Suku Rohingya dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh ke Myanmar. 

Pada 1942, ketika Jepang menginvasi Myanmar, Inggris terusir hingga ke Arakan. Inggris kemudian meminta bantuan kepada Suku Rohingya untuk bisa kembali merebut Arakan. Kemudian pada 1945 ketika Arakan kembali dikuasai oleh Inggris, Suku Rohingya meminta kemerdekaan atas wilayah Maungdaw kepada Inggris. Pengungsi Rohingya pun kemudian bisa kembali ke kampung halamannya, setelah sempat terusir ke Bangladesh pada 1942. Mereka kemudian menempati wilayah Maungdaw tersebut.

Namun, pasca kemerdekaan Myanmar 4 Januari 1948, Suku Rohingya tidak diakui legalitasnya oleh otoritas Myanmar. Pemerintah Myanmar hanya mengakui 135 etnis, tanpa memasukan Rohingya di dalamnya. Alasannya karena orang-orang Rohingya dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh (Bengali), bukan penduduk asli Myanmar. Inilah yang menjadi pangkal diberlakukannya diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar.

Sejak bentrokan semakin masif terjadi antara Komunitas Buddha dengan Muslim pada 2012, orang-orang Rohingya dan sebagian orang Kaman yang Islam dipaksa masuk ke kamp-kamp pengungsian di Rakhine. Di kamp-kamp pengungsian tersebut orang Rohingya tidak bebas untuk keluar masuk, harus lapor ke bagian imigrasi.

Pada 2017, militer Myanmar melakukan pengusiran paksa terhadap orang-orang Rohingya dari Rakhine. Akibatnya orang-orang Rohingya harus mengungsi ke negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Etnis Rohingya terpaksa mengungsi untuk menghindari pembantaian, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah dan juga berbagai macam teror yang dilancarkan oleh militer Myanmar. Kekerasan yang dilegalkan oleh negara, kemudian menjadi justifikasi ‘pembersihan’ etnis Rohingya dari tanah kelahirannya di Rakhine. 

Masalah sesungguhnya dari pembersihan etnis ini agar di Rakhine kembali dapat diberlakukannya visi ideologis Buddha. Karenanya, Rakhine harus bersih dari etnis Rohingya yang Muslim. Meski dunia internasional banyak melakukan kecaman kepada pemerintah Myanmar terkait kekejamannya kepada etnis Rohingya, namun otoritas Myanmar tidak bergeming.

Upaya PBB mengeluarkan resolusi berisi seruan kepada pemerintah Myanmar supaya menghentikan provokasi kebencian terhadap etnis Rohingya tidak membuahkan hasil. Pada Agustus 2018, 131 anggota parlemen dari Asia Tenggara mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan masalah krisis Rohingya ke Mahkamah Pidana Internasional. Tetapi, kembali tidak membuahkan hasil. Krisis Rohingya tetap belum terselesaikan hingga saat ini. 

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah negeri-negeri Muslim untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya, ketika PBB yang notabene  sebagai lembaga inernasional pun tidak berhasil menyelesaikannya? Pemimpin negeri-negeri Muslim hanya bisa melontarkan kecaman, atau maksimal menampung para pengungsi dari Rohingya yang datang ke negeri mereka. Tetapi tidak bisa menyelesaikan secara tuntas konflik Rohingya ini.

Pemerintah negeri-negeri Muslim terbelenggu dan tidak berdaya untuk menyelesaikan konflik ini karena terikat dengan sekat-sekat nasionalisme. Dalam pandangan nasionalisme, sekat-sekat negara merupakan ketetapan baku yang harus dipatuhi. Negara satu tidak bisa mengintervensi negara lain, bahkan untuk tujuan kemanusiaan sekali pun. 

Sehingga, bagaimana pun besarnya derita yang yang harus ditanggung oleh Muslim Rohingya, negara lain tidak berhak ikut campur. Bahkan lembaga internasional sekelas PBB pun tidak bisa berbuat banyak. Inilah bahayanya ide nasionalime bagi kemanusiaan. Padahal jika tidak ada sekat nasionalisme, banyak yang bisa dilakukan untuk membantu etnis Rohingya yang dizalimi karena masalah agama. []

Oleh: Dewi Purnasari, Aktivis Dakwah Politik

Posting Komentar

0 Komentar