Aroma Kapitalisme di Balik Program Vaksinasi Mandiri



Wacana vaksin mandiri terus bergulir. Usulan ini pertama kali diungkapkan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (13/1/2021) lalu. Rosan mengungkapkan bahwa proses vaksinasi di Indonesia perlu mendapat dorongan dari pengusaha untuk mempercepat distribusi dan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. Menurut Rosan, sejumlah pengusaha berharap herd immunity di Indonesia bisa segera tercapai, agar pemulihan ekonomi Indonesia juga bisa cepat. Untuk itu, pengusaha Indonesia mengusulkan adanya vaksinasi. (kompas.tv 25/01/2021)

Kadin memiliki target vaksin mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima. Hampir seluruh anggota Kadin tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan serta keluarga karyawan. Perusahaan dapat memasukkan kebutuhan vaksinasi dalam anggaran operasional perseroan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dibandingkan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk tes rapid antigen atau tes swab PCR, lebih baik perusahaan mengeluarkan biaya yang kurang lebih sama atau lebih rendah tapi memiliki efek yang lebih baik. Sebab, jika ada karyawan yang terpapar covid-19, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya perawatan untuk karyawan tersebut. Dengan demikian, beban biaya yang ditanggung perusahaan meningkat. (cnnindonesia.com 25/01/2021)

Vaksinasi mandiri juga diharapkan bisa membantu meringankan beban APBN pemerintah pada pos kesehatan. Saat ini, pemerintah menganggarkan vaksin untuk 182 juta orang dengan kebutuhan total mencapai 427 juta dosis. Dari sisi kemampuan distribusi, Rosan pun meyakini Kadin siap dengan pengiriman vaksin Covid-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Presiden Joko Widodo, dalam acara Kompas 100 CEO Forum pada Kamis (21/1/2021), juga mengemukakan opsi vaksinasi mandiri. Jokowi mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri. Dengan demikian, biayanya ditanggung oleh perusahaan. Menurutnya, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah punya opsi lain selain menyelenggarakan vaksinasi secara gratis. Selain itu, Jokowi menuturkan, vaksin yang digunakan pada vaksinasi mandiri kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah. (kompas.com 21/01/2021)

Dibalik usulan yang tampaknya baik tersebut, ternyata beberapa pihak mengkhawatirkan akan  terjadi permasalahan baru dalam program vaksinasi ini. Permasalahan tersebut antara lain:
Pertama, penyelenggaraan vaksinasi mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.
Irma Hidayana dari Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa ide vaksinasi mandiri sangat buruk. Dari amanat Pancasila saja, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akses vaksin merupakan bagian dari keadilan yang harus kita upayakan. Irma menegaskan, sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi. Distribusi vaksin tidak dilakukan berdasarkan kemampuan finansial. 
"Dalam situasi pandemi ya, harus dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksin. Prinsip do no harm, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ada yang dirugikan," ujar dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ahli epidemiologi FKM UI, pandu Riono melaui akun media sosial twitter @drpriono1, Rabu (20/1/2021). 
“Tidak boleh ada opsi vaksin mandiri di NKRI, ini dapat meningkatkan ketidakadilan dalam layanan kesehatan - vaksinasi, dan lain-lainnya yang bisa dianggap melanggar hak rakyat untuk sehat yang dilindungi konstitusi. Hak rakyat harus dituntaskan,”ungkapnya.

Kedua, pelaksanaan vaksinasi mandiri dikhawatirkan akan mengganggu program vaksinasi gratis yang sudah ditetapkan pemerintah. Irma khawatir pemberian izin pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri ke perusahaan-perusahaan swasta makin membatasi ketersediaan vaksin gratis. Ketua IDI pusat, dr. Daeng M Fakih dalam diskusi virtual, Jumat (22/1/2021) juga berpesan bahwa prinsipnya yang mandiri jangan mengganggu yang gratis, sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuota pengadaannya. Walaupun Menkes Budi Gunawan menyatakan bahwa program vaksinasi mandiri tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis karena akan dilaksanakan setelah program vaksinasi gratis selesai, namun kekhawatiran tersebut bisa saja terjadi mengingat produsen vaksin Covid-19 saat ini tidak banyak dan produksinya terbatas.
"Bayangkan, Sinovac dan semua perusahaan penyedia vaksin, kalau menghadapi permintaan negara saja sudah kewalahan, apalagi kalau nanti pengusaha atau swasta langsung potong jalur mengontak produsen dan membeli vaksin," kata Irma.

Ketiga, program vaksinasi mandiri akan menimbulkan komersialisasi. Walaupun Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto, mengungkapkan tidak ada komersialisasi pada vaksinasi mandiri ini dan beliau juga mengultimatum perusahaan untuk tidak memotong gaji pegawai untuk vaksinasi ini, namun kekhawatiran masyarakat masih terus terjadi. Hal ini wajar karena sudah fitrahnya dalam sistem kapitalisme ini “tidak ada makan siang gratis”. Dan pengalaman selama ini, seringkali pegawai dikenai potongan yang tidak jelas.

Bahkan adanya wacana bahwa vaksinasi mandiri akan menggunakan jenis vaksin yang lebih bagus dibandingkan yang gratis, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mempunyai banyak uang dan ingin cepat di vaksin akan berbondong-bondong membeli vaksin tersebut walau dijual dengan harga tinggi. 

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Islam
Terdapat 3 macam kebutuhan masyarakat, yang dalam Syariah Islam wajib ditanggung (dijamin) oleh negara secara Cuma-Cuma (gratis), yaitu: pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pembiayaan tiga sektor tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Dalil syar’i bahwa sektor kesehatan wajib ditanggung sepenuhnya oleh negara dan rakyat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis adalah sabda Rasulullah Saw.,
“Imam (kepala negara) itu bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya.” (HR Muslim)

Dalil syar’i lainnya, bahwa Nabi Saw. pernah mendapat hadiah seorang tabib dari Raja Muqauqis di Mesir. Namun Nabi Saw. tidak menjadikan tabib itu khusus untuk dirinya, melainkan menjadikan tabib itu untuk melayani kesehatan kaum muslimin secara umum secara gratis, tanpa perlu membayar.

Adapun pembiayaannya diambil dari baitul mal. Apabila baitul mal dalam kondisi kosong, maka Khalifah wajib mengupayakan dana tersebut. Saat Umar Bin Khatab menjadi Khalifah, beliau pernah memerintahkan para gubernur yang mempunyai kelebihan harta untuk mengisi baitul mal yang sedang kosong. Hal inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sebaiknya pemerintah mengajak sektor swasta ikut andil dalam proses distribusi dan sosialisasi vaksin Covid-19. Pihak swasta jika mau berkontribusi mempercepat program vaksinasi bisa berperan lewat program CSR memberikan support dana kepada pemerintah. Sedangkan untuk menentukan siapa penerima vaksin yang diprioritaskan tetap mengacu pada pendapat ahli.

Maka, apabila kebijakan vaksinasi mandiri ini jadi diberlakukan, berarti pemerintah telah menunjukkan sifat aslinya sebagai pengemban sistem kapitalisme sejati. Karena pada hakikatnya kebijakan ini akan lebih menguntungkan para pengusaha dan merugikan rakyat kecil yang tidak berdaya. Wallahua’lam bishowab.[]

Oleh: Kamilah Azizah

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Lihatnya jangan seperti itu, tapi program vaksinasi mandiri ini bisa mempercepat vaksinasi setiap masyrakat yang menunggu giliran. Itu bisa mempercepat pencegahan virus Covid nantinya

    BalasHapus