Analis Politik dan Media Beberkan Tiga Akibat Utang Negara yang Menggunung



TintaSiyasi.com-- Mengkritisi utang negara yang semakin menumpuk, Analis Politik dan Media Hanif Kristianto mengungkap tiga akibat ketika utang sudah menggunung. 

"Utang itu ada di setiap rezim, secara politis yang akan dialami saat utang menggunung. Di antaranya, pertama, tidak akan menjadi negara yang independent. Kedua, negara tertawan secara politis. Tidak ada harga tawar di kancah internasional kecuali menawarkan dirinya sendiri, misalnya Indonesia for sale. Ketiga, tanggungan ribawi, APBN hanya membayar bunganya saja," ujarnya dalam Kabar Malam, Sabtu (9/1/2021) di YouTube Khilafah Channel.

Menurutnya, orang yang memiliki utang, pasti punya beban pikiran. Apalagi dalam lingkup negara seperti Indonesia, ungkapnya, karena utang negara menjadi tertawan. Ia menambahkan, utang menjadi hal yang paling mengerikan dalam proses bernegara dan akan berdampak tidak baik bagi negara.

Menurutnya, sikap penguasa gemar berutang karena sistem yang dilandaskan pada ekonomi kapitalis, melalui politik demokratis. Karena menurutnya, keputusan suka berutang dalam kacamata politik demokrasi yang ditopang oleh sistem kapitalis, adalah bukan hal yang buruk, justru menjadi hal yang wajib. 

Selanjutnya, ia menjelaskan, dampak utang yang menumpuk dikhawatirkan terjadi krisis kepercayaan rakyat pada pemimpin. "Rakyat pun bertanya-tanya apakah bisa memimpin ke depan tanpa utang? Padahal pemimpin sekarang diwarisi utang oleh pemimpin sebelumnya. Maka, ketika ada pemimpin baru diwarisi utang dan siap-siap saja jadi pemimpin yang gemar berutang," ungkapnya.

"Jika diamati justru selama ini utang disalurkan bukan pada sasaran yang tepat, lebih banyak mengarah pada infrastruktur atau bendanya bukan pada manusianya secara langsung," tambahnya.

Menurutnya, secara politis, negara Indonesia adalah negara yang kaya. "Akan tetapi belum mampu mandiri mengelola SDA(sumber daya alam), hal tersebut tampak dari keputusan-keputusan politik. Misalnya, Undang-undang Minerba dan Undang-undang Cipta Kerja yang diserahkan pada kapitalis global," jelasnya.

Ia memaparkan, gemar berutang menjadi persoalan utama. Menurutnya, seorang penguasa seharusnya mengurusi urusan rakyat, seperti sandang, pangan dan papan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan SDA.

"(Karena utang) negara menjadi tertawan dan tertekan. Oleh karena itu, jika ingin negara bebas utang. Maka, kembali pada Islam. Islam mengatur pengelolaan negara, SDA, dan juga menerapkan sistem ekonomi Islam," jelasnya. 

Adapun tips yang perlu dilakukan oleh negara agar terbebas dari utang, ia memaparkan sebagai berikut. 

Pertama, merubah mindset dalam mengelola negara dan tergantung ideologi yang diembannya. "Ideologi kapitalis-liberalis, politik demokrasi yang selama ini dijalankan harus berubah pada mindset Islam. Islam mendorong negara untuk mandiri dan berdikari, tak terkungkung oleh kepentingan negara kapitalis global," bebernya.

Kedua, Indonesia mempunyai SDA yang luar biasa. "SDA alam dikelola oleh negara, adapun keterlibatan orang asing hanya pada posisi tenaga profesional bukan sebagai pemilik. Maka, pengelolaan ini harus dikembalikan pada Islam," jelasnya.

Ketiga, negara akan menolak setiap utang luar negeri. "Karena merupakan racun yang akan terus meracuni siapapun yang akan menjadi penguasa. Baik kepala negara maupun para menteri, sebagai perpanjangan tangan kapitalis global. Keputusan Menteri keuangan yang cenderung berpihak pada neoliberalis," paparnya.

Menurutnya, sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan diliputi  oleh sebuah solusi yang dilandaskan pada keimanan yang akan membuahkan solusi terbesar, bukan solusi ala kapitalisme. "Utang menjadi persoalan terbesar bagi seluruh negara. Dan itu merupakan salah satu cara kapitalis global memberikan tekanan kepada negara yang berutang," pungkasnya.[] Sri Astuti

Posting Komentar

0 Komentar