Aktivasi Polisi Siber, Menghadang Dakwah Islam?



Sejak pandemi melanda, seluruh negara mulai melakukan pembatasan kontak secara fisik. Tak terkecuali Indonesia. Sebagian besar kegiatan beralih dari luring menjadi daring. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mengakses dunia maya jauh lebih sering daripada sebelumnya. Namun, menurut Mahfud MD hal ini justru menjadi ancaman sebab media sosial dinilai terlalu liberal dan menimbulkan kerusakan.

Akhir tahun lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu merencanakan akan mengaktifkan polisi siber pada 2021 ini. Menurutnya, banyak berita bohong atau hoaks serta ancaman yang bertebaran di media sosial. Nantinya, tugas dari polisi siber tersebut adalah berupa kontra-narasi. Apabila ada kabar yang tidak benar beredar di masyarakat, maka pemerintah akan meluruskan hal itu. Namun, jika isu tersebut masuk ke ranah pelanggaran pidana, maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keputusan Mahfud MD ini oleh beberapa pihak dikhawatirkan akan semakin mengekang kebebasan berpendapat yang sudah dijamin konstitusi. Salah satu pihak yang khawatir dengan keberadaan polisi siber ini adalah Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar. Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu fokus menangani misinformasi di sisi hilir melalui pemidanaan, padahal peraturan pemidanaan terkait masih belum lengkap. Akibatnya, sering kali penyebar hoaks dipidana padahal itu dilakukan karena ketidaktahuan atau orang itu juga merupakan korban misinformasi. Selain itu, pasal yang dikenakan pun kerap kali berbelok menjadi ujaran kebencian atau pencemaran nama baik (tirto.id, 31/12/2020).

Pengerahan polisi siber beserta ancaman pemidaan ini justru membuat masyarakat cemas. Sebelum rencana ini disampaikan Mahfud MD, sebuah survei Indikator Politik pada Oktober 2020 lalu menunjukkan ketakukan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, bahkan untuk sekadar berpendapat di media sosial. Tercatat sebanyak 69,6 persen responden menyatakan 'setuju dan sangat setuju' bahwa warga semakin takut berpendapat. Sebanyak 73,8 persen responden juga 'setuju atau sangat setuju' bahwa warga makin sulit berdemonstrasi atau protes. Kemudian, 64,9 persen responden 'setuju atau sangat setuju' aparat makin semena-mena menangkap warga yang orientasi politiknya bukan penguasa saat ini (tirto.id, 31/12/2020).

Fenomena rakyat masuk bui usai menyuarakan kritik terhadap pemerintah menjadi alasan logis mengapa aktivasi polisi siber ini dinilai sebagai reaksi pemerintah atas semakin santernya arus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Seperti kasus yang menimpa Despianoor tahun lalu. Guru honorer di SDLB Kotabaru Kalimantan Selatan itu didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membagikan sejumlah berita yang terkait dengan organisasi dakwah HTI sebelum dicabut badan hukumnya. 

Ia dijatuhi vonis dua tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 20 juta akibat beberapa postingan diantaranya yaitu HTI menolak disintegrasi Papua, HTI menolak kenaikan BBM, HTI menolak LGBT, HTI menolak kenaikan tarif dasar listrik serta HTI menolak penguasaan SDA oleh asing dan aseng. Membaca judulnya saja sudah bisa kita ketahui bahwa semua itu justru menunjukkan pembelaannya terhadap kepentingan rakyat. Seharusnya pemerintah menerimanya sebagai aspirasi dari rakyat yang menginginkan kebaikan untuk negerinya.

Bukan hanya kalangan rakyat biasa yang merasakan jeratan sanksi atas kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Seorang istri prajurit TNI Angkatan Darat di Pidie Aceh, berinisial AL, diduga melanggar UU ITE karena memposting tautan berita tentang konser yang diadakan pemerintah dalam rangka melawan corona dengan menambahkan komentar “Semoga Allah mengampuni dosa2 mu pakde". Sedangkan sang suami dikenai hukuman disiplin 14 hari penahanan akibat postingan istrinya tersebut di media sosial.

Kritik atas penyelenggaraan konser di tengah pandemi meski dilakukan secara virtual tersebut bisa jadi mewakili pendapat sebagian orang lainnya. Pasalnya, tak sedikit yang menyayangkan terselenggaranya konser tersebut. Salah satunya Muhammad Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menganggap acara tersebut tidak relevan karena diadakan di penghujung Ramadan, waktu dimana umat Islam tengah khusyuk beribadah justru diajak menonton konser musik. Seharusnya apa yang disampaikan AL disikapi sebagai bentuk kepedulian rakyat atas program pemerintah yang bisa jadi kurang tepat pelaksanaannya. 

Ditambah lagi rakyat di negeri ini sudah terlalu sering disajikan fakta ketidakadilan hukum di negara penganut demokrasi ini. Tahun 2018 lalu, seorang berinisial RJ alias S melontarkan kalimat berisi hinaan, ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap presiden. Namun, remaja berusia 16 tahun keturunan Tionghoa tersebut akhirnya dibebaskan karena dinilai hanya sebagai kenakalan remaja. Berbeda nasibnya dengan seorang berinisial BHD. Santri pondok pesantren di Pasuruan ini diamankan karena menghina presiden dan pejabat polisi dalam postingannya yang terkait dengan kasus dugaan chat berkonten pornografi yang menjerat salah satu ulama besar di Indonesia.

Keduanya sama-sama dijerat dengan UU ITE dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Bedanya, RJ akhirnya bebas dengan alasan pelaku ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan ancaman pidananya tak sampai tujuh tahun. Padahal jika mengacu Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak dapat dilakukan jika anak berusia 14 tahun atau lebih dan ancaman pidana yang didapat adalah tujuh tahun. Baik RJ maupun BHD sama-sama berusia di atas 14 tahun dengan ancaman pidana 6 tahun, lantas mengapa RJ bisa bebas sedangkan BHD harus tetap menjalani proses hukum?

Tak heran jika kemudian pemberlakuan sanksi pidana kasus siber inipun patut diduga akan tebang pilih. Pasalnya, selama ini polisi begitu tanggap jika ada postingan yang berseberangan dengan kehendak penguasa, terutama jika kontennya berisi koreksi atas kebijakan penguasa yang selama ini lantang disuarakan oleh umat Islam. Namun menjadi begitu lamban jika pelaku yang dilaporkan justru berasal dari para pendukung penguasa, seperti kasus Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda dan Dewi Tanjung. Mereka adalah para pegiat media sosial yang sudah lama dilaporkan ke polisi tapi tidak ada kabar kelanjutannya hingga kini.

Jika demokrasi telah terbukti membungkam suara rakyat, Islam justru mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar menjadi arus di tengah masyarakat, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum syara’ oleh para penguasa. Kewajiban ini tercantum dalam Surah Ali-Imran ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Aktivitas dakwah kepada penguasa ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan, sebab seorang pemimpin tetaplah manusia yang bisa saja melakukan kesalahan. Islam tidak menafikan hal ini. Namun, aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar ini harus tetap dalam koridor syara’. Artinya, mekanisme penyampaiannya juga harus memerhatikan adab. Rakyat tidak akan sekadar mencari-cari kesalahan, menghina atau bahkan sampai mengancam membunuh pemimpinnya sebab mereka terdorong melaksanakan kewajiban muhasabah lil hukkam tersebut atas dasar keimanan bukan kebencian. Wallahua’lam bish-shawab.[]

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah Jember)

Posting Komentar

0 Komentar