Advokat Nilai Surat Edaran MenPAN-RB Obscure



TintaSiyasi.com-- Advokat Islam Ahmad Khozinudin, S.H. menilai Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 obscure (kabur).

"Surat edaran ini substansinya justru kabur (obscure) dan berpotensi memecah belah anak bangsa," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (29/1/2021).

Ia menilai surat edaran itu tidak jelas dan dapat memecah belah anak bangsa disebabkan beberapa hal. 

Pertama, ia mengatakan suatu ormas yang dibubarkan tentu eksistensi organisasinya telah mati secara hukum. Sehingga, lanjutnya, setiap individu anggota ormas dimaksud, tidak bisa dan tidak mungkin dikaitkan dengan organisasi yang telah dibubarkan itu karena secara de jure tak memiliki eksistensi dan hubungan hukum.

"Karena itu, menjadi tidak jelas apa pengertian 'Eks' dalam konteks Eks HTI dan FPI, apalagi berafiliasi? Apakah, yang sebelumnya memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) FPI dan HTI? Jika ini alasannya, maka, tak relevan dijadikan dasar karena eksistensi organisasinya telah dibubarkan," tandasnya.

Ia mengatakan, jika ukuran 'eks atau terafiliasi dengan HTI dan FPI' adalah orang yang mendakwahkan syariah Islam, khilafah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mensyiarkan simbol Islam berupa bendera tauhid, maka itu sama saja melakukan generalisasi.

Kedua, ia mengatakan tidak adanya ukuran dan definisi yang jelas apa yang dimaksud 'eks' atau terafiliasi dengan HTI dan FPI bisa menimbulkan syak wasangka, saling curiga dan berpraduga, serta menyebabkan perpecahan ditengah masyarakat. 'Setiap anggota masyarakat, dalam berinteraksi akan saling curiga apakah sedang berinteraksi dengan HTI atau FPI," imbuhnya.

Ketiga, ia menilai narasi Pancasila dan UUD 1945 yang didalihkan sebagai pemersatu justru bisa dipahami publik sebagai biang keroknya. Menurutnya, pemaknaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dapat menjadi blunder bagi ASN karena akan mendapatkan perlawanan dari umat Islam. 

Menurutnya, ASN khususnya yang Muslim adalah bagian dari umat Islam dan tak mungkin dipisahkan, apalagi diadu domba dengan sesama umat Islam. "Mereka jelas meyakini syariah dan khilafah sebagai ajaran Islam, meyakini dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai kewajiban dan tanggung jawab umat Islam, juga mensyiarkan simbol Islam berupa bendera tauhid dan syiar tauhid pada kalimah takbir," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar