Advokat: Negara Kehilangan Fungsi jika Umbar Narasi Sanksi Tak Mau Divaksin



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan yang disampaikan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) terkait dengan orang yang tidak mau di vaksin bisa dikenakan sanksi pidana. Advokat MuslimAhmad Khozinudin S.H. mengatakan secara filosofis negara kehilangan fungsinya sebagai pelayan dan pelindung untuk kemaslahatan masyarakat. 

“Jadi secara filosofisnya negara kehilangan fungsinya sebagai pelayan, pelindung dari kemaslahatan masyarakat. Ketika mengumbar narasi kalau rakyat tidak mau divaksin kemudian akan dipenjara, akan didenda,” tuturnya dalam FGD Spesial PKAD bertema Mewaspadai The Otoritarian State pada Pemidanaan Penolak Vaksi, Ahad (17/01/2021) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia menanggapi, Eddy Hiariej yang beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa orang yang tidak mau di vaksin ini bisa dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara dan juga denda sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan ketentuan pasal 93 dan pasal 9 jo UU No 6 Tahun 2018 yang di sana ada sanksi pidana 1 tahun dan denda maksimal bisa menjadi Rp100.000.000

Menurut Ahmad, di ketentuan undang-undang tersebut memang ada ketentuan pidana. Tetapi menurutnya, itu bukan berkaitan dengan keengganan masyarakat untuk di vaksin, itu lebih berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah pandemi.

Ia menegaskan, bahwa ketentuan pasal 93 jo pasal 9 berkaitan dengan penanganan pandemi terkait dengan kekarantinaan wilayah. "Terlepas itu nomenklaturnya itu apakah lockdown atau karantina wilayah atau PSBB bukan untuk sanksi pidana bagi orang yang tidak mau divaksin," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, karena memang kita ketahui melalui undang-undang ini, di ketentuan pasal 55 ayat 1 ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk menjamin kebutuhan dasar orang dan makan hewan ternak kalau diambil kebijakan karantina wilayah.

“Kemudian dalam tanda petik saya memahami, pemerintah pusat yaitu buang badan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, kalau dalam koridornya kesehatan adalah bagi setiap orang, maka orang itu tidak bisa dipaksakan menggunakan haknya, hak itu boleh dia gunakan atau boleh juga dia lepaskan. Menurutnya, pemerintah memang punya kewajiban dan dalam hal program-program vaksinasi ini memang tugas dan tanggung jawab pemerintah.

“Dan ini memang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai organ negara yang punya fungsi untuk kemaslahatan rakyat. Diantara kemaslahatan rakyat itu tertentu sandang pangan papan itu yang secara individual seharusnya dipenuhi oleh pemerintah,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita

Posting Komentar

0 Komentar