Advokat Muslim Nilai Hukum Jadi Alat Kekuasaan



TintaSiyasi.com-- Tanggapi karut marutnya penerapan hukum di Indonesia, Advokat Muslim Ahmad Khozinuddin, SH buka suara. “Hukum bukan lagi melayani rakyat, hukum bukan lagi menjadi alat ketertiban masyarakat, hukum bukan lagi menjadi alat untuk mencari keadilan, menjamin kepastian dan menghadirkan kemaslahatan di tengah-tengah rakyat, tetapi hukum sudah berubah menjadi alat kekuasaan,” tuturnya, di YouTube Suargo dalam acara bertema Catatan Awal Tahun 2021, Ahad (3/1/2021).

Menurutnya, terkait penegakkan hukum bisa dilihat dari dua perspektif, pertama, perspektif pembentukan peraturan perundangan. Kedua, perspektif penegakan hukumnya.

Pertama. terkait pembentukan hukum. Ia menyoroti adanya berbagai macam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang terkesan mengambil alih kewenangan membuat undang-undang. Lanjutnya, walaupun diatur di undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hanya saja  sering terbitnya Perppu mengkonfirmasi bahwa negara dalam masalah. 

"Fungsi-fungsi kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahwa telah terjadi perampasan wewenang legislatif oleh eksekutif dalam hal ini presiden yang mengambil alih kewenangan membuat undang-undang melalui Perppu yang pada intinya pada asalnya undang-undang tadi harusnya menjadi program atau produk dari legislator yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” ujarnya.

Ia menilai, adanya Perppu tersebut dapat menguntungkan penguasa dan kaum oligarki termasuk kapitalis, “Setidaknya sejak 2017 lalu kita mengetahui banyak sekali produk-produk Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden yang terkenal, tentu saja Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan undang-undang ormas nomor 17 tahun 2013 yang kemudian oleh DPR ketika itu disahkan menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 di 2020," jelasnya.

Ia melihat ada Perppu yang sangat otoriter dan Perppu tersebut bukan untuk kepentingan rakyat justru untuk menyelamatkan kekuasaan penguasa dan kaum oligarki, termasuk di dalamnya adalah para pebisnis, para kapitalis. Ia menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang begitu besar, sehingga berdampak kepada masyarakat.

“Kalau defisit APBN terlalu banyak baik karena utang atau tindakan-tindakan lainnya misalkan belanja terlalu tinggi dari pada pendapatan, itu akan membebani APBN, jika itu membebankan APBN, maka akan membebani rakyat karena hampir 80 persen lebih pendapatan utama dari APBN itu adalah dari pajak yang pajak itu ditarik dari keringat rakyat,” ungkapnya.

Ia mengkritisi, Perppu nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Menurutnya, Perppu ini bertentangan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Kalau undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dilanggar hukum besi anggaran tadi di langgar, ini demi hukum otomatis presiden bisa dimakzulkan. DPR, MPR bersidang untuk mengaktifkan ketentuan pasal 7a Undang-Undang Dasar 1945, bahwa presiden bisa diberhentikan dari jabatannya kalau presiden di antaranya adalah melanggar undang-undang termasuk korupsi dan sebagainya, sebagaimana melanggar undang-undang di sini adalah melanggar undang-undang tentang keuangan negara dimana batas maksimum defisit APBN semestinya maksimum 3 persen dan hari ini sudah di atas angka 5 persen kemungkinan 6 persen dan akan terus naik karena memang tidak ada kontrol terhadap pembatasan itu,” ujarnya.

Kedua, dalam proses penegakan hukum. Menurutnya ada dua isu penting di sepanjang tahun 2020 dan itu merupakan isu lanjutan di tahun 2019, 2018 dan 2017 utamanya mulai masif sejak tahun 2017 yaitu terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. 

“Sejak dicabutnya BHP (Badan Hukum Pemerintah) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ada dua isu penting yang terjadi dan isu ini. Saya kira akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, karena fakta hari ini juga akan menjadi refleksi apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Dua isu ini isu kriminalisasi dan isu diskriminasi dalam penegakan hukum," tandasnya. 

Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak berangkat dari proses hukum yang murni, tetapi berangkat dari proses politik. "Kemudian memanfaatkan sarana dan alat negara untuk membungkam lawan politik dengan cara apa? Dengan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya, bukan peristiwa pidana, tapi dipaksa menjadi peristiwa pidana ini yang disebut dengan kriminalisasi,” ungkapnya.

Ia pun melihat yang terjadi di masyarakat terdapat dua gerakan umum yang masif, dua peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat. Pertama, peristiwa yang berkaitan dengan menjalankan hak konstitusional berupa kebebasan menjalankan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, ini adalah peristiwa yang dijamin konstitusi sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 

Kedua, yakni berkaitan dengan aktivitas dakwah yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam. "Orang yang melaksanakan mendapat pahala dan orang meninggalkannya mendapat dosa karena hukum dakwah itu wajib," imbuhnya.

Namun ia sayangkan, dua peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. “Dua peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa konstitusional. Yakni, peristiwa kebebasan menyatakan pendapat dan berdakwah dalam rangka beribadah yang sesuai dengan keyakinan agamanya, ditarik oleh penyelenggara negara. Seolah-olah menjadi peristiwa pidana yang kemudian dilabeli dengan peristiwa menebar kebencian, permusuhan berdasarkan suku ras, agama, antar golongan, menebar hoaks, makar, dan tindakan lainnya," bebernya.

Ia menemukan, aktivitas dakwah atau berpendapat yang dijamin undang-undanng banyak yang dikriminalisasi yang menjadi berita pidana. Ia melihat, Undang-undang ITE (Informasi Transaksi dan Elektronik) kerap digunakan untuk menggebuk seorang dai atau aktivis yang menyeru kepada dakwah Islam, mengoreksi penguasa, menyampaikan pendapat kritisnya, hingga alternatif solusi terhadap berbagai problematika negeri, dengan tuduhan menyebar kebencian dan permusuhan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

“Makanya banyak ulama-ulama yang ditangkap seperti Gus Nur,  Ustaz Alfian Tanjung, kemudian ada Ustaz-ustaz yang lainnya, yang sebenarnya mereka ini dalam kapasitas berdakwah yang itu adalah bagian hak beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan hal itu dijamin oleh konstitusi pasal 29," paparnya.

Ia berpesan kepada pejuang Islam dan pengemban dakwah agar tidak gentar. “Saya berpesan kepada seluruh pejuang Islam, seluruh pengemban dakwah, seluruh aktivis yang membela kepentingan rakyat banyak, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, tidak perlu melihat bahwa kekuasaan itu makin represif menunjukkan kekuatan yang meningkat. Tapi justru sebaliknya, ibarat ayam yang sedang disembelih ia mengeluarkan segala daya dan upaya bukan menunjukkan sehat tapi itu menentukan sebentar lagi akan terkapar jatuh dan binasa," pesannya.

"Tetap berdakwah tetap berjuang tidak perlu gentar, karena sekali lagi, berdakwah itu adalah hak konstitusional dijamin di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengkritik pemerintah itu adalah hak konstitusional sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat,” pungkasnya.[] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar