Advokat: Khilafah Ajaran Islam, Sah dan Legal Didakwahkan



TintaSiyasi.com-- Advokat Muslim Ahmad Khozinudin S.H., mengatakan khilafah adalah ajaran Islam yang sah dan legal untuk didakwahkan oleh umat Islam. "Khilafah adalah ajaran Islam yang sah legal dan konstitusional untuk didakwahkan oleh umat Islam," tegasnya dalam FGD Spesial eLSAD & PKAD: Pembubaran Ormas Islam, Ada Apa dengan Khilafah? Sabtu (9/1/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun produk hukum yang menyatakan bahwa khilafah ajaran terlarang. "Tidak ada satu pun produk hukum yang melarang Khilafah," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 hanya mengatur pencabutan badan hukum suatu ormas saja. "Tidak pernah di dalam Perppu tadi atau tidak ada catatan pasal di dalam Perppu tadi yang menyebutkan khilafah itu sebagai ajaran terlarang," tegasnya..

Lebih lanjut ia katakan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah pun tidak bisa mengikat secara publik. "Peraturan pemerintah itu mengikat internal pemerintahan itu sendiri," imbuhnya.

Ia meluruskan anggapan masyarakat terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur tahun 2017 yang diasumsikan telah memutuskan melarang khilafah. Ia mengatakan PTUN merupakan peradilan administratif, bukan peradilan pidana. "Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu adalah peradilan administratif, bukan peradilan pidana," lanjutnya.

Ia menyebut, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM hanya mencabut Badan Hukum Perkumpulan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). "Tidak ada di dalam SK tadi 'diktum' (pernyataan resmi) yang menyatakan khilafah ajaran terlarang, apalagi HTI juga terlarang tidak ada," ungkapnya.

Ia menegaskan, ketika tingkat banding yang menolak pengajuan banding maupun tingkat kasasi yang juga menolak kasasi HTI dan justru menguatkan putusan tingkat banding pun tidak ditemukan pernyataan resmi yang melarang khilafah. "Artinya apa? Yang dikuatkan oleh Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah surat Keputusan pencabutan dari Hizbut tahrir Indonesia," pungkasnya.[] Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar