Waspada Intervensi Asing


Kembali Pemerintah Indonesia melakukan kunjungan ke China tepatnya di Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Sebagai utusan khusus dari Presiden Joko Widodo yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. (Kompas.com, 9/10/2020). 

Tahun ini menandai peringatan 70 tahun terbentuknya hubungan diplomatik China-Indonesia. Wang berharap kedua negara dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial (kecerdasan buatan) serta pertukaran budaya dan masyarakat. Kepada Menko Luhut, Wang juga mengatakan bahwa kedua negara harus memainkan peran utama dalam menegakan kesetaraan dan keadilan.

Benarkah dengan adanya hubungan diplomatik ini akan terwujud kesetaraan dan keadilan bagi Indonesia? Atau malah menjadikan Indonesia semakin terjerat dalam cengkeraman asing? 

Tanggal 13 April 2020 merupakan peringatan 70 tahun hubungan Indonesia-China (Tiongkok). Selama 70 tahun hubungan ini bagai gelombang pasang. Gelombang pasang naik dan turun hubungan Indonesia dan Tiongkok digambarkan oleh sinolog Universitas Indonesia Prof Dr Abdullah Dahana bagai pendulum yang bergerak baik ke buruk ke super buruk dan baik kembali. Dalam kurun waktu sejarah 70 tahun hubungan Indonesia dan Tiongkok: berlangsung hubungan yang hangat; disusul krisis pembekuan hubungan diplomatik. Prof Dahana menggambarkan kondisi super buruk terjadi pada 1967-1989. Ketika Presiden kedua RI Soeharto membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok menyusul Gerakan 30 September 1965. 22 tahun kemudian, pada 1989 Soeharto kembali membuka hubungan diplomatik Jakarta dengan Beijing. (mediaindonesia.com, 26/4/2020). 

Sejak membaiknya kembali hubungan kerjasama kedua negara ini seakan menggambarkan hubungan yang hangat, bersahabat dan mendatangkan kesejahteraan bagi Indonesia. Memang, ini yang digaungkan oleh pemangku kebijakan di negeri ini. Bahwa hubungan ini sangat menguntungkan Indonesia. 

Menurut Luhut, ada tiga alasan Indonesia menjalin kerjasama dengan China. Pertama, 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol China. Kedua, selain Amerika Serikat, China juga memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia. Ketiga, Indonesia menganut sistem bebas aktif. 

Selain itu Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memberi syarat ketat bagi kerjasama dan investasi yang masuk dari China. Yaitu harus mebawa teknologi, teknologi transfer, added value (nilai tambah), melakukan B2B (busines to busines) dan menggunakan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin. Pesan yang seolah membawa keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia.  

Pada 2019, China sudah menempati urutan kedua sebagai investor asing terbesar di Indonesia. Total uang yang disuntikkan China ke Indonesia mencapai US$ 4,7 miliar untuk menggarap lebih dari 2.000 proyek. Dalam lima tahun terakhir China telah menggelontorkan dananya ke Indonesia sebesar US$ 13,8 miliar. 

China memang sedang berambisi untuk ekspansi besar-besaran. Terutama dengan megaproyek abad ini One Belt One Road Inisiatives (OBOR), China terus berinvestasi ke berbagai proyek terutama infrastruktur di kawasan Asia. (cnbcindonesia.com, 29/1/2020). 

Jadi, sebenarnya kerjasama Indonesia-China melalui investasi yang sangat besar merupakan salah satu bentuk penguasaan negara tersebut terhadap Indonesia. Mantan Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson mengatakan, Beijing melakukan praktik peminjaman predator dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil yang terbelit utang melemahkan kedaulatan mereka. Cina menuntut konsesi ketika negara lain gagal bayar. 

Kita harus waspada terhadap intervensi asing khususnya China. Tak hanya soal investasi Cina. Negara mana pun yang ingin menjalin kerjasama dengan negeri muslim untuk menguasai, baik ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan tidak boleh disepelekan. Sebab haram hukumnya menguasakan negeri muslim kepada negara kafir penjajah. Firman Allah SWT yang artinya: “Dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ ': 141). 

Ayat ini sekaligus pedoman  politik luar negeri negara Islam dengan negara lain dalam konstelasi internasional. Politik luar negeri Islam memposisikan akidah Islam wajib menjadi dasar bagi ideologi negara. Politik luar negeri Islam bertujuan untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka, kaum muslimin tidak boleh menjadi negara yang dikuasai negara lain dalam bidang apa pun, wajib memiliki kedaulatan penuh tanpa disetir negara lain. 

Negara Islam (Khilafah) tidak mengenal politik luar negeri bebas aktif. sehingga memberlakukan hubungan perang dengan kafir harbi fi'lan. Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara mereka. Termasuk kerja sama investasi dan hutang luar negeri. Khilafah menutup celah penguasaan umat Islam atas umat lain. 

Adapun terhadap kafir harbi hukman boleh diberlakukan kerja sama, sesuai isi teks-teks perjanjian. Hanya saja, dalam ekonomi, tidak boleh menjual senjata atau sarana militer jika dapat melindungi militer mereka untuk mengalahkan umat Islam. Adapun investasi dan hutang luar negeri tidak bisa dibatalkan sebagai metode penjajahan negara kafir harbi kaum muslimin. 

Sayang, tidak adanya Khilafah kini menjadikan umat Islam tidak mampu secara pasti negara-negara kafir harbi, baik hukman maupun fi'lan, apalagi jika harus berlaku dengan benar terhadapnya. Terlebih ideologi kapitalisme telah membentuk seluruh masyarakat politik Internasional bersifat tamak dan rakus, kehilangan kemanusiaan, menghalalkan segara cara untuk mengeksploitasi kekayaan di seluruh dunia. 

Semakin kuat kebutuhan kaum muslimin pada negara Khilafah untuk menyelamatkan diri dari ketamakan negara-negara kafir harbi dan segala bentuk penjajahan ekonomi, politik, dan militer. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Haryati
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar