Wajah Baru MUI, Benarkah Ulama dalam Kendali Penguasa?


Wajah baru MUI baru saja diumumkan. Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan KH Ma’ruf Amin, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di MUI. Sejumlah nama yang dinilai aktif mengkritik pemerintah, seperti Tengku Zulkarnain, Bakhtiar Nasir, Din Syamsudin dan Yusuf Muhammad Martak terlihat absen menjadi pengurusnya. Sehingga memunculkan dugaan benarkah MUI dalam kendali penguasa?


Sejumlah pihak menduga adanya campur tangan pemerintah dalam kepengurusan baru MUI. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kuat dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin sangat kentara di MUI. Ada upaya dari pemerintah untuk menjadikan MUI berada dalam kendalinya sehingga kekritisannya akan hilang (cnnindonesia.com, 27 November 2020).


Senada dengan Ujang, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam menyusun struktur kepengurusan MUI periode 2020-2025. Ini terlihat dari masih masuknya KH MA’ruf Amin dalam jajaran pengurus MUI terbaru. Sementara orang-orang yang sering berseberangan dengan pemerintah tak lagi Nampak (cnnindonesia.com, 28 November 2020).


Dalam Kendali Penguasa


Sebuah sistem hidup yang didasari oleh ideologi tertentu pasti akan melakukan berbagai cara untuk dapat memastikan dirinya tetap eksis atas umat. Begitupun dengan sistem kapitalisme sekuler yang saat ini menjadi tumpuan kehidupan yang dijalankan oleh penguasa. Termasuk di dalamnya adalah mengupayakan agar suara-suara yang muncul dari umat berada dalam kendalinya.


MUI sebagai tenda besar bagi umat Islam di Indonesia selama ini telah banyak memainkan peran penting. Diantaranya dalam memberikan fatwa terkait berbagai perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Peran MUI semakin menonjol dalam mengarahkan pandangan umat saat merebak kasus penistaan agama oleh seorang kepala daerah, yang melahirkan aksi 212. Dari sana kepercayaan umat terus terbangun pada MUI.


Wajar kiranya bila kini pemerintah merasa perlu untuk merangkul MUI. Sebab dengan begitu, suara ulama akan lebih mudah diseragamkan agar sejalan dengan keinginannya. Harapannya suara-suara sumbang tak lagi muncul untuk mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa. 


Hal ini terlihat saat KH Ma’ruf Amin menyampaikan sambutannya dalam penutupan Munas X MUI dengan menyebut MUI sebagai lembaga besar umat Islam Indonesia diharapkan bisa memberikan contoh dan teladan karakter organisasi dalam sebuah tenda besar. Tenda besar yang dimaksud adalah melindungi dan menggerakkan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat sebagai bangsa yang berbhineka tunggal ika (tribunnews.com, 27 November 2020).


Isu intoleransi memang kerap ditujukan pada kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan penguasa, terutama yang teguh menyerukan Islam kaffah. Mereka sering dituduh sebagai biang perpecahan. Politik adu domba juga kerap dimainkan. Mereka yang kontra dengan penguasa dilabeli negatif, mulai dari radikal, anti Pancasila bahkan anti NKRI. 


Sementara di sisi lain ide Islam moderat terus digencarkan. Tokoh-tokoh dan ormas pendukungnya diberi panggung bahkan disupport penuh. Materi-materi Islam pun tak luput dikebiri sesuai keinginan penguasa. Semuanya dilakukan dalam rangka meng-counter gaung penerapan syariat Islam yang semakin membahana.

Tetap Teguh Menyerukan Kebenaran

Meski kenyataan yang terjadi pada MUI seakan ingin meminggirkan peran ulama yang kritis di hadapan penguasa, namun hal ini tak boleh membuat surut langkah. Sebab sejatinya kewajiban berdakwah tidak membutuhkan legalisasi penguasa. Dakwah adalah perintah dari Allah yang harus dijalankan oleh setiap muslim. 

Malah sebaliknya hal ini semakin menguatkan bukti yang dapat diperlihatkan di hadapan umat, bagaimana rezim saat inilah yang justru berusaha dengan segala cara untk membungkam suara kebenaran. Kritikan seringkali dianggap makar, ormas atau ulama yang menyuarakannya dikriminalisasi, dibubarkan bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Umat harus melihat bahwa penguasa telah memainkan kezaliman demi kezaliman yang nyata.

“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

Dakwah harus terus digaungkan agar kesadaran umat terhadap Islam kaffah betul-betul terbentuk. Sehingga keimanan umat semakin kuat, melek terhadap bagaimana seharusnya urusan mereka ditunaikan oleh penguasa serta memiliki dorongan yang kuat agar hanya dengan Islam saja, mereka diatur, sekaligus menolak upaya-upaya untuk mendistorsi ajaran Islam melalui corong-corong moderasi Islam yang menyesatkan.

Untuk itu dakwah harus dilakukan secara berjama’ah. Ulama harus menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen umat menyatukan pandangan dan perasaannya pada dakwah Islam kaffah. Terus melakukan muhasabah kepada penguasa agar kebijakan-kebijakannya berpihak pada kemaslahatan umat. Penerus para nabi harus tetap teguh meski dengan berbagai rintangan yang diletakkan untuk menghalangi tersebarnya dakwah di tengah umat.

Namun untuk menghentikan seluruh kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem yang dijalankan oleh penguasa, maka tidak ada jalan lain selain menggantinya dengan Islam. Umat butuh institusi khilafah yang benar-benar berpihak pada Islam, mengayomi umat, dan sungguh-sungguh akan menghilangkan segala bentuk kezaliman yang ada. Dengan begitu Islam sebagai rahmatan lil ‘alamiin benar-benar terwujud dan kaum muslimin akan menjadi umat terbaik. Wallahu’alam bisshowab.[]

Oleh: Dwi Indah Lestari S.TP (Pemerhati Persoalan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar