Utang Selilit Pinggang, Bangga atau Kecewa?


Tiga tahun yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa satu orang Indonesia menanggung utang Negara sebesar Rp 13 Juta (detik.com / 17 April 2017). Jika kita hitung utang pemerintah hari ini, brapa kira-kira yang harus ditanggung oleh setiap warga Negara Indonesia?

Sebagaimana yang dilansir dari Katadata.co.id (25/11/2020), utang pemerintah Indonesia hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 5.877,71 triliun. Apabila hutang ini dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 268.583.016 jiwa, maka kita akan dapati satu orang Indonesia akan menanggung utang Negara sebesar Rp 21 Juta. 

Lagi dan lagi, utang kian bertambah tiap tahunnya. Apakah ini prestasi yang harus dibanggakan atau justru petaka yang mengecewakan? Dalam kurun waktu tiga tahun saja mengalami kenaikan hutang sebesar 62%. 

Utang, Tumpuan Kapitalisme

Meski menuai berbagai kritikan akan melambungnya nilai utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa jumlah utang Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal yang wajar dengan tingkat utang dari negara-negara di dunia mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Bahkan Menkeu telah meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets (Kompas.com/ 24 November 2020). Inilah prestasi yang lumrah dalam sistem kapitalisme. Sistem Negara demokrasi sekular yang berlaku di bumi pertiwi ini menggunakan postur Anggaran Pendapatan Negara terbesar berasal dari pajak, yakni sebesar 83,5 % (www.kemenkeu.go.id /2020). Bahkan jika tak cukup, maka akan bergantung pada pos utang. 

Padahal Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dikutip dari Gatra.com (22 April 2019) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan perkiraan kasar nilai potensi kekayaan laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah senilai Rp 1.772 triliun.  Setara 79,3 % APBN konvensional Indonesia tahun 2020. 

Akan tetapi postur Anggaran Pendapatan Negara dari SDA hanya sebesar Rp 160,4 triliun. Lalu kemanakah larinya kekayaan laut Indonesia Rp 1.611,6 triliun? Dan kemanakah larinya kekayaan hutan, tambang emas, tambang minyak, pertanian, perkebunan dan kekayaaan lainnya? 

Telah terbukti bahwa dalam sistem kapitalisme, tumpuan APBN justru berasal dari pajak dan utang. Inilah akibat dari penerapan kebijakan ekonomi kapitalisme yang mengharuskan adanya privatisasi SDA, hingga Negara hanya mendapat remah-remah dari kekayaan negerinya. Bukankah ini petaka bagi negeri sendiri jika utang semakin menumpuk, hingga tak ada jalan penyelesaian kecuali dengan menutup utang dengan utang. 

APBN Syariah

Lalu bagaimana wajah APBN Indonesia jika dibuat dengan paradigma syariah Islam?  Dari sisi penerimaan, apakah pajak dan utang akan terus menjadi pilar APBN?  

Sejatinya Islam telah menawarkan sistem keuangan negara yang berbasis syariah Islam yakni keuangan negara dijalankan oleh Baitul Mal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan Negara sedapat mungkin tidak memungut pajak dari rakyatnya.

Sumber-sumber utama penerimaan Kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam. Paling tidak ada tiga sumber utama, yaitu Sektor kepemilikan individu, seperti: sedekah, hibah, zakat, dan sebagainya. Sektor kepemilikan umum, seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dan sebagainya. Dan sektor kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’I, ‘usyur dan sebagainya.

Untuk Indonesia, dari ketiga bagian ini, harta yang paling dapat diandalkan untuk APBN adalah kepemilikan umum, sebab potensi SDA Indonesia sungguh luar biasa. Dari potensi laut saja sudah mampu mengcover pemasukan APBN Konvensional Indonesia 2020 sebesar 79,3%. 

Padahal kekayaan Indonesia tak sekedar potensi laut saja, masih ada banyak potensi kekayaan alam lainnya. Maka apabila pengelolaan SDA dikembalikan lagi sesuai syari’ah Islam maka akan menghasilkan pemasukan kas Negara yang sangat besar. Jauh melampaui capaian akumulasi pos penerimaan APBN Indonesia. Sehingga surplus inilah yang digunakan untuk melunasi seluruh utang Indonesia secepatnya, untuk kemudian Indonesia melesat menuju kesejahteraan dengan syariah.

Utang dalam Islam

Sejatinya Islam pun membolehkan utang. Bahkan Rasulullah SAW pernah berhutang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari 'Aisyah RA, "Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya." (HR Bukhari)

Bagi individu yang terlilit hutang, Islam mampu mengatasinya melalui Negara. Allah SWT telah memerintahkan bahwa pendistribusian zakat kepada delapan asnaf, salah satunya adalah bagi siapa yang sedang terlilit utang. 

Karenanya sang khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada salah seorang gubernur yang berisi perintah untuk membayarkan utang orang-orang yang dililit utang, kemudian datang balasan dari gubernur, “ kami mendapati (orang yang berhutang) memiliki tempat tinggal dan pelayan, ia pun punya kuda tunggangan dan perkakas dirumahnya.” 

Khalifah pun mengirim surat balasan, “Seorang dari kalangan muslimin harus mempunyai tempat tinggal untuk berteduh, membutuhkan pelayan sehingga ia bisa bekerja, memerlukan kuda tunggangan untuk berjihad melawan musuhnya, juga membutuhkan perkakas di rumahnya, meski begitu ia dililit utang, maka lunasi utangnya yang mungkin untuk dilunasi.” Dikutip dari buku Sirah Umar ibn Abdul Aziz (Karya Ibnu Abdil Hakam dan Abu Muhammad Abdullah).

Lalu bagaimana pandangan Islam tentang Negara yang berutang?  Dikutip dari buku As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Karya Abdurrahman Al Maliki), bahwa negara (Khilafah) tidak perlu berutang, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan atau bahaya  seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, atau serangan musuh, dan yang semisalnya.

Jika dalam keadaan bahaya dan pos Baitul Mal kosong, maka negara wajib berutang dan segera menyalurkannya. Sembari berutang, Negara menarik pajak yang bersifat insidental kepada orang-orang kaya untuk melunasinya atau dilunasi dari pos pendapatan lain. 

Demikianlah, hanya dalam genggaman Islam persoalan utang mampu diselesaikan dengan bijak dan tepat. Menyelesaikan persoalan utang dengan tuntas, tanpa menambah persoalan baru sebagaimana kapitalisme yang menyelesaikan utang dengan utang dan semakin menambah rumitnya persoalan.[]

Oleh: Mimin Nur Indah Sari

Posting Komentar

0 Komentar