Ustaz Dwi Condro: Perekonomian Negara Tidak Boleh Bertumpu kepada Swasta



TintaSiyasi.com-- Perekonomian Indonesia yang selalu mengandalkan pemasukan dari sektor pajak (swasta) mendapat tanggapan dari Pakar Ekonomi Islam Dwi Condro Triono, SP.,M.Ag.,Ph.,D. Dia menegaskan bahwa perekonomian tidak boleh bertumpu kepada sektor swasta.

"Dalam pandangan ekonomi Islam itu, benar-benar negara tidak boleh bertumpu kepada swasta," ujarnya dalam Refleksi 2020 dan Outlook 2021, Sabtu (26/12/2020) di kanal YouTube Dakwah Pamulihan.

Ustaz Dwi Condro (UDC) sapaan akrabnya mengatakan, kalau perekonomian negara bertumpu pada sektor swasta, maka pemerintahan yang berjalan akan mudah dikendalikan oleh swasta. Ia mengatakan bahwa Islam tidak menghendaki hal itu terjadi, sehingga tulang punggung ekonomi negara harus bertumpu kepada negara bukan swasta. 

Ia mengatakan jika sebuah negara meletakkan tulang punggung ekonominya pada sektor swasta, maka sebenarnya keberadaan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap penderita bagi rakyatnya saja. 

"Jadi maksudnya adalah berjalannya ekonomi itu sangat tergantung kepada swasta. Dan posisi pemerintah sangat ditentukan oleh tegaknya swasta. Kenapa? Karena tegaknya, hidup-matinya negara kapitalis itu bisa dilihat dari struktur APBN nya," terangnya. 

Ia mengungkapkan, ciri-ciri APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) negara kapitalis adalah pendapatan utamanya bersumber dari pajak. Menurutnya Indonesia membuktikan hal itu dengan 80 persen pendapatan utamanya dari sektor pajak.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk mewujudkan negara yang benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi, maka harus diterapkan ekonomi Islam. "Kalau sistem ekonomi Islam dijalankan maka fundamen yang paling mendasar yang harus diperbaiki itu adalah penataan terhadap kepemilikan," jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam Islam kepemilikan sangat tegas dibedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Menurutnya, hal itulah yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalisme. "Kalau kapitalisme itu semua bebas dikuasai oleh swasta, yang di anak emaskan swasta," ujarnya.

"Nabi mengatakan bahwa kaum Muslimin atau rakyat berserikat dalam 3 kepemilikan yaitu sumber daya air, padang gembalaan (hutan), dan api (energi), itu harus menjadi milik bersama, maknanya umum. Tugas negara itu hanya mengelola untuk kemudian didistribusikan kepada rakyat, kalau perlu gratis karena ada hadis mengatakan menjual kepada rakyat itu hukumnya haram," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar