Ulama Harusnya Lawan Kezaliman dan Tolak Arus Moderasi



Majelis Ulama Indoesia (MUI) priode kepengurusan 2020-2025 resmi di umumkan pada hari, Rabu (26/11/2020) dari susunan kepengurusan itu banyak wajah baru yang muncul dan wajah-wajah lama yang menghilang seiring pengumuman tersebut. Sejumlah ulama yang identik dikaitkan dengan aksi 212 terdepak dari kepengurusan dan nama Din digeser Maruf Amin, Wakil Presiden RI kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Maruf amin di MUI sangat kentara, membuka dugaan ikut campur tangan pemerintah dipayung besar para ulama tersebut.

Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Maruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin mejelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritikannya akan hilang dan bisa dikendalikan, ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pada hari Jumat (27/11/2020).

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah, sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab dengan menggandeng MUI sehingga membuat posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman, ungkapnya. (https://www.cnindonesia.com/nasional/20201127151741-32-575375/wajah-baru-mui-manuver-maruf-amin-dan-pembersih-212)

Menunjukkan fakta bahwa kebijakan tersebut, berusaha mengebiri peran MUI (menyingkirkan yang kritik, dianggap sebagai main politik) hal ini membuktikan bahwa sistem sekuler makin kuat dan dominan mewarnai dalam pengambilan kebijakan di negeri ini.

Rupanya keberadaan ulama di MUI dalam kepengurusan lalu menjadi ganjalan dan menyerang rezim yang berkuasa, bahkan sebagai Wakil Presiden pun harus turun tangan membersihkan ulama-ulama yang tidak dikehendaki karena membahayakan dan menjadi ancaman terhadap penguasa.

Nampak opini Islam moderat yang digaungkan penguasa tidak lain untuk memperkencang laju sistem sekuler agar tak ada hambatan, Islam moderat merupakan gagasan yang seolah positif, tetapi sengaja dikampanyekan sebagai Islam moderat untuk menciptakan Islam radikal yang bertujuan untuk menjajah negeri muslim. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa negeri ini yang berpenduduk muslim tunduk pada sistem sekuler. Yang dimana suatu sistem ini memisahkan agama dari kehidupan, agama hanya dianggap sebagai spiritual semata sedangkan dalam bernegara agama disingkirkan.

Melihat sepanjang sejarah demokrasi, ulama-ulama hanif yang senantiasa mengkritisi penguasa dan juga ingin menegakkan Islam akan selalu dipersekusi bahkan dilukai. Harus disadari bahwa ulama tak boleh gentar dalam menegakkan keadilan dan wajib mewaspadai akan arus moderasi agama yang memanfaatkan posisi mereka untuk menyesatkan umat.

Maka kewajiban amal maruf nahi mungkar harus ada kesadaran terhadap Majelis Ulama wajib mencontohkan sikap menentang kedzaliman dan muhasabah lil hukam yang didalamnya mengkritisi penguasa adalah kewajiban.
 
Fungsi ulama dalam Islam adalah orang yang berilmu, tidak diam ketika melihat kemungkaran, ketidakadilan dan ketidak beresan pemerintah dalam mengurusi umat, sebab ulama yang benar dan bertakwa akan mengkritik, memberi masukan dan nasihat kepada penguasa yang melakukan kekeliruan dan ketidak taatan akan pelaksanaan hukum syariat Islam.

Ulama melakukan itu bukan karena ada kebencian, tetapi ulama mencintai pemimpinnya agar selamat di dunia dan akhirat. Sebab ulama adalah pewaris nabi yang memberi nasihat dan masukkan untuk perbaikan dan kemajuan umat bukan untuk tujuan lain. Bahkan bukan ketenaran dan menarik simpati umat.

Sebaliknya para umaro yang bertaqwa dan takut kepada Allah SWT harus dengan senang hati menerima masukkan, kritik dan nasihat ulama. Memposisikan ulama sebagai penasehat, rujukan serta rekan setia dalam menjalankan amanah yang diembannya bukan malah menyingkirkan dan merasa terganggu ketika diberi nasihat, masukan dan kritik ulama hanya untuk perbaikan bersama.

Pemimpin dalam Islam sudah seharusnya menerima dan menjalankan amanah dari umat untuk pelaksanaan hak-hak umat dan memberi jaminan kesejahteraan dalam mengurusi rakyatnya dengan menerapkan seluruh aturan Allah SWT di muka bumi.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;“ Ulama pewaris nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak”. (HR. Abu Dawud: 3641)

Imam Ibnu Qoyyim-rahimahullah berkata: “ Kebutuhan manusia kepada mereka (para ulama) lebih besar dari kebutuhan mereka dari makan dan minum. Ketaatan manusia kepada mereka lebih wajib dari ketaatan para ibu dan bapak”. (Ilamul Muwaqqiin: 1/8).

Dengan demikian status mulia itu akan diraih dengan risalah yang diberikan kepada mereka (ulama) sebab dengan ulama dan kesadaran umat mampu menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan penerapan hukum Allah SWT hingga iqomah addaulah Khilafah.
Wallahu Alam Bish-Shawab.[]

Oleh: Dian (Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar