Tindak Tegas Ancaman Disintegrasi Papua!



Deklarasi Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat menyita perhatian berbagai kalangan. Mulai dari pemerintah, aparat, wakil rakyat hingga dunia internasional. Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut tindakan Benny Wenda sebagai tindakan makar. Ketua MPR, Bambang Soesatyo juga mengecam deklarasi sepihak kedaulatan Papua Barat tersebut. Sementara perwira tinggi Kepolisian menyebut TNI-Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang mendukung Benny Wenda dan mencoba memisahkan Papua dari NKRI. Namun hingga tulisan ini dibuat, tindakan tegas belum juga terlihat dilakukan pemerintah

Jika dicermati, munculnya berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut akibat kegagalan Pemerintah dalam memberikan rasa keadilan dalam mensejahterakan mereka. Padahal, seperti di Aceh dan Papua, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah-ruah. Sayang, kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing. Jika kekayaan alam dinikmati rakyat tentulah rakyat papua sangat pantas sejahtera dan maju, tidak menjadi wilayah tertinggal di Indonesia. 

Karena akar persoalan separatisme adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat, maka jelas kunci menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh-sungguh terwujud. Yang menjadi persoalan berikutnya, bagaimana caranya agar upaya tersebut terwujud? Bisakah kita berharap pada sistem ekonomi yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat kentara berbau kapitalis liberal? Tentu tidak. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalis inilah yang justru menjadi akar dari seluruh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya secara ekonomi. Contoh kecil dalam kasus PT Freeport di Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang ditangani Pemerintah Orba yang serba korup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Lalu pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar 2,16-2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Itulah hasil ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Ironisnya, sistem ini justru tetap diterapkan oleh Pemerintah, bahkan saat ini dengan nuansa yang lebih liberal. Contohnya adalah kebijakan Pemerintah yang semakin proaktif dalam melakukan privatisasi (menjual) BUMN yang notabene milik rakyat dan menjadi sumber pemasukan negara.

Deklarasi sepihak Gerakan Papua Barat dinilai dapat menstimulasi oposisi Indonesia sehingga menggoyang kewibawaan pemerintah dan secara bertahap berdampak pada disintegrasi bangsa. Separatisme sebuah tindakan yang tidak dapat dimaklumi, tidak bisa juga lambat ditindaklanjuti. Seharusnya pemerintah Indonesia bertindak tegas atas pernyataan Benny Wenda yang mengklaim telah membangun pemerintahan Papua Barat. Bahkan, kalau perlu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut sehingga mengancam kedaulatan dalam negeri.

Sejauh ini, dukungan dari pihak luar sudah mulai terlihat dari Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari beberapa negara seperti Vanuatu, Solomon, Fiji, dan Papua Nugini. (www.bisnis.com). Bahkan sudah ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. (www.merdeka.com). Selain harus tegas pada pelaku separatis, Indonesia juga harus tegas kepada pihak Inggris yang menjadi domisili Benny Wanda. Inggris perlu memberi klarifikasi karena Benny Wenda diperkirakan memiliki dua kewarganegaraan. (www.bisnis.com).

Ikut campur tangannya asing jelas memiliki motif terselubung. Masih segar dalam benak kita bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor Timur adalah Celah Timor yang ditengarai kaya akan minyak. Adapun dalam kasus separatisme di Indonesiaseperti GAM, RMS dan OPMketerlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Jangan sampai kasus yang sama terulang pada gerakan separatis Papua.

Sayang, penanganan Pemerintah terhadap kasus separatisme terkesan sangat lambat, jika tidak dibilang hanya bermain retorika saja. Bahkan masalah yang jelas mengancam di depan mata dan berbahaya tidak jelas penanganannya malah sibuk menangkap ulama yang kesalahannya dipaksakan. Selain separatis sesungguhnya masalah besar yang sangat urgent dihadapi bangsa ini adalah keselamatan jiwa manusia akibat wabah virus covid 19. Hari ini virus covid 19 makin tak terkendali, dan menjadi ancaman serius disemua negara.

Dalam Islam, jelas, kekayaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti minyak bumi, emas, perak tambaga dll dalam jumlah besar adalah milik rakyat; tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, apalagi pihak asing. Negara juga hanya berhak mengelolanyatidak boleh memilikinyayang hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Karena itu, harapan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat secara menyeluruh demi mencegah munculnya gerakan-gerakan separatis hanyalah bisa dilakukan dengan menata ulang sistem ekonomi yang diterapkan. Cita-cita keadilan kesejahteraan hanya akan menjadi sebuah harapan kosong jika Pemerintah sendiri malah melanggengkan sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menguntungkan segelintir orang, bahkan pihak asing, dan sebaliknya menyengsarakan mayoritas rakyat sendiri. 

Selain masalah kesejahteraan dan ketidakadilan ekonomi ini, jika Pemerintah konsisten dengan keutuhan NKRI, jelas Pemerintah harus mewaspadai setiap keterlibatan asing, terutama yang memanfaatkan gerakan-gerakan separatis di Tanah Air. Kasus lepasnya Timor Timur yang antara lain di-support oleh Australia harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus tegas terhadap berbagai manuver pihak asing, baik Amerika, Australia, dll yang memang telah lama mengincar Indonesia. Jangan sampai negeri ini terpecah-belah karena akan semakin memperlemah posisi Indonesia. Padahal Indonesia negara besar yang melimpah kekayaan alam dan manusianya. Sudah sepatutnya modal yang sangat berharga itu mampu menjadikan negara makmur sejahtera serta adidaya. Jika hari ini kita tidak dapati kesejahteraan dan menjadi negara kurang atau bahkan tidak berdaya, tidak salah kan bertanya jangan-jangan selama ini kita sudah salah menerapkan sistem dan aturan kehidupan.

Oleh: Ratih Puji Lestari, S. Pd.

Posting Komentar

0 Komentar