Hasil Rekonstruksi Penembakan Enam Laskar, IPW Temukan Ada Pelanggaran SOP Anggota Polri




TintaSiyasi.com--Pihak Bareskrim Polri diketahui melakukan rekontruksi kejadian kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Senin dini hari (14/12/2020). Dari hasil rekontruksi itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane megatakan ada pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melakukan tugasnya.

"Jika mengacu hasil rekonstruksi yang diumumkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas kematian enam anggota FPI itu, setidaknya IPW melihat ada tiga pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri, terutama dalam kasus kematian empat anggota FPI di dalam mobil petugas kepolisian," ujarnya dalam Siaran Pers IPW, Senin (14/12/2020) di Jakarta.

Di antara pelanggaran SOP oleh anggota Polri menurut Neta yaitu, pertama, keempat anggota FPI yang masih hidup, setelah dua temannya tewas (versi polisi tewas dalam baku tembak) dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol tangannya.

"Ini sangat aneh, (Habib) Rizieq sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat. Kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi?," tanyanya.

Kedua, menurut bahwa memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke dalam mobil polisi yang hanya berkapasitas delapan orang, yang juga diisi anggota polisi, adalah tindakan yang tidak masuk akal, irasional, dan sangat aneh.

Ketiga, ia mengungkapkan bahwa anggota Polri yang seharusnya terlatih. Namun ungkapnya, terbukti tidak promoter dalam menghadapi anggota laskar FPI yang tidak bersenjata, yang menyebabkan para polisi melakukan penembakan dengan jarak dekat dan menyebabkan empat anggota FPI itu tewas.

"Dari ketiga kecerobohan ini terlihat nyata bahwa aparatur kepolisian sudah melanggar SOP yang menyebabkan keempat anggota FPI itu tewas di satu mobil. Dari penjelasan Kadiv Humas Polri itu terlihat betapa cerobohnya anggota polisi tersebut," bebernya.

Neta berharap Mabes Polri mau mengakui fakta adanya pelanggaran SOP tersebut. Dia juga berharap agar Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi III DPR mau mencermati pelanggaran SOP yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam penembakan anggota laskar FPI itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, Komnas HAM dan Komisi III DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk dibentuknya Tim Pencati Fakta (TPF) Independen agar kasus penembakan yang menewaskan enam anggota laskar FPI itu bisa terungkap dengam jelas faktanya.

"Jika Jokowi mengatakan tidak perlu Tim Independen Pencari Fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, sehingga komitmen penegakan supremasi hukum Jokowi patut dipertanyakan," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar