Tak Punya Uang, Nyawa Melayang




Berita kematian seorang bayi di gendongan ibunya ternyata menyimpan kisah pilu. Nur Astuti Anjaya yang sedang melakukan aktivitas sehari-harinya yaitu meminta-minta di sekitar Pasar Bantar Gabang, baru menyadari putranya sudah tak bernyawa setelah anaknya tak merespons ketika hendak diberi makan. 

Melansir dari detiknews.com (29/11/2020), Wakapolres Metro Bekasi AKBP Alfian Nurrizal mengatakan korban meninggal dunia karena sakit sejak empat hari sebelumnya. Ketika anaknya sakit, diketahui sang ibu sempat meminta pertolongan kepada warga setempat. Namun, tak ada satu pun yang bisa menolong karena warga juga dalam kondisi pas-pasan.

*Wujud Jaminan Kesehatan ala Ideologi Kapitalisme*
Kematian memang sudah ketetapan dari Allah SWT. Namun, bukan berarti kejadian seperti yang dialami bayi di Kota Bekasi itu tak perlu dievaluasi. Ketidakmampuan sang ibu membawa anaknya pergi berobat ketika sakit, menimbulkan tanya. Bukankah kesehatan fakir miskin di negeri ini katanya sudah dijamin negara?

Maret lalu, kasus tak mampu membayar biaya kesehatan juga pernah merenggut nyawa lima orang bocah berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat terjangkit demam berdarah. Belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat keluarga takut membawa korban ke rumah sakit.

Memang benar, negara telah membentuk sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bertugas untuk melaksanakan program JKN. Kita pun mengenal istilah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, dalam implementasinya masih sering kita jumpai fakir miskin yang tak terjamah oleh program ini. 

Ditambah lagi menurut Elfiansyah Alaydrus, pengelolaan kepesertaan PBI pun tak luput dari masalah. “Akibat kacau balaunya data kepesertaan yang berhak menerima dan juga indikator kemiskinan penentu masyarakat tidak mampu yang sudah tidak relevan,” ucap peneliti dari Lembaga Advokasi Lokataru ini (www.cnnindonesia.com, 23/01/2020).

Lain cerita dengan peserta non PBI. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya untuk mendapat jaminan kesehatan tersebut. Awalnya, besaran iuran berbeda untuk masing-masing kelas. Namun, sejak September lalu sudah diberitakan bahwa akan ada pemberlakuan kelas standar mulai 2021 mendatang. 

Bagaimanapun skemanya, intinya tetap sama. Rakyat tetap harus merogoh kocek. Bahkan, pada kelas standar dimungkinkan nominalnya akan lebih besar dari kelas tiga sebelumya. Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR, sebelumnya pernah mengusulkan agar besaran iuran BPJS Kesehatan, jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp 75.000. Karena berhitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2 (cncbindonesia.com, 28/11/2020)

Dengan sistem classless, maka tak ada lagi pilihan kelas termurah, semuanya sama. Ini bisa jadi membuat peserta baru enggan mendaftar. Jika hal ini benar terjadi, ia akan terhalang mendapat jaminan kesehatan, sebab syarat memperoleh jaminan yang diterapkan saat ini adalah dengan menjadi peserta terlebih dahulu.

Beginilah wujud jaminan kesehatan ala ideologi kapitalisme. Negara tak ubahnya seperti perusahaan asuransi yang sebatas mengelola uang peserta untuk kemudian dipakai membiayai kesehatan setiap nasabahnya. Tak heran, ketika kemudian terjadi defisit anggaran BPJS Kesehatan, solusinya adalah menaikkan iuran peserta. Juli lalu bahkan kenaikannya nyaris dua kali lipat dari sebelumnya.

*Jaminan Kesehatan Hakiki dalam Islam*
Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan seperangkat aturan terkait sistem kesehatan. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesehatan setiap warga negaranya. Sebab, dalam paradigma Islam negara memiliki fungsi ri’ayah suunil ‘ummah (mengatur urusan rakyat). Negara harus mampu menyediakan kesehatan yang gratis dan berkualitas untuk seluruh warganya tanpa terkecuali. 

Tak seperti ideologi kapitalisme yang menjadi pemalak rakyat atas nama jaminan kesehatan, negara Islam ditopang oleh sistem ekonomi Islam yang meniscayakan keuangan negara mencukupi untuk menjamin pemenuhan hajat hidup rakyatnya. Islam tegas melarang penguasaan sumber daya alam oleh pihak swasta, terlebih kaum kafir. Negaralah yang akan mengelola harta kepemilikan umum tersebut dan hasilnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik diantaranya kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Kasus hilangnya nyawa akibat sulit dan mahalnya akses kesehatan tak akan pernah terjadi, sebab negara Islam mampu memberikan jaminan kesehatan yang hakiki. Kesempitan hidup saat ini seharusnya mampu menyadarkan kita bahwa umat Islam harus kembali menerapkan syari’ah Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam kehidupan. Hanya dengan kembali pada aturan Sang Khaliq, keberkahan hidup akan bisa diraih. 

Wallahua’lam bish-shawab.[]

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah Jember)

Posting Komentar

0 Komentar